Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo melantik Djarot Saiful Hidayat sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Jakarta, hari ini. Djarot menjadi gubernur hingga Oktober nanti dan berjanji menuntaskan program-program Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Kita tinggal menuntaskan beberapa program yang tersisa, karena antara Pak Jokowi, Pak Basuki, dan saya, menjadi satu kesatuan, ada kesinambungan yang harus dituntaskan,” kata Djarot, seperti dikutip setkab.go.id.
Menurut Djarot, Saat menjadi gubernur, Presiden Jokowi memberikan landasan pembangunan di Jakarta, kemudian diteruskan dan dipercepat Ahok, dengan standar yang cukup tinggi.
Djarot mengaku setelah dilantik akan segera ke Mako Brimob Depok, Jawa Barat, menengok Ahok.
“Saya ada rencana ke Mako Brimob, Depok, untuk bertemu dan berdiskusi dengan Pak Ahok. Karena biar bagaimanapun juga, yang terjadi pada hari ini tidak lepas dari kenegarawanan Pak Ahok,” kata Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (15/6), seperti dikutip antaranews.com.
Djarot akan berdiskusi dengan Ahok soal percepatan penuntasan pembangunan Kota Jakarta pada 2017.
“Semua pekerjaan harus dikebut karena waktu yang tersisa hanya sekitar 4 bulan lagi. Program-program yang sudah dirancang sebelumnya harus diselesaikan pada tahun ini,” kata Djarot.
Ia menunjuk Jak Grosir dan Jak Mart, yang harus segera diselesaikan untuk menstabilkan harga.
Prioritas terakhir, menurut Djarot, adalah menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2017 karena ini menjadi mandat dan tanggung jawab dirinya, sambil meletakkan dasar 2018 untuk RAPBD yang nanti akan dilaksanakan oleh pemerintah berikutnya.
“Tetapi sistemnya kita bakukan, tetap dengan sistem elektronik budgeting, semuanya pakai elektronik budgeting. Entah itu e-Planning, e-Budgeting, e-Busrenbang, sampai dengan e-Komponen. Dan kita akan masukkan seluruh kebutuhan Jakarta ke dalam e-Catalog, sehingga diharapkan tidak lagi kita proses korupsi, semuanya transparan dan terbuka ini,” kata Djarot.
Hal yang tidak bisa diselesaikan Djarot, karena memang dirancang untuk selesai tahun 2019-2022, misalnya LRT, MRT, normalisasi sungai, tanggul laut (NCICD).
Kementerian Dalam Negeri menerima surat usulan pengangkatan Djarot dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Jumat (2/6), dan 2 hari setelahnya surat itu dikirimkan ke Sekretariat Negara, dan diajukan kepada Presiden RI Joko Widodo.
Mantan Walikota Blitar itu dilantik berdasarkan Keputusan Presiden No.76P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Djarot Saiful Hidayat Sebagai Gubernur DKI Jakarta. [DAS]
