Koran Sulindo – Tak lama setelah pembunuhan para jenderal pada dinihari 1 Oktober 1965, Supeni ditugasi Ketua Umum Partai Nasional Indonesia (PNI), Mr Sartono, untuk mencari anak-anak muda yang hilang mengikuti peristiwa itu. Sartono saat itu hampir setiap hari menerima pengaduan dari ibu-ibu yamg anaknya hilang, disiksa, atau dicederai. Ada yang lengannya disilet membentuk angka 30, menandakan G 30 S, dan seterusnya.

Supeni bolak-balik ke KODAM dan SKOGAR. Tindakan itu nampaknya tak disukai anak-anak muda yang tergabung dalam KAMI/KAPPI dan di bawah pengaruh PNI Osa Maliki-Usep Ranawijaya.

Setiap malam-anak-anak muda itu mengendarai sepeda motor bersuara berisik, monadar-mandir di depan rumah Jalan Sriwijaya II No 19 Kebayoran Baru Jakarta Selatan itu, tak jauh dari rumah Ibu Negara Fatmawati. Show Of force itu akhirnya berhenti setelah Supeni menemui Panglima KODAM, Umar Wirahadikusumah.

“Apakah saya terlibat G 30 S?”

“Tidak,” kata Umar.

Kaca pintu depan rumah Supeni kemudian dipasangi tulisan dari KODAM, “Jangan Diganggu”.

Ketika anak-anak muda itu malam-malam mau memulai show of force-nya, dua polisi yang diminta berjaga di pekarangan Supeni tinggal menunjuk pengumuman dari KODAM itu. Berhentilah demonstrasi pengganggu itu.

Masa-masa itulah detik-detik awal kehancuran PNI, partai yang ikut dibangun Soekarno tapi berbalik arah darinya pada awal-awal kejatuhan presiden pertama RI itu.

Soekarno pada 1965 itu sebenarnya sudah tak puas lagi pada PNI, karena marhaenisme yang diinginkannya tak dijalankan sebagian pimpinan PNI. Mereka yang tak menyetujui garis Soekarno itu disebutnya marhaenis gadungan.

Pada minggu pertama Agustus 1965, DPP PNI memecat beberapa tokoh partai yang tidak loyal pada garis politik partai, saat yang sama konfrontasi dengan Malaysia di seluruh Indonesia sedang memuncak. PNI demam di waktu yang keliru.

Supeni saat kejadian itu sedang di luar negeri, pulang-pulang melihat partai yang membuatnya kepincut saat masih gadis 14 tahun itu sudah terbelah dua.

Supeni langsung menemui Bapak Marhenis, Bung Karno, mengatakan bahwa perpecahan itu berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara.

-Itu teori siapa? Tanya Bung Karno mendengar kekhawatiran perpecahan nasional itu.

+Teori Bung Karno sendiri. Jawab Supeni.

-Apakah kau pro Hardi?

+Tidak!

-Apakah pro Ali?

+Tidak!

-Apa pro Wilopo?

+Tidak pro siapa-siapa, Bung Karno! Saya pro keutuhan PNI yang saya anggap soko guru bagi keutuhan bangsa dan negara. Kalau PNI tidak utuh kembali, bahaya, bahaya, bahayaaaa, Bung Karno!

Kelak Bung Karno menceritakan kejadian itu pada Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Sucipto Yudodiharjo: Supeni mengucapkan kata bahaya itu sambil menangis.

Supeni meminta Bung Karno memerintah Ketua Umum PNI Ali Sastroamijoyo menyelenggarakan kongres luar biasa. Bung Karno setuju lalu meminta Supeni mencegah Hardi membuat PNI tandingan.

Singkat cerita, ada upaya menyatukan PNI kembali. Namun hanya sekitar sebulan kemudian terjadilah peristiwa Gerakan 30 September itu. Segala upaya menyelengarakan kongres darurat terlambat sudah.

Negara yang sedang kacau memberi kesempatan para marhaenis gadungan itu membentuk PNI tandingan, yang populer dengan sebutan PNI Osa-Usep karena diketuai Osa dengan Sekjen Usep. Menurut Supeni, mereka ini sejak awal merancang supaya PNI terpecah dua.

