Koran Sulindo – Pemerintah menyuntik modal tambahan pada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebesar Rp 3,6 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan negara itu. Payung hukum penambahan penyertaan modal pemerintah itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2018 (tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham pada saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang disahkan minggu lalu.
“Nilai penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud Rp 3,6 triliun.” Bunyi Pasal 2 ayat 1 PP, seperti dikutip Setkab.go.id, Selasa (10/7/2018).
Penambahan penyertaan modal pada PT KAI itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018. Dalam APBN itu, pemerintah menganggarkan dana itu untuk tambahan investasi proyek LRT Jabodebek.
Bantuan ini merupakan dukungan terhadap proyek strategis nasional yang ditugaskan kepada PT KAI. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
Sementara itu tambahan dana sebesar Rp 2 triliun pada 2017 ke PT KAI untuk operasional angkutan jalur Trans Sumatera tidak berjalan sesuai rencana awal.
“PT KAI belum melakukan perubahan atas rencana penggunaannya, sehingga dana tersebut hanya mengendap di bank,” tulis BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017, pada 3 Oktober 2017.
LRT
Saat ini PT KAI tengah terlibat dalam pembangunan perkeretaapian model terbaru di Indonesia, yakni light rail transit (LRT). Setidaknya ada dua LRT yang saat ini ditugaskan pemerintah kepada KAI, yaitu LRT Jabodebek dan LRT Sumatera Selatan (Sumsel).
Untuk LRT Jabodebek, KAI diberi penugasan sebagai investor sekaligus operator. Sedangkan pada LRT Sumsel, KAI hanya ditugaskan untuk menyediakan, mengoperasikan, dan merawat sarana.
Untuk LRT Jabodebek, KAI harus menyediakan dana mencapai Rp 29,9 triliun. Tahun lalu, PT KAI menandatangani kontrak pinjaman dengan sejumlah bank nasional maupun asing sebesar Rp 19,25 triliun. Perinciannya, untuk kredit investasi Rp 18,1 triliun dan kredit modal kerja sebesar Rp 1,15 triliun.
Sisa pendanaan lainnya berasal dari penyertaan modal negara (PMN), yang terbagi atas PMN sebesar Rp 4 triliun dan sudah didapatkan, serta Rp 3,6 triliun diproyeksikan didapat pada tahun ini atau selambat-lambatnya pada tahun depan.
KAI sebenarnya baru ditunjuk sebagai investor pada tahun lalu. Sebelumnya, proyek ini didanai Kemhub dan dengan penunjukan kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Namun, karena ada keterbatasan dana APBN, maka pemerintah akhirnya menugaskan PT KAI sebagai investor LRT Jabodebek.
LRT Jabodebek ini dibangun secara melayang (elevated). PT KAI mengaku terus mengawasi secara intens terhadap desain dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, KAI juga akan menyiapkan standard operating procedure (SOP) untuk pengoperasian LRT Jabodebek.
Untuk LRT Sumsel, PT KAI sudah memesan kepada Inka 8 rangkaian LRT senilai Rp 388 miliar yang masing-masing rangkaian terdiri atas tiga kereta. LRT Sumsel rencananya diuji coba dalam waktu dekat ini. Pembangunan prasarananya pun sudah di atas 90%. LRT Sumsel didanai pemerintah dan dibangun oleh kontraktor PT Waskita Karya.
PT KAI juga mendapatkan penugasan baru dari Kementerian BUMN untuk membangun LRT yang menghubungan stasiun KA Cepat Jakarta-Bandung di Tegalluar (Kabupaten Bandung) ke pusat Kota Bandung