POLUSI udara di Jakarta kembali memburuk, terpantau indeks kualitas udara (AQI) di DKI Jakarta pada 19 September mencapai 155 AQI US dan 63 µg/m³, masuk dalam kategori tidak sehat.
Memburuknya kualitas udara di Jakarta kembali terjadi setelah sempat membaik beberapa hari saat berlangsungnya KTT ASEAN 2023. Saat itu langit Jakarta sempat kembali membiru selama sembilan hari sebelum kembali ditutupi polusi.
Sebagai upaya untuk mengurangi polusi di Jakarta, pada akhir Agustus lalu Presiden Joko Widodo sempat memerintahkan work from home (WFH) bagi pegawai pemerintah.
Jokowi mengeluarkan perintah untuk kembali menerapkan sistem kerja hybrid yang melibatkan kombinasi sistim kerja dari rumah dan sistim kerja di kantor yang dikenal dengan sebutan Work From Home atau WFH dan Work From Office atau WFO.
Keputusan ini ditujukan terutama kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Perintah Presiden ini dibagi beberapa tahapan. Dalam upaya jangka pendek, Presiden meminta rekayasa cuaca dan batasan emisi, memperbanyak ruang hijau, dan hybrid working yang sudah mulai diberlakukan di Jakarta. Untuk jangka menengah, Presiden mengimbau untuk mengurangi kendaraan berbasis fosil dan pindah ke transportasi massal.
Sedangkan upaya jangka panjang, Presiden meminta untuk memperkuat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selain itu, pengawasan sektor industri dan pembangkit, dan edukasi publik.
WFH aparat sipil Jakarta
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya menegaskan penerapan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara (ASN) DKI mulai Senin, 21 Agustus 2023. Langkah itu guna menekan angka polusi udara dan mengurai kemacetan di Jakarta.
“Khusus di DKI Jakarta, (WFH) 21 Agustus besok,” ujarnya kepada awak media, Minggu, 20 Agustus 2023.
Selain itu, kata Heru, bagi yang kantornya terletak di dekat venue penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, mendapatkan kesempatan lebih besar untuk bekerja dari rumah.
“Menjelang KTT ASEAN di sekitar venue paling banyak di Jakarta Selatan, itu 4-7 September adalah WFH ditingkatkan jadi 75 persen khusus di lokasi itu,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mendorong kebijakan WFH sebagai langkah untuk mengurangi polusi. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan bahwa kebijakan WFH hanya berlaku bagi pegawai yang tidak melakukan pelayanan langsung, sementara pegawai di rumah sakit dan sekolah tetap bekerja seperti biasa.
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa pemerintah akan berfokus pada pengendalian emisi di tiga sektor utama, yaitu transportasi, industri, pembangkitan listrik. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi untuk meningkatkan kualitas udara di wilayah Jabodetabek.
Luhut menekankan perlunya pengawasan kualitas udara yang komprehensif dan partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki kualitas udara.
Kemenkeu menyebut, penerapan work from home tidak akan mengganggu perekonomian. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, Indonesia telah menguji coba sistem WFH selama pandemi COVID-19, dan perekonomian tetap stabil. “WFH tidak memengaruhi kinerja ekonomi. Pada tahun 2021 dan 2022, ekonomi kita tetap berjalan dengan baik meskipun sebagian besar orang bekerja dari rumah.” [KS-07]