Marhaenis ajaran Bung Karno sebagai asas PNI adalah ajaran kiri dalam arti progresif: Anti imperialisme dan kapitalisme, tapi bukan komunis. Bung Karno juga sudah melihat sejak awal asas ini bisa digunakan untuk memukulnya.

Sudah menjadi rahasia umum pada waktu itu, ketidaksenangan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat pada Bung Karno. Pemimpin Besar Revolusi itu juga berkali-kali mensinyalir adanya kegiatan–kegiatan subversi nekolim yang ingin menjatuhkannya.

Dan sudah tentu untuk menjatuhkan Soekarno, pertama-tama yang harus dihancurkan adalah kekuatan-kekuatan pendukungnya. Kekuatan massa yang mendukung Bung karno yang paling pokok adalah PNI, maka PNI harus dipukul dulu.

PNI sempat menyelenggarakan Rapat Badan Pekerja Kongres di Yogyakarta pada 21-23 Desember 1965. Mr Sartono dan Mr Iskaq ditunjuk mengatur penyelengarakan kongres pemersatu itu. Namun pada Kongres di Bandung pada 24-28 April 1966, anggota DPP PNI yang hadir hanya Ali, Dr. Moh Isa, dan Supeni. Di pihak Osa-Usep lengkap dan memenuhi arena kongres.

Walau pun sebagian besar cabang yang datang adalah pendukung Ali, namun situasi umum perhelatan itu berlangsung tidak bebas dan penuh tekanan. Menurut Supeni, suasana konggres penuh dengan kegaduhan, gangguan, dan pengacauan.

Merasa di atas angin, Osa meminta Ali menyerahkan kepemimpinan partai. Di tempat penginapan Ali, Osa menyodorkan susunan pengurus yang dibuat pihaknya. Osa sebagai ketua, Hardi, Sabilal Rasyad, Mh Isnaeni, Sunawar, dan A Majid sebagai wakil ketua. Sekertaris Jenderal adalah Usep. Ali menyetujui susunan itu, dengan pesan, asal garis politik partai tetap dijalankan.

Namun PNI berbaju baru itu malah menolak garis partai Bung Karno, salah satu pendirinya pada 1927. Partai yang tadinya berteriak bangga, “Marhaen Menang” atau “Marhaen Jaya” porak-poranda, pelan-pelan menjadi partai gurem. Pada proses fusi pada 1972, partai itu bersatu ke dalam Partai Demokrasi Indonesia, dan pelan-pelan orang-orang PNI asli terpinggirkan dalam perpolitikan orde berikutnya.

“Biarlah Isnaeni mendapat kehormatan membubarkan PNI. Saya tidak menyesal tidak hadir dalam sidang tersebut, sebab dengan begitu saya tidak ikut-ikut membubarkan PNI,” kata Supeni, dalam buku “Supeni, Wanita Utusan Negara” (1989)

Secara organisatoris murni, PNI sebenarnya tidak pernah dibubarkan. Tapi dengan fusi itu artinya sudah tidak ada dengan sendirinya, tanpa upacara pembubaran.

Indonesia Muda

Baru dua bulan dalam kandungan, Supeni sduah ditinggal bapaknya. Lahir 17 Agustus 1917 di Tuban, Jawa Timur, ia dibesarkan oleh ibu yang buta huruf dan hanya mengandalkan pensiun janda sebesar 17.50 gulden sebulan. Ayahnya pegawai kehutanan di Ngelo, Karesidenan Bojonegoro, yang dibunuh para pencuri kayu yang berkeliaran di hutan-hutan jati. Supeni anak ke-6 dari 7 bersaudara.

Setelah lulus HIS (sekolah dasar berbahasa Belanda, 7 tahun), Supeni melanjutkan ke HIK (sekolah guru, 6 tahun) di Blitar. Pada 1931 di kota itu berdiri persiapan cabang gerakan pemuda nasional, Indonesia Muda. Sewaktu membaca asas dan tujuannya,

Supeni tertarik dan bergabung. Beberapa bulan kemudian utusan IM dari Jakarta meresmikan IM Blitar menjadi cabang penuh.

