Koran Sulindo – Pemerintah memutuskan melanjutkan pembangunan 222 buah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan paling lambat pada kuartal III Tahun 2019 sudah mulai dilakukan pembangunan konstruksinya.
Dari jumlah itu sebanyak 14 proyek dikeluarkan dari PSN, sedangkan 2 program baru yang dimasukkan adalah pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan program besar pemerataan ekonomi.
“Program pemerataan ekonomi itu di dalamnya ada sertifikasi lahan, perhutanan sosial, reforma agraria dan peremajaan perkebunan rakyat,” kata Menko bidang Perekonomian, Darmin Nasution, usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4/2018), seperti dikutip setkab.go.id.
Proyek PSN itu semuanya adalah pembangunan infrastruktur, kecuali program baru pemerataan ekonomi itu.
“Estimasi nilai investasinya lebih dari Rp4.100 triliun,” katanya.
Adapun yang didrop adalah proyek pembangunan kereta api Jambi-Palembang, pembangunan rel kereta api provinsi Kalimantan Timur, sistem penyediaan air minum regional Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) Sumatra Utara, bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara, dan kawasan ekonomi khusus Merauke.
“Total nilai proyek yang didrop dari Program Strategis Nasional adalah Rp264 triliun,” katanya.
Pemangkasan tersebut didasarkan pada sisi visibilitas, karena tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pelaksanaannya.
Berdasarkan evaluasi, dari semua Proyek Strategis Nasional yang ada maka yang akan selesai sampai dengan kuartal tiga 2019 sebanyak 48 proyek (selesai 100%).
Adapun yang sudah membangun, baru mulai beroperasi, belum 100% operasinya efektif tapi sudah mulai beroperasi adalah 94 proyek dan 1 program kelistrikan. Kemudian 86 proyek ditambah satu program mengenai industri pesawat, sudah akan mulai konstruksi tetapi baru akan mulai 2019 beroperasinya.
Libatkan Swasta
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar program dan proyek strategis nasional (PSN) melibatkan swasta, terutama dari perusahaan yang ada di daerah.
“Dalam pelaksanaannya saya juga minta jangan semuanya dilakukan oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara), jangan juga dikerjakan oleh anak-anak BUMN. Libatkan sektor swasta, terutama swasta- swasta yang berada di daerah dimana proyek itu dikerjakan,” kata Presiden Jokowi, saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4/2018), seperti dikutip setkab.go.id.
Presiden juga berpesan PSN harus betul-betul terintegrasi dalam rangka pengembangan sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah. Misalnya tol laut, harus dipastikan bahwa program ini benar-benar bisa menurunkan biaya logistik serta berdampak pada turunnya harga-harga bahan pokok yang diperlukan rakyat terutama di daerah kepulauan.
Presiden juga menekankan agar komunikasi ke publik terus ditingkatkan agar rakyat tahu apa yang tengah dikerjakan dan apa manfaatnya bagi masyarakat. [DAS]
