Prabowo Diminta Ungkap Kasus Penculikan dan Penghilangan Aktivis

Ilustrasi: Kolonel Prabowo Subianto di Markas Kopassus Cijantung Jakarta 1994/armiliter.blogspot.com

Koran Sulindo – Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (NasDem) Johnny G Plate meminta calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengungkap ke publik kejadian atau fakta yang sebenarnya kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1998. Menurut Johnny, momentum kampanye khususnya debat calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) bisa dijadikan kesempatan mengungkap fakta tersebut.

“Mestinya Pak Prabowo buka ke publik apa yang sebenarnya terjadi supaya orang mengetahui rekam jejaknya, orang memilih dengan informasi yang banyak bukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak,” ujar Johnny di Posko Cemara, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Menurut Johnny masyarakat tentunya masih bertanya-bertanya terkait kasus penculikan dan penghilangan paksa para aktivis 98 tersebut. Apalagi sejumlah anggota Tim Mawar telah diproses secara hukum di Mahkamah Militer, sementara dugaan keterlibatan Prabowo diselesaikan melalui Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

“Mereka sudah dihukum secara hukum tetapi juga ada di TNI yang dulu ABRI tidak semua diselesaikan di Mahkamah Militer terkait Jenderal Prabowo yang diselesaikan di luar Mahkamah Militer, yaitu melalui jalur politik dengan pertimbangan politik, dengan dibentuknya Dewan Kehormatan Perwira,” kata wakil ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-KH Ma’ruf Amin itu.

Prabowo perlu menjelaskan mengapa ada perlakuan yang berbeda seperti itu. Kemudian, terminologi pemberhentian dari TNI oleh DKP juga dinilai halus untuk tidak mengatakan dipecat dari TNI.

“Sekarang masyarakat bertanya karena masyarakat membutuhkan informasi terkait rekam jejak paslon. Ini juga terkait debat karena nanti terkait visi-misi, salah satunya masalah HAM. Karena itu kita harus mengetahui rekam jejak pasnagan calon. Nah, rekam jejak ini belum clear,” katanya.

Johnny melanjutkan, butuh kerendahan hati dan kejujuran Prabowo untuk mengatakan yang sebenarnya. Menurut dia, tidak perlu dibuat Tim Gabungan seperti untuk pengungkapan kasus penyidik KPK Novel Baswedan. Pasalnya, penyelesaian kasus HAM sudah ada jalurnya dan akan lebih cepat jika aktor-aktor yang terlibat bisa jujur mengungkapkan fakta sebenarnya.

“Tidak perlu tim khusus, minimal dari Prabowonya, terlibat atau tidak karena faktanya Tim Mawar sudah dihukum melalui Mahkamah Militer,” katanya.

Seperti diketahui Tim Mawar adalah sebuah tim kecil dari kesatuan Komando Pasukan Khusus Grup IV, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Tim ini adalah diduga merupakan tim yan diperintahkan Prabowo Subianto yang saat itu menjadi Danjen Kopassus untuk menculik para aktivis politik pro-demokrasi atau aktivis 98. Beberapa anggota Tim Mawar juga sudah diadili dan dihukum melalui pengadilan di Mahkamah Militer.

Janji Indah tanpa Program

Menanggapi pidato visi dan misi Prabowo Subianto, Johnny menilai hanya menawarkan slogan janji indah namun tanpa program konkret berbasiskan data yang valid.

Menurut Johnny, substansi pidato kenegaraan Prabowo hanya mendaur ulang isu-isu lama dan tidak ada hal baru.

“Prabowo membuat daftar panjang yang dianggapnya masalah bangsa tanpa ada usulan konkrit jalan keluar atau cara pemecahannya,” kata Johnny.

Ia menyayangkan, isu lama yang dilontarkan mantan Pangkostrad di era Soeharto itu tidak dukung data yang komprehensif. Jadi isinya hanya penggalan data untuk mendukung narasi agitasi yang dibangun untuk mempengaruhi undicided dan pemilih pemula (swing voters).

Konsep reorientasi yang ditawarkan Prabowo, imbuh Johnny, hanyalah berisi slogan-slogan dan bersifat umum.

“Gambaran umum dan kesan yang diterima tidak lebih dari janji indah saja tanpa program kokret yang berbasis data yang valid,” kata Johnny. [CHA]