Polri: Skema DP Rumah 0 Persen tidak Contoh Program Gubernur Anies

Kapolri Tito Karnavian/ntmcpolri.info

Koran Sulindo –  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan skema rumah dengan uang muka (down payment/DP) 0 persen bukan terinspirasi dari program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Setyo, program ini sudah berjalan sejak 2 tahun lalu di Polda Jawa Tengah.

“Nggak, kita sudah lama. Sebelum disebutkan itu sudah ada kita. Bahkan di beberapa tempat sudah terealisir, sekarang dimasifkanlah seluruh Indonesia,” kata Setyo kepada koransulindo.com, di Jakarta, Sabtu (1/9/2018)

Mekanisme program ini akan sama dengan kredit pemilikan rumah (KPR) seperti perbankan pada umumnya. Para anggota bisa mencicil membeli rumah dengan waktu tertentu dan tidak ada biaya DP.

“Iya sama. Tinggal ini harga rumahnya berapa dihitung nanti anggota menyicil ke bank. Tidak ada DP. Karena kan kita ada MoU oleh bank tersebut,” kata Setyo.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan membuat skema dengan DP 0 persen karena sebanyak 300 ribu anggota Polri hingga kini belum memiliki rumah pribadi.

“Kita masih kurang 300 ribu perumahan untuk anggota yang 440 ribu, kalau mengandalkan APBN sulit, oleh karena itu saya sudah membuat skema DP 0 persen dengan bekerja sama dengan bank-bank pemerintah,” kata Tito di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (31/8/2018).

Selain menggandeng bank pemerintah, Polri juga bekerja sama dengan Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI). Nantinya, pembangunan rumahnya dibiayai oleh bank yang kemudian akan ada pemotongan gaji anggota.

“Kemudian para Kapolres dan Kapolda bekerja sama dengan Realestate bangun perumahan buat anggota ditawarkan kepada anggota cocok ya, kemudian pembangunamnya dibiayai oleh bank, Bank Mandiri, BTN, BRI semua siap, Bank Niaga,” katanya.

Tito berharap, dengan adanya kenaikan tunjangan kinerja pada tahun ini yang mencapai 70 persen, maka nantinya setiap anggota diharapkan mampu membeli rumah.

“Setelah itu anggota nanti tinggal dipotong gajinya nah, dengan adanya tunjangan kinerja yang 70 persen itu sebagian bisa dipotong untuk perumahan sebagian bisa dipakai untuk kepentingan yang lain untuk keluarga,” katanya.

Polri sudah menandatangani kerjasama tersebut dengan pihak bank.

“Saya sudah genjot ini berbagai wilayah, sudah mulai melakukan kegiatan kerjasama saya sudah tanda tangan kerjasama dengan bank-bank, Asabri (PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia),” ujarnya.

Tito berharap dengan adanya kenaikan tunjangan kinerja, peningkatan biaya operasipnal dan program yang mensejahterakan anggota bisa menekan budaya koruptif.

“Strategi kita perbaiki kesejahteraan anggota, cukupi biaya operasionalnya, cukupi biaya sarana dan prasarana tugasnya itulah itu cara menekan koruptif dibanding dengan penegakkan hukum dipukulin terus menerus, ditangkepin yang lain akan tetap,” kata Tito. [YMA]