Tanggapi Tudingan Prabowo, Hasto: Yang Berbahaya Genderuwo Politik

Ilustrasi: Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sedang memegang "bola api" seni pertunjukan debus di Ponpes Dzikir Al-Fath, Sukabumi, Jawa Barat/CHA

Koran Sulindo – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menuding ada genderuwo karena hukum hanya tajam ke arah pihaknya sebagai oposisi. Menyoal itu, Sekretaris TKN Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa yang berbahaya adalah genderuwo politik.

“Yang bahaya kan genderuwo politik. Karena menggunakan kekuasaannya untuk memfitnah. Itu yang bahaya,” kata Hasto, menjawab wartawan di sela-sela Safari Kebangsaan VII, di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (8/2/2019).

Sebelumnya, sejumlah media melaporkan istilah “genderuwo” dilontarkan Prabowo dalam pidato di acara HUT Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ke-20.

Istilah genderuwo sebenarnya pertama kali dilontarkan oleh Jokowi dalam pidato pembagian sertifikat tanah untuk masyarakat Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pada November 2018. Saat itu, Jokowi menyebut adanya politik genderuwo, politik yang menakut-nakuti masyarakat.

Hasto juga menanggapi pernyataan Prabowo soal adanya kebocoran anggaran negara hingga 25 persen. Menurut Hasto, soal kebocoran anggaran itu merupakan kampanye Prabowo sejak 2014. Dan baginya tuduhan itu tak pernah bisa dibuktikan Prabowo.

“Yang terbukti kebocoran yang terjadi dalam pencalegan, ada calon koruptor. Itu kan juga kebocoran,” katanya.

Yang dimaksud Hasto adalah Gerindra, partai besutan Prabowo. Mengingat, sejumlah caleg Gerindra merupakan mantan napi korupsi. Hal itu sudah terungkap dalam publikasi yang baru dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Lebih lanjut, Hasto menyarankan agar Prabowo melaporkan saja ke aparat bila memang benar ada bukti atas dugaan kebocoran anggaran yang dimaksudnya.

“Sehingga kalau melihat itu berdasarkan fakta-fakta, bukan sekadar retorika,” kata Hasto.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan kebocoran itu ketika berpidato dalam HUT ke-20 FSPMI di Jakarta, Rabu (6/2). Prabowo menjelaskan, kebocoran disebabkan berbagai hal seperti penggelembungan proyek. Prabowo juga menyinggung perilaku korup proyek-proyek pembangunan era Jokowi.

“Kalau kebocoran tadi 25%, artinya yang hilang hampir Rp 500 triliun yang bocor. Bayangkan dengan uang ini kalau dipakai untuk kesejahteraan dan ekonomi. Kita bayangkan apa yang bisa dibuat,” kata Prabowo. [CHA]