Dalam kepengurusan itu, Sukarni (belakangan menjadi tokoh pemuda saat menjelang proklamasi 1945 dan kelak pimpinan Murba) terpilih menjadi ketua. Supeni menjadi wakil ketua merangkap ketua Keputrian IM.

Jika ada tokoh nasional datang ke wilayah itu, biasanya Supeni ditugasi mencatat pidato mereka dan menyampaikan pada para anggota IM Blitar yang tak bisa hadir.

Dalam usia 14 tahun itu, Supeni sudah mampu memahami pidato politik. Bahkan di rapat-rapat umum yang diselenggarakan IM, Supeni sering tampil sebagai penbicara. Karena itu ia seringkali diketok PID (reserse bidang politik pemerintah kolonial Belanda) dan diberi bermacam-macam peringatan. Ia tak pernah gentar.

Sampai pada masa kenaikan ke kelas 3, meskipun dinyatakan lulus ujian dengan angka-angka baik dan berhak naik, tapi waktu itu juga ia dikeluarkan dari sekolah dengan catatan di rapornya: karena berpolitik.

Supeni menerima pemberiatahuan itu dengan tenang, namun sepulang sekolah, kakak tertuanya mengambil lidi lalu menyabetnya, ”Apakah kamu mau Indonesia Merdeka sekarang juga? Tidak mungkin! Saya juga mau, tapi saya sadar, bukan sekarang waktunya. Nanti, di zamannya anak-anak kita!”

Supeni pindah ke Solo. Mencoba masuk MULO, tapi ditolak. Maka bersekolahlah ia di HIK Muhammadiyah. Pada akhir sekolah, kakaknya memaksa ia mengikuti ujian negeri agar memperoleh ijazah negeri.

Ada 25 siswa dari sekolah partikelir yang ikut ujian, 9 dari HIK Muhammadiyah. Supeni satu-satunya yang lulus.

Lalu Jepang masuk, lalu Indonesia memerdekakan diri. Di masa revolusi fisik setelah proklamasi itu, Supeni banyak melibatkan diri dalam organisasi pergerakan wanita yang sepenuhnya menyokong perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada Juni 1946, Supeni  terpilih sebagai Ketua Kongres Wanita Indonesia (Kowani) cabang Madiun. Dalam periode selanjutnya, Supeni terpilih sebagai Ketua Umum Kowani Pusat. Di masa kepemimpinannya, Konferensi Antar Wanita Indonesia digelar di Yogyakarta pada September 1949.

Masuk PNI

Di tengah memuncaknya revolusi fisik dan kesibukan mengatur organisasi wanita, baru pada 1946 Supeni mendaftarkan diri masuk PNI. Ia merasa pengabdiannya tak sempurna jika hanya di organisasi wanita saja. Ia harus terjun langsung dalam partai politik.

Sejak usia 14 tahun di Blitar, Supeni mengagumi cita-cita politik PNI yang ditawarkan Bung Karno. Tapi sebenarnya ia juga iri pada karir politik Sukarni, yang dulu masih selevel ketika di Blitar, ketika pindah ke Bandung menjadi murid langsung Bung Karno. Ia juga ingin menjadi murid langsung Bung Karno, orang yang sudah membuatnya berpolitik sejak usia belia.

Sewaktu ia menuntut ilmu di HIK Blitar, Sukarni sekolah di MULO. Kedua gedung sekolah itu berhadap-hadapan dalam satu halaman. Usia mereka sebaya, dan sama-sama aktif di Indonesia Muda. Supeni menjadi Ketua Keputrian IM merangkap Wakil Ketua IM, sedangkan Sukarni menjadi Ketua IM. Waktu Supeni dipecat dari HIK karena berpolitik, Sukarni juga.

Keakraban itu membuat Supeni memahami benar sifat Sukarni yang menurutnya okol dan suka memaksakan kehendak. Kalau mereka kekurangan uang, bersama-sama pergi ke Ibu Wardoyo, kakak Bung Karno.

Supeni sudah akrab dengan keluarga Soekarno sejak kecil. ”Soekarno sudah melihat saya sejak saya muda, jadi sudah pahamlah tentang orang yang namanya Supeni itu,” kata Supeni, ketika ia diisukan adalah gundik Soekarno– seperti dikatakan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshal Green.

Hanya dalam waktu 3 tahun, Supeni sudah menjadi anggota Dewan Partai, dan ditugasi menangani persiapan pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada 1955. Pada 1951, ia disertakan dalam misi belajar penyelenggaran Pemilu di India. Hasilnya, buku “Pemilihan Umum di India” (1952). Pada Oktober 1952, Supeni diundang ke AS untuk mempelajari hal sama.

PNI juga aktif mempersiapkan rancangan undang-undang Pemilu. Pada Pemilu 1955, Supeni menjadi ketua DPD PNI Jakarta dan memenangkan PNI di wilayah itu. Secara nasional, PNI juga menjadi partai yang mendulang suara paling banyak dalam pemilu yang terkenal dalam sejarah Indonesia sebagai benar-benar jujur dan adil itu.

Sesudah pemilu memilih anggota DPR, 3 bulan kemudian diadakan pemilu untuk memilih anggota konstituante. Hasilnya, selain terpilih menjadi anggota DPR, Supeni juga terpilih menjadi anggota konstituante.

Di DPR, Supeni dipilih menjadi  Ketua Seksi Hubungan Luar Negeri.  Haluan anti nekolim ajaran Bung Karno diperlihatkannya saat ia mengusulkan resolusi DPR yang berisi dukungan kepada pemerintah Mesir menasionalisasi Terusan Suez pada 1956.

Ketika itu pemerintahan Mesir dibawah pimpinan Gamal Abdul Nasser yang berhaluan nasionalis-progresif menasionalisasi terusan yang mempersingkat jarak Eropa ke Afrika. Tindakan ini mengakibatkan Mesir dibombardir senjata oleh Inggris, Perancis, dan Israel. Usulan Supeni itu diterima oleh DPR secara aklamasi.

Di partai, setahun kemudian ia juga menjadi anggota Dewan Pimpinan PNI.

Karier politik Supeni terus melaju mulai dari anggota DPR pada 1956-1960, penasihat delegasi Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika I di Bandung 1955, Duta Besar Keliling RI dengan tugas menyiapkan Konferensi Tingkat Tinggi Non-Blok I 1961, dan memimpin delegasi Indonesia di Sidang Umum PBB 1962.

Supeni turut memperjuangkan kembalinya Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui Dewan keamanan PBB. Sejak 1955, sebenarnya, Supeni sudah gigih memperjuangkan Irian Barat dalam Konferensi Asia Afrika. Karena kegigihannya itu, ia mendapat julukan “The Irian Lady”.

Pada 1965, ketika Bung Karno mempersiapkan Konferensi Asia Afrika II, Supeni mendapat tugas khusus mengunjungi 22 Negara di Afrika. Supeni juga hampir selalu menjadi utusan khusus Presiden Soekarno untuk menjelaskan kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia kepada Filipina, Kamboja, dan negara Asia Tenggara lain. Ia benar-benar wanita utusan negara.

Bung Karno pernah memuji Supeni sebagai diplomat berkemampuan tinggi. Tapi dikatakan juga Supeni adalah seorang pendebat, yang juga berani mendebat Presiden Indonesia, jika pendapatnya ada yang salah.

Di antara masa-masa pergerakan wanita dan partai, dunia jurnalistik juga sempat digelutinya. Supeni pernah menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Pembimbing (1951-1954), Ampera Review (1964-1972), dan Dwiwarna (1968-1972). Ia juga menjadi anggota Persatuan Bridge Wanita.

Supeni tetap mendampingi Bung Karno sampai kejatuhannya. Bahkan bersama suaminya kerap mengunjunginya di kediaman Batu Tulis Bogor. Ketika Bung Karno menjalani tahanan rumah di Wisma Yaso, barulah Supeni tak bisa menjenguknya. Bahkan istri Soekarno, Hartini, baru bisa menjenguk suaminya setelah satu bulan di sana.

Pada 26 Oktober 1995, Supeni mendirikan kembali PNI dan dideklarasikan pada 20 Mei 1998, namun saat itu lepas dari pemberitaan media karena hiruk-pikuk reformasi. Pada 24 Juni 2004, dalam usia ke-87, Supeni Pudjobuntoro menghembuskan napas terakhir. [Didit Sidarta]