Koran Sulindo — Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang melarang kementerian melakukan impor pemenuhan rapid test, polymerase chain reaction, alat pelindung diri, masker, hingga obat-obatan karena kemampuan produksi dalam negeri sudah mampu mencukupi kebutuhan nasional dalam menangani pandem virus corona atau Covid-19.
Hal itu disampaikan Bambang Soesatyo saat mengisi sosialisasi empat pilar MPR RI kepada pengurus Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan dan Industri Indonesia di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Kamis (9/7).
“Berbagai kementerian dengan anggaran terbesar yang tidak terkait penanganan Covid-19 secara langsung, seperti Kementerian Pertahanan yang memiliki anggaran mencapai Rp122,44 triliun, juga dilarang mengimpor alutsista,” kata pria yang disapa Bamsoet itu.
Bamsoet mengatakan seluruh kementerian didorong untuk belanja dari dalam negeri, sehingga bisa menggairahkan geliat ekonomi nasional sekaligus mendorong produktifitas produksi dalam negeri. “Kebijakan tersebut sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap industri dalam negeri,” ujar Bamsoet.
Terlebih, Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan kondisi penurunan ekonomi nasional maupun global akibat pandemik Covid-19. Menurut Bamsoet, dalam pertemuan dengan pimpinan MPR RI pada Rabu (8/7/20), Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi ekonomi dunia sangat sulit bahkan terancam resesi, Bank Dunia memprediksi, pertumbuhan ekonomi global di 2020 ini minus 5,2 persen, terdalam sejak Perang Dunia II.
“Di Kuartal I 2020 saja, pertumbuhan ekonomi China minus 6,8 persen, Amerika minus 4,8 persen, Jepang minus 2,2 persen, Jerman minus 2 persen, Inggris minus 2 persen, Thailand minus 1,8 persen. Indonesia masih lebih baik karena mampu tumbuh 2,97 persen,” tutur Bamsoet.
Bamsoet mengatakan, di Kuartal II pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi menurun hingga minus 3,6 persen, Prancis minus 17,2 persen, Inggris minus 15,4 persen, Amerika Serikat minus 9,7 persen, Jepang minus 8,3 persen, Malaysia minus 8 persen, dan Singapura minus 6,8 persen. Agar di Kuartal III pertumbuhan ekonomi bisa membaik, Presiden Joko Widodo sudah meningkatkan stimulus pemulihan ekonomi mencapai Rp905,1 triliun.
Bamsoet yang merupakan Ketua Umum ARDIN Indonesia itu mengatakan, sektor UMKM mendapat perhatian khusus dari pemerintah dengan mengalokasikan anggaran mencapai Rp123,46 triliun, terbagi dalam tujuh klaster, antara lain Rp78,78 triliun untuk penempatan dana untuk restrukturisasi kredit, Rp35,28 triliun untuk subsidi bunga, Rp5 triliun untuk belanja imbal jasa penjaminan.
“Lalu sebesar Rp2,4 triliun untuk PPh final UMKM ditanggung pemerintah, Rp1 triliun penjaminan untuk modal kerja (stop loss), dan Rp1 triliun untuk pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM,” ujar Bamsoet.
Menurut Bamsoet, ARDIN Indonesia yang bermitra dengan UMKM bisa memanfaatkan stimulus bantuan tersebut agar pandemik Covid-19 yang sudah mengancam kesehatan tidak sampai mengancam kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.
Bamsoet mengatakan, antara kesehatan dan ekonomi tidak bisa saling dipisahkan, keduanya sangat penting agar kehidupan bisa tetap berjalan. Pemerintah juga akan menggratiskan tagihan listrik pelanggan 450 VA selama enam bulan dan memberikan diskon 50 persen bagi pelanggan 900 VA selama enam bulan.
“Pemerintah juga menyiapkan sekitar Rp2,6 triliun untuk penanganan Covid-19 di berbagai pondok pesantren. Ada juga bantuan untuk mengurangi beban mahasiswa akibat pengeluaran ekstra membeli kuota internet akibat perkuliahan daring sebagai dampak pandemi Covid-19,” kata Bamsoet.
Hal penting lainnya menurut Bamsoet, pemerintah juga sudah menyiapkan sekitar Rp34 triliun agar Indonesia bisa memproduksi sendiri vaksin Covid-19 dan ditargetkan Februari-April 2020, vaksinnya sudah tersedia dan bisa dinikmati seluruh anak bangsa. Sekaligus menunjukan kedaulatan bangsa ini terhadap vaksin sehingga tidak perlu bergantung kepada negara lain.
Menurut Bamsoet, sejauh ini hanya China dan Inggris merupakan negara terdepan dalam penemuan vaksin Covid-19, akhir Desember 2020, keduanya sudah bisa memproduksi vaksin secara massal untuk terlebih dahulu memenuhi kebutuhan masing-masing dalam negerinya.
”Jumlah penduduk di China saja sudah mencapai 1,4 miliar lebih, jumlah penduduk Inggris dengan Uni Eropa sudah melebihi 500 juta. Karena itu sangat penting bagi Indonesia bisa memproduksi sendiri vaksin Covid-19, sehingga tidak bergantung kepada negara lain,” ucap Bamsoet. [WIS]