Koran Sulindo – Anggota Komisi I DPR TB. Hasanuddin mengkritik Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko karena mengumumkan ke publik terkait rencana memonitor 689 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS yang ada di sekitar Suriah dan Turki. Pendataan seharusnya dilakukan secara tertutup.
“Kalaupun mau membuat tim, lakukan secara tertutup. Tak perlu diumumkan ke publik,” kata Hasanuddin, Jakarta, Jumat (14/2).
Dikatakan Hasanuddin, pihaknya heran dengan keputusan KSP yang mempublikasi rencana pembentukan tim ini kepada publik. Sebab, bila dilakukan secara terang-terangan kombatan ISIS ini pastinya akan bersembunyi dan menghindar , lantaran tak akan bisa masuk lagi ke Indonesia.
“Hemat saya kurang pas bila dipublikasikan. Lebih baik lakukan secara tertutup dengan melibatkan aparat intelejen,” kata Hasanuddin menambahkan.
Sebelumnya Moeldoko menyebut pendataan dilakukan untuk memverifikasi jumlah WNI kombatan ISIS yang tersebar di beberapa negara. Verifikasi dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan pemerintah dalam rangka mencegah mereka masuk kembali ke Indonesia.
“Dari jumlah 689 anak-anak , ibu-ibu, dan kombatan akan didata dengan baik. Setelah kita data pasti kita akan mewaspadai tempat-tempat yang menjadi titik ‘perembesan’, kita sudah antisipasi dengan baik, maka dari imigrasi, dan seluruh aparat yang berada di border, perbatasan, akan memiliki awareness yang lebih tinggi,” kata Moeldoko. [KRG]