Koran Sulindo – Akhir-akhir ini, kita sangat disibukkan oleh informasi mengenai membanjirnya tenaga kerja asing dari Tiongkok, yang sebagian besar tanpa izin. Bahkan, ada yang mengatakan, jumlah mereka sampai jutaan orang. Tentunya itu merupakan hal yang sangat mustahil.
Aneh, memang, kenapa kok sekarang masyarakat gempar dengan tenaga kerja asing dari Tiongkok? Bukankah ini hal yang biasa?
Ketika Indonesia mulai membangun industri otomotif, banyak orang Jepang datang. Begitu pula ketika mulai banyak dibangun gedung, berapa banyak tenaga kerja dari Jepang yang datang.
Ketika di Jakarta dibangun Gelanggang Olahraga Senayan, tenaga kerja dari Rusia juga banyak datang. Ketika membangun Jakarta By Pass, tenaga kerja dari Amerika Serikat membanjiri Jakarta, termasuk operator alat beratnya. Demikian pula ketika dibangun Waduk Jatiluhur, banyak sekali tenaga kerja dari Prancis yang datang.
Kita tak mempersoalkan itu. Karena, kita memang masih membutuhkan teknologi mereka. Tapi, kenapa sekarang diramaikan seolah-olah Tiongkok ingin mengeruk Republik Indonesia dan pandangan semacam ini datang juga dari petinggi militer? Suatu hal yang absurd!
Sekarang kita tengok masa lalu, menatap sejarah dengan cermat. Sejak dulu hubungan Tiongkok dengan Nusantara sudah terjalin erat. Bahkan, sejak zaman prasejarah telah ada hubungan tersebut. Arkeolog menemukan, manusia Peking (Sinanthropus Pekinensis) yang hidup 500 ribu tahun lalu memiliki ciri-ciri yang sama dengan Pithecanthropus Erectus yang ditemukan di Indonesia. Alat-alat yang digunakan pun sama. Juga banyak temuan artifak di Nusantara yang berupa benda-benda yang diduga berasal dari daratan Tiongkok.
Jauh setelah itu, kita dapat melihat bagaimana hubungan Kerajaan Sriwijaya di Palembang dengan Tiongkok. Banyak biksu dari Tiongkok berkunjung ke Sriwijaya untuk melakukan pertukaran budaya dan seni serta untuk belajar bahasa Sansekerta dan belajar agama Buddha.
Terjalin pula hubungan Kerajaan Samudra Pasai di Aceh dengan kerajaan Tiongkok pada masa Dinasti Yuang. Di Jawa, Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Tiongkok pada masa Dinasti Ming juga memiliki hubungan yang erat. Malah, hubungan Majapahit dengan Tiongkok sangat intens, dengan saling mengirimkan banyak utusan.
Lalu, ada pula jejak sejarah tentang datangnya Laksamana Cheng Ho ke Nusantara. Ia menjalankan misi diplomatik dan persahabatan yang ditugaskan oleh Kaisar Cheng Zhu.
Adakah mereka ingin menduduki Nusantara?
Memasuki abad ke-20, Tiongkok merupakan bangsa yang senasib dengan kita, menjadi obyek jajahan, pemerasan, dari negara-negara Barat dan Jepang, yang terus berlanjut sampai tahun 1948. Rasa senasib ini pula yang membuat kedekatan historis Indonesia dan Tiongkok semakin erat.
Tiongkok dikucilkan oleh negara-negara Barat dan Soekarno mengundang Tiongkok ke Konferensi Asia-Afrika, yang dihadiri oleh Perdana Menteri Tiongkok Chou En Lai. Bung Karno dan Chou En Lai adalah dua tokoh yang dikenal anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Dua tokoh ini juga menginginkan sosialisme sesuai dengan karakter negeri masing-masing.
Bangsa Tiongkok tentu tak akan melupakan Konferensi Asia-Afrika. Karena, Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 merupakan event internasional pertama bagi Tiongkok untuk berpartisipasi.
Tahun 1962, Indonesia menjadi penyelenggara Asian Games IV. Tiongkok oleh International Olympic Committee (IOC) tidak diperbolehkan untuk ikut. Malah Taiwan yang hanya seperseratus dari Tiongkok yang diikutkan oleh IOC. Namun, sebagai simpati kepada Tiongkok, Bung Karno melarang kontingen Taiwan untuk datang ke Bumi Indonesia. Bangsa Tiongkok tak akan melupakan peristiwa ini.
Bukan hanya Taiwan, tapi juga kontingen Israel. Larangan kepada Israel merupakan sikap penghormatan Bung Karno kepada negara-negara Arab.Setahun kemudian, November 1963, Bung Karno mencanangkan New Emerging Forces (Nefos) dan menyelenggarakan Games of the New Emerging Forces (Ganefo). Tiongkok berpartispasi penuh dan menjadi juara umum. Malah, banyak rekor dunia dipecahkan oleh atlet-atlet Tiongkok di Ganefo.
Ada 2.200 atlet dari 48 negara dari Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa yang ikut Ganefo. Ada 450 wartawan dari berbagai negara yang hadir di Senayan. Ganefo diboikot negara-negara Barat, tapi tetap berlangsung sukses. Peristiwa Ini menunjukkan, bahkan di dunia olahraga, Barat menunjukkan sikap rasis, meninggalkan kaidah-kaidah olahraga dan sportivitas hanya demi pride dan kesombongannya.
Bung Karno kemudian juga ingin membuat Conference of The New Emerging Forces (Conefo) untuk menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tiongkok mendukung sepenuhnya.
Hubungan mesra ini berakhir di pengujung tahun 1965, ketika terjadi Peristiwa 30 September dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dituduh sebagai dalangnya. Di kemudian hari, 50 tahun kemudian, timbul keraguan siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan adanya gerakan tersebut. Sebagian analisis mengungkapkan, gerakan itu adalah permainan Barat.
Rusia mengatakan, kalau PKI melakukan gerakan tersebut, itu adalah kesalahan terbesar yang dilakukan partai komunis di dunia. Akan halanya Tiongkok adalah pihak yang dirugikan, karena hubungan diplomatiknya dengan Indonesia menjadi putus serta hilang pula transaksi ekonominya dengan Indonesia. Lebih dari itu, yang paling penting: Tiongkok kehilangan dukungan Republik Indonesia, yang saat itu mutlak dibutuhkan Tiongkok.
Dua puluh tahun setelah Gerakan 30 September 1965, Tiongkok bangkit. Bahkan, sebelumnya telah diakui Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara Cina di dunia.
Liberalisasi ekonomi yang dijalankan tanpa meninggalkan ideologi sosialismenya ternyata membuat Tiongkok menjadi amat-sangat maju, menjadi raksasa ekonomi dunia, yang membuat ketar-ketir Amerika Serikat, yang mengklaim diri sebagai polisi dunia.
Pada tahun 2014, Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, yang didukung oleh kekuatan PDI Perjuangan, yang berideologi marhaenisme (sosialisme), sama sebagaimana Bung Karno dulu. Mulailah Jokowi melakukan tindakan-tindakan ekonomi yang drastis, seperti membuat kereta api cepat, membangun pembangkit listrik tenaga uap, serta membangun berbagai proyek infrastruktur lain dengan bantuan dari Tiongkok.
Jokowi juga sudah mulai melirik alat utama sistem pertahanan dari Rusia dan Tiongkok. Kenapa kita tidak mendapat pesawat tempur Hawk dari Inggris, padahal kita sudah bayar lunas? Kita diembargo. Begitu pula pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat tidak kita dapatkan padahal sudah dibayar lunas, karena kita diembargo. Bukankah ini keterlaluan? Bayangkan, negara kaya mengemplang negara yang sedang tumbuh. Ini yang dulu membuat Presiden Ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, mengamuk dan akhirnya membeli pesawat tempur Sukhoi dari Rusia.Tak pelak, apa yang dilakukan Jokowi telah membuat iri hati dan marahnya pihak Barat, polisi dunia, dan kaum neo-kolonialisme-imperialisme (nekolim). Karena itu, tidak terlalu mengejutkan kalau tiba-tiba muncul penggiringan opini lewat media, terutama media sosial di internet, untuk membangkitkan kebencian masyarakat kepada Tiongkok.
Bagi mereka yang memahami media pasti dengan cepat menyadari bahwa serangan media yang bertubi-tubi itu, terutama di media sosial internet, adalah hasil rekayasa dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan, termasuk menggunakan cyber army, sebagaimana sudah lazim dilakukan di belahan dunia sana.
Kita bisa kaitkan soal ini juga dengan kasus Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang meledak dan diopinikan sedemikian rupa di media sosial internet. Untuk mereka yang mengerti, jelas, ini bukan soal Ahok. Jutaan orang “diturunkan”, dengan biaya yang tidak terbatas, pasti bertujuan lebih jauh, apakah itu untuk menekan agar kebijakan ekonomi negara berubah, mengguncang kepemimpinan nasional, mengganggu ideologi negara, atau bahkan menghancurkan NKRI.
Kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, yang didukung penuh oleh PDI Perjuangan, jangan kecil hati. Jalankan terus program-program ekonomi Anda. Bina terus hubungan dengan Tiongkok, dengan Rusia, dengan Vietnam, dengan Iran, tanpa perlu merasa takut, sebagaimana dulu dilakukan Bung Karno, Pemimpin Besar Revolusi, Presiden Pertama Republik Indonesia. Salut buat Anda, Jokowi. Maju terus, pantang mundur. Kami berdiri di belakang Anda. Konstitusi kita menganut paham bebas-aktif dalam hubungan dengan negara lain. Kita tidak boleh ikut blok mana pun, baik blok Barat maupun blok komunis (kalau masih ada), tapi kita harus aktif menggalang kekuatan anti-neokolonialisme-imperialisme yang mengisap negara-negara baru yang masih lemah, bodoh (?), dan miskin struktural. [Emir Moeis, Pendiri/Pemimpin Umum Koran Suluh Indonesia]