Presiden Jokowi melakukan pemeriksaan prajurit TNI, saat Apel Kebesaran, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (16/4/2015)/setkab.go.id

Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo meminta gelar pasukan TNI memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional yang tidak lagi bersifat Jawasentris, tapi harus Indonesiasentris. Presiden Jokowi memberikan waktu 1 bulan kepada Panglima TNI untuk melakukan pendalaman dan memantapkan konsep gelar pasukan TNI.

Menurut Presiden Jokowi, sebagai negara kepulauan dengan rentang geografis yang luas, penempatan gelar pasukan TNI, khususnya di titik paling utara sebelah timur, di titik utara sebelah barat, di titik selatan bagian timur, dan di titik selatan barat masih kurang.

Titik-titik tersebut bukan hanya merupakan wilayah terluar dan terdepan dari NKRI, tapi juga wilayah-wilayah yang sangat potensial untuk tumbuh menjadi pusat-pusat penggerak ekonomi nasional, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

“TNI agar lebih siap dalam menghadapi corak peperangan masa depan di tengah kondisi geografis khas negara Indonesia, yaitu sebagai negara kepulauan,” kata Jokowi, dalam Rapat Terbatas tentang Sinkronisasi Gelar TNI dengan Pembangunan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/1)

Presiden menekankan perubahan gelar pasukan TNI itu juga agar rakyat di pinggiran merasakan kehadiran negara, sehingga mereka merasa semakin bermartabat, serta semakin bangga menjadi warga Indonesia.

Menurut Jokowi, dalam dua tahun terakhir pemerintah fokus untuk mempercepat pembangunan pinggiran, membangun kawasan timur, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terdepan Indonesia.

Dalam rilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin disebutkan penataan gelar pasukan TNI ini merupakan sebuah keharusan guna membangun postur pertahanan negara yang kuat dan mampu mengatasi semua ancaman terhadap kedaulatan negara Indonesia. “Sebab, pada titik-titik tertentu di wilayah terluar dan terdepan dari NKRI, Kepala Negara menilai masih terdapat kekurangan penempatan pasukan TNI di tempat yang dapat tumbuh menjadi pusat penggerak ekonomi nasional tersebut,” kata Bey.

Sementara Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan peubahan paradigma itu baik untuk kepentingan pertahanan jangka panjang.

“Negara yang seluas ini, tidak bisa dijaga hanya dari Jawa,” kata Pramono. [Setneg.go,id/setkab.go.id/DAS]