Koran Sulindo – Program 1 Juta Nelayan Berdaulat didaulat menjadi program andalan Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman untuk memajukan sektor maritim Indonesia.
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan program tersebut menjadi prioritas seperti tercantum dalam Kepres No.16 Tahun 2017 tentan Kebijaan Kelautan Indonesia.
Program tersebut ditujukan untuk mensukseskan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Kemenko Bidang Kemaritiman memprakarsai sebuah program yang kami sebut dengan Program Satu Juta Nelayan Berdaulat,” kata Luhut, Senin (08/4).
Program 1 Juta Nelayan Berdaulat bertujuan meningkatkan kedaulatan ekonomi nelayan Indonesia melalui dukungan teknologi 4.0, meningkatkan tingkat pemanfaatan sumber daya laut dari 7 persen menjadi minimal 17 persen.
Selain itu program juga menyasar pengurangan angka kemiskinan nasional hingga 25 persen dan meningkatkan kedaulatan maritim Indonesia dengan melibatkan nelayan sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara.
Luhut menyebut, Program 1 Juta Nelayan Berdaulat dilatarbelakangi oleh fakta jika kekayaan laut Indonesia menurut data UNDP pada 2017 sebesar USD 2,5 triliun per tahun. Namun, baru dapat dimanfaatkan sebesar 7 persen karena minimnya penggunaan teknologi.
“Kita ingin membuat supaya nelayan-nelayan kita di daerah-daerah terpencil bisa hidupnya tambah baik. Karena tidak perlu melalui tangan ke-2, ke-3, ke-4 untuk menjual barangnya. Jadi ada akses langsung,” kata Luhut.
Lebih lanjut, kata Luhut, , pada 2017 jumlah nelayan Indonesia mencapai 2,7 juta. Akan tetapi, jumlahnya semakin berkurang karena minat menjadi nelayan yang rendah.
Mereka dengan jumlah hampir 3 juta ini mayoritas berada dalam ambang batas garis kemiskinan dan menyumbang 25 persen angka kemiskinan nasional.
“Masalah utama nelayan Indonesia adalah belum adanya dukungan teknologi untuk menemukan lokasi keberadaan ikan secara akurat, real time dan murah. Ikan hasil tangkapan nelayan cepat membusuk, dan harga jual ikan yang murah di kalangan tengkulak,” kata dia.
Selain masalah-masalah tersebut, masalah lainnya yang juga dihadapi di sektor kelautan dan perikanan yakni minimnya sinyal komunikasi di laut.
Juga soal, transaksi penjualan yang masih konvensional, tidak adanya pertolongan saat terjadi kecelakaan melaut, terbatasnya unit patrol untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia, hingga permodalan dengan posisi nelayan yang dianggap belum layak perbankan.
Dalam program ini, nelayan akan dikenalkan dengan teknologi dan diharapkan dapat menjadi solusi sektor maritim di Era Industri 4.0.
Nelayan mendapat dukungan teknologi berupa aplikasi FishOn, yaitu aplikasi berbasis android dengan fitur pencarian ikan, pengawetan ikan, penjualan ikan, komunikasi/chatting, pencatatan hasil tangkapan ikan hingga panic button untuk permintaan bantuan dalam kondisi darurat.
Nelayan juga diperkenalkan dengan fitur pembayaran elektronik dan fitur belanja kebutuhan sehari-hari yang terhubung dengan koperasi nelayan.
Terdapat juga aplikasi penjualan dan manajemen gudang untuk koperasi nelayan, aplikasi lelang ikan online yang menghubungkan TPI, nelayan dan pedagang ikan, serta aplikasi website penjualan/e-commerce ikan.
Sementar untuk dukungan akses permodalan untuk menghubungkan nelayan memperoleh kredit produktif dilakukan melalui program kemitraan BUMN maupun kredit usaha rakyat (KUR) perbankan.
BUMN turut mendukung dengan mengawasi dan membina serta menjamin nelayan agar tetap bisa memenuhi kewajibannya terhadap pemberi modal.[TGU]