Satu-satunya Bank di Dunia yang Beri Kredit ke Pedagang Kaki 5

Sulindomedia – Bank DKI akan terus mengembangkan sinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendukung dan mengembangkan ekonomi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan potensi APBD yang nilainya Rp 60-Rp 70 triliun, perputaran bisnis bisa 3-4 kali lipat, sehingga nilanya mencapai Rp 200 triliun lebih. “Potensi bisnis yang ada di BUMD sangat luar biasa. Kalau ini bisa kami kembangkan bersama, banyak hal kami bisa lakukan bersama,” kata Direktur Utama Bank DKI, Kresno Sediarsi, di Jakarta.

Sinergi memang telah dilakukan Bank DKI dengan BUMD, antara lain dengan JIEP, PAM, Food Station, Jamkrida, dan Darmajaya. Bank DKI pun telah menjalin kerja sama dengan PT Jamkrida Jakarta untuk penyaluran kredit kepada pedagang kaki lima (PKL) dan usaha-mikro-kecil-menengah (UMKM). Tujuannya: mengembangkan ekonomi di tingkat akar rumput sesuai dengan program Dinas UMKM. “Kerja sama ini menunjukkan Bank DKI adalah satu-satunya bank di dunia yang bersedia memberikan kredit usaha bagi para pedagang kaki lima dan para pengusaha mikro, kecil, dan menengah,” ujarnya.

Dijelaskan Kresno, ada beragam produk dan layanan yang dimiliki  Bank DKI untuk keperluan konsumtif dan produktif, termasuk layanan konvensional dan pembiayaan syariah, seperti iB Modal Kerja dan iB investasi. Adapun fitur layanannya antara lain berupa cash management system dan virtual account untuk penataan dan pemantauan sistem keuangan perusahaan secara real time dan online, yang dapat dipergunakan untuk pembayaran dari pelanggan perusahaan.

“Melalui semangat kerja sama dan sinergi ini, dana BUMD yang berupa PMP [penyertaan modal pemerintah] yang sudah digulirkan bisa ditempatkan di Bank DKI,” kata Kresno. Hal ini, imbuhnya, untuk mengembangkan layanan Jakarta1, yakni layanan untuk proses payment di seluruh Jakarta, seperti pembayaran retribusi, housing, subsidi, sampai dengan aktivitas pembayaran lainnya. Program ini  sangat  dibutuhkan dalam pengelolaan data, yang akan digunakan Pemprov DKI sebagai acuan untuk membuat kebijakan. [ARS/PUR]