Koran Sulindo – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengingatkan kadernya yang duduk sebagai pimpinan DPRD untuk selalu turun ke rakyat, dan tahu tugas serta kewajiban yang harus dilaksanakannya.
Hal itu disampaikan Megawati saat membuka Sekolah Pimpinan Dewan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia Gelombang I, di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019).
Megawati memulai pernyataannya saat pembukaan dengan menceritakan keputusan partai melaksanakan kongres dipercepat pada Agustus lalu. Menurutnya, keputusan itu tepat karena partai sudah siap ketika pemerintahan baru akan dibentuk. Jelas siapa yang akan bertugas di legislatif, siapa yang di eksekutif, serta program yang akan dilaksanakan.
Menyangkut para pimpinan dewan itu, Megawati lalu meminta agar pimpinan yang baru menjabat untuk memperkenal diri. Termasuk yang sudah dua periode, tiga, hingga lima periode.
Dari situ, Megawati lalu mengingatkan bahwa ada dua cara untuk tetap bisa menjadi anggota legislatif. Yang pertama adalah turun ke bawah mengorganisir rakyat. Cara kedua juga turun ke bawah, namun membawa uang.
PDI Perjuangan, kata Megawati, memilih cara yang pertama, yakni turun ke bawah mengorganisasi rakyat tanpa menggunakan politik uang.
“Saya sudah berkali-kali katakan. Kalau kalian ingin tetap menjadi anggota legislatif, maka yang harus dipilih adalah turun ke bawah mendatangi rakyat,” ujar Megawati.
Presiden RI Kelima itu juga meminta agar para pimpinan dewan yang mengikuti sekolah itu benar-benar mengingat dan melaksanakan resep tersebut.
“Makanya kita laksanakan sekolah partai ini, supaya kita tahu tugas dan kewajiban kita, mana yang boleh, mana yang tidak,” tukasnya.
Sementara itu Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, yang mendampingi Megawati di acara itu, menjelaskan bahwa acara itu sebagai tindak lanjut hasil kongres partai. Untuk menjadi partai pelopor, maka kedisiplinan kader harus diperkuat beserta soliditasnya.
“Sebelum ini juga sudah dilakukan Sekolah Sekretaris Partai. Dan kali ini adalah sekolah pimpinan legislatif,” ujarnya.
Secara total, ada 18 kader PDI Perjuangan yang menjadi Ketua DPRD tingkat provinsi (53 persen) dan 12 orang wakil ketua. Di tingkat Kabupaten/Kota, ada 161 kader menjadi Ketua DPRD (31 persen) dan 146 wakil ketua DPRD.
“Kita bersyukur atas kerja keras bersama, pada pemilu 2019 lalu anggota DPR kita meningkat dari 109 menjadi 128; anggota DPRD kabupaten/kota dari 2628 menjadi 3232; dan DPRD propinsi dari 362 menjadi 418,” kata Hasto.
Pada tempat yang sama, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat menyatakan tujuan utama sekolah partai adalah agar ada kesinambungan program pembangunan nasional pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dengan program di daerah.
“Sehingga ada kesatuan, ada sinergi untuk percepatan perwujudan pencapaian visi misi secara nasional,” kata Djarot.
Yang berikutnya adalah partai membekali para pimpinan dewan dengan best practices pemerintahan daerah; serta praktik komunikasi politik yang baik antara eksekutif dengan legislatif.
Sekolah pimpinan dewan itu juga memberi penekanan terhadap proses penganggaran sehingga korupsi bisa dicegah sejak dini.
“Termasuk materi tentang bagaimana merumuskan APBD yang berpihak pada rakyat dengan sistem elektronik budgeting. Pak Ahok juga nanti akan memberikan materi,” ujar Djarot. [CHA]
