Koran Sulindo – Indonesia berduka. Empat prajurit TNI Angkatan Darat gugur dan 8 prajurit lainnya mengalami luka dalam insiden kecelakaan latihan tempur TNI Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) 2017 di Natuna, kepulauan Riau, Rabu (17/5), pukul 11.21 WIB. Menurut situs resmi TNI AD, tniad.mil.id, insiden itu terjadi karena salah satu pucuk meriam giant bow dari Batalyon Arhanud 1/K yang sedang melakukan penembakan mengalami gangguan pada peralatan pembatas elevasi, sehingga tidak dapat dikendalikan.
Meriam kanon Giant Bow tipe 80 berkaliber 23 mm itu adalah buatan Tiongkok. Selain meriam jenis itu, TNI AD juga memiliki sejumlah alat utama sistem pertahanan (alusista) yang juga diproduksi Tiongkok, yakni QW-3 vehicle launcher – Rudal MANPADS sebagai pengganti rudal Grom; TD-2000B Missile Gun Integrated Weapon System; Radar SR-74 sebagai radar intai dalam paket sistem rudal QW-3; PF-8 Queen Bee, roket anti-tank kaliber 120 mm; PL-9C, rudal pertahanan udara buatan Luoyang Electro-Optics Technology; kanon pertahanan udara Twin Gun Type 90/35 mm, dan; AF902, Unit Pengendali Tembakan Plus Sistem Radar Hanud Kanon Tipe 90 dan Rudal PL-9C.
TNI Angkatan Udara juga memiliki sejumlah alusista buatan Tiongkok. Yang dimiliki TNI AU adalah QW-3, Rudal MANPADS, yang merupakan andalan Detasemen Arhanud Paskhas TNI AU; QW-3 Twin Launcher, platform rudal QW-3 dengan dua peluncur, dan; Smart Hunter, radar intai dan pemandu rudal QW-3.
Sebenarnya, insiden terkait alusista buatan Tiongkok bukan baru pertama kali terjadi. Pada 14 September 2016 lalu, dalam Latihan Perang Ke-34 Armada Jaya di perairan Banongan, Situbondo, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo malah menjadi korbannya. Memang, Presiden Jokowi tidak mengalami luka apa pun. Namun, ketika ia memimpin penembakan rudal C-705 buatan Tiongkok, rudal tersebut mengalami delay saat ditembakkan di dari atas KRI Celurit.
Terkait anggaran, Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI pada justru mendapatkan tambahan anggaran pada APBN Perubahan 2016. Anggaran Kementerian Pertahanan, misalnya, bertambah menjadi Rp 108,7 triliun dari sebelumnya Rp 99,5 triliun pada APBN 2016. Anggaran Polri meningkat menjadi Rp 79,3 triliun dari sebelumnya Rp 73,0 triliun pada APBN 2016. Padahal, anggaran di kementerian/lemabaga lain justru dipangkas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, termasuk anggaran pendidikan, kesehatan, dan subsidi, terutama untuk energi. Pada laman resmi Kementerian Keuangan juga dinyatakan, peningkatan anggaran pertahanan dan keamanan merupakan prioritas. [RAF]
