Koran Sulindo – Gerakan Rakyat Menentang (GRM) IMF dan Bank Dunia kembali berdemonstrasi di Nusa Dua Bali sebagai bentuk sikap politik terhadap hasil baru pertemuan tahunan kedua lembaga itu. Menjelang penutupan, pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali disebut hanya menghasilkan rencana baru kejahatan mereka dengan menggelontorkan utang baru bagi pemerintah.
“Utang tersebut adalah investasi asing untuk mempercepat perampokan terhadap kekayaan alam dan membuat kemiskinan semakin memburuk,” tutur Koordinator GRM IMF-WB, M. Ali dalam keterangan resminya.
Ali menuturkan, pemerintahan Joko Widodo justru memberi tempat bagi IMF dan Bank Dunia untuk merampok dan memiskinkan rakyat sebagai hasil baru yang disepakati dalam pertemuan tahunnannya kali ini. Dengan kata lain, pemerintah kian menunjukkan secara terbuka sebagai kekuasaan yang anti-demokrasi dan menebar teror terhadap rakyatnya dengan menindas rakyat yang menentang perampokan IMF dan Bank Dunia.
Buktinya adalah dengan melarang kegiatan Gerakan Rakyat Menentang (GRM) IMF-Bank Dunia yang tergabung dalam People’s Global Conference (PGC) Against IMF-World bank. Juga dengan menindas rakyat Bali lewat larangan dan aturan yang membuat rakyat Bali kehilangan pendapatannya dan hak demokratisnya selama acara IMF dan Bank Dunia berlangsung.
Seluruh kegiatan GRM dan PGC, kata Ali, merupakan pertemuan yang sah dan damai untuk membongkar kejahatan IMF-Bank Dunia terhadap miliaran rakyat seluruh dunia, khususnya rakyat Indonesia dan Bali. Terlebih itu sangat memengaruhi kehidupan miliaran masyarakat di seluruh dunia.
“Pertemuan ini diselenggarakan untuk menawarkan dunia alternatif yang bebas dari intervensi dan dominasi imperialisme. PGC sama sekali bukanlah ancaman bagi keamanan Indonesia, terutama masyarakat Bali. Tetapi tentu saja PGC adalah ancaman terhadap kebohongan IMF-Bank Dunia,” demikian Ali.
Pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia diselenggarkan sejak 8 hingga 14 Oktober 2018 di Bali. Pertemuan ini banyak mendapat kecaman karena dinilai sama sekali tidak bermanfaat dan juga dinilai sebagai pemborosan di tengah bencana yang bertubi-tubi menghantam Nusantara.
Namun, pemerintah berkeras menggelar pertemuan tahunan kedua lembaga ini. Dan untuk itu negara menggelontorkan dana lebih dari Rp 800 miliar untuk menggelar pertemuan itu. Seperti yang diduga, hasil akhir dari pertemuan itu adalah pemberian utang baru bagi pemerintah Indonesia senilai Rp 200 triliun untuk mendanai berbagai proyek yang antara lain infrastruktur dan pariwisata. [KRG]