Koran Sulindo – Kementerian Perhubungan menegaskan tidak akan ada program mudik gratis yang dijalankan baik dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta.
“Karena ini kan mulai Maret 2020 ada rencana untuk Pilkada jadi banyak calon Bupati/Walikota yang mencalonkan diri ini melakukan mudik gratis, jadi semuanya kita hold, semuanya jadi tidak ada mudik gratis yang diselenggarakan siapapun, baik pemerintah, swasta, BUMN maupun oleh perorangan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, di Jakarta, Jumat (28/3/2020).
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan mudik lebaran tahun ini guna mencegah penyebaran virus corona.
“Kemudian yang berikutnya yang paling penting apakah dalam penyelenggaraan mudik sekarang ini pemerintah akan melakukan imbauan atau pelarangan. Kita ada tahapan, sampai saat ini kita melakukan pelarangan dulu pada masyarakat,” katanya.
Pelarangan mudik gratis itu secara resmi akan dibahas di rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.
“Kemudian yang diharapkan sampai pelarangan. sehingga kita akan fix sekali,” katanya.
Kemenhub mengakaui masih ada potensi masyarakat yang menggunakan pribadi untuk bersikeras mudik. Kemenhub menyatakan akan berkoordinasi dengan Korlantas Polri untuk membuat skema penyekatan di jalan nasional dan jalan tol.
“Jadi untuk bagaimana mencegah orang dari Jakarta pekerja formal dan informal itu memang butuh effort yang luar biasa, ini di luar kompetensi saya, kami akan bersama-sama rapat terkait usulan bagaimana mencegah pegawai informal pulang kampung, bagaimana pembatasan di bus, kita akan bicara dengan Organda,” kata Budi. [RED]
