Koran Sulindo – Gagasan menghentikan ujian nasional (UN) akhirnya berujung anti-klimaks. Dalam rapat kabinet terbatas rencana itu mental dan tidak disetujui.
Presiden Joko Widodo lantas memerintahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar mengkaji lebih dalam usulan penghentian ujian nasional. Wakil Presiden Jusuf Kalla turut salah satu orang yang paling ngotot menerapkan ujian nasional.
Pro kontra kebijakan tersebut pun berlanjut antara Kalla dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Kalla berdalih untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataan kualitas dibutuhkan banyak upaya antara lain lewat ujian nasional.
Ujian nasional juga disebut berdampak positif karena menumbuhkan semangat bersaing untuk maju. “Kenapa saya bela, semangat persaingan hilang kalau tidak ada aturan standar-standar yang diperjuangkan,” kata Kalla seperti dikutip antaranews.com pada Kamis malam lalu di Jakarta.
Di sisi lain, Muhadjir juga tidak asal mengusulkan rencana moratorium itu. Mulanya, ia mencetuskan rencana moratorium ujian nasional ini ketika rapat kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat pada awal bulan ini. Ia kemudian mengusulkan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai metode evaluasi capaian belajar siswa pengganti ujian nasional.
Apalagi sejak 2015 UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan murid. Berdasarkan USBN, kelulusan siswa akan ditentukan tiap-tiap sekolah dengan standar nasional yang ditentukan pemerintah pusat. Karena itu, Muhadjir berharap agar USBN dapat dilaksanakan pada 2017.
Muhadjir mengatakan, kebijakan menunda UN juga berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada 2009 yang mengamanatkan pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia. Juga karena kajian lembaganya yang menyebutkan UN belum bisa menjadi instrumen meningkatkan mutu pendidikan.
Moratorium UN disebut Muhadjir sejalan dengan konsep Nawa Cita terutama untuk merevolusi karakter bangsa. Muhadjir mengakui soal dampak positif UN, tapi saat yang bersamaan juga menimbulkan dampak negatif. Jika UN tetap dilaksanakan, maka setidaknya pemerintah bisa mengurangi dampak negatifnya. [KRG]