Koran Sulindo – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 hanya mencapai satu persen. Penurunan pertumbuhan yang sangat tajam tersebut karena potensi kontraksi cukup dalam pada triwulan II 2020 akibat pandemi COVID-19.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 2,3 persen.
“Saya mencatatkan di bawah 2,3 persen, tapi masih positif karena akan terjadi kontraksi pada triwulan II 2020 yaitu April sampai Juni. Saya pikir di bawah 2,3 persen, bahkan bisa satu persen,” kata Suharso, dalam sambutan Rakorbangpus 2020 secara virtual di Jakarta, Selasa (12/5/2020).
Perekonomian Indonesia berpotensi mulai kembali membaik pada Juli 2020, tergantung cara pemerintah memilih pemulihan ekonomi tersebut.
Dengan prediksi pertumbuhan ekonomi yang jauh dari target, maka pendapatan negara akan tergerus dan tingkat pengangguran diperkirakan bertambah sebesar 4,22 juta orang dibandingkan 2019.
“Hitungan kita, diperkirakan 2,3 juta sampai 2,8 juta akan terjadi penciptaan lapangan pekerjaan pada 2021 berhadapan dengan pengangguran yang akan bertambah 4,22 juta pada 2020 dibandingkan 2019,” katanya.
Jumlah penduduk miskin juga diperkirakan turut bertambah. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 9 persen hingga 8,5 persen.
“Pada 2020, kita berharap bisa menekannya menjadi 9 persen bahkan 8,5 persen, tetapi mungkin terjadi penambahan. Mudah-mudahan tidak kembali ke dua digit,” katanya.
Menurut Suharso, banyak pemerintah daerah yang tidak menyampaikan secara jujur terkait data jumlah penduduk miskin di daerahnya karena ingin dianggap telah sukses menurunkan tingkat kemiskinan.
“Soal data terkait sistem perlindungan sosial, banyak daerah ketika ditanya jumlah orang miskinnya karena ingin daerahnya dicatat telah sukses menurunkan jumlah orang miskin, maka jumlah itu pun dikurangi,” katanya.
Ketika pemerintah pusat ingin membagikan bantuan sosial secara tiba-tiba pemerintah daerah mengatakan jumlah penduduk miskinnya bertambah.
“Ketika ada pembagian bansos daerah mengatakan jumlah orang miskin itu bertambah. Itu bukan hanya dalam masa pandemi, ini sebelumnya juga terjadi,” kata Suharso.
Pemerintah Usulkan Pertumbuhan 4,5–5,5 Persen
Sementara itu Pemerintah mengusulkan kisaran pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 – 5,5 persen untuk dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2021.
“Usulan besaran indikator ekonomi makro tersebut mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait wabah COVID-19 yang masih berlangsung saat ini dan diperkirakan mempengaruhi tahun 2021,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (12/5/2020).
Indikator ekonomi makro lainnya sebagai dasar penyusunan RAPBN 2021 adalah inflasi yang berkisar 2,0 – 4,0 persen; tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,67 – 9,56 persen; nilai tukar rupiah diperkirakan dalam kisaran Rp14.900 – 15.300 per dolar AS; harga minyak mentah Indonesia mencapai kisaran 40 – 50 dolar AS per barel; lifting minyak mencapai 677 – 737 ribu barel per hari dan lifting gas bumi kisaran 1.085 – 1.173 ribu barel setara minyak per hari.
Kebijakan fiskal tahun 2021 akan selaras dengan rencana kerja pemerintah yakni mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Fokusnya adalah pemulihan industri, pariwisata, investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, dan jaring pengaman sosial serta reformasi sistem ketahanan bencana.
“Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang menghadapi tantangan COVID dan dalam momentum pertumbuhan,” kata Menkeu. [RED]
