Utang Naik Hanya Jadi Beban Generasi Mendatang

Koran Sulindo – Kenaikan utang luar negeri Indonesia dianggap cuma menambah beban bagi generasi mendatang. Apalagi jika utang tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.

Menurut ekonom senior INDEF Drajad Wibowo alasan utang untuk membiayai proyek infrastruktur juga harus dievaluasi lagi karena proyek tersebut hanya sedikit memberikan kontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja.

“Tambahan utang banyak untuk infrastuktur dan infrastruktur kita liat rasionya untuk penciptaan kerja kecil sekali, artinya tambahan utang yang bebannya ditanggung anak cucu kita itu sekarang belum produktif dari sisi penciptaan kerja,” kata Drajad di Jakarta, Selasa (20/2).

Sektor konstruksi menurutnya hanya mampu menyumbang pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 134.592 penduduk per tahun. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan sektor perdagangan, pergudangan dan jasa akomodasi yang mencapai 1,1 juta orang setiap tahun.

Sebelumnya seperti diketahui Bank Indonesia merilis kenaikan utang luar negeri Indonesia pada kuartal IV 2017 naik 10,1 persen dihitung tahunan menjadi US$ 352,2 miliar atau Rp 4.773 triliun.

Pendapat berbeda dengan Drajad Wibowo disampaikan anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Ia menyebut kenaikan hingga sebesar 10,1 masih dalam batas kewajaran. Khususnya karena utang itu digunakan di sektor produktif.

“Untuk bangun infrastruktur, begitu bangun infrastuktur diharapkan nanti akan ada manfaat bagi masyarakat, pergi ke pelabuhan lebih mudah, sektor ekspor akan mencapai target, ruang tunggu mereka untuk mencapai kapal menjadi lebih cepat,” kata Misbakhun.

Ia menambahkan, penggunaan utang di sektor produktif dianggapnya bakal menopang laju pertumbuhan perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga membuktikan pembayaran utang yang tepat waktu.

Selama ini, pemerintah tak pernah sekalipun menunda membayar utang, baik utang swasta dalam Surat Berharga Negara atau utang dalam bentuk bantuan bilateral. “Pemerintah sebesar apapun utangnya bisa membayarkan kewajibannya, pemerintah tetap akan menjaga kepercayaan,” kata Misbakhun.(TGU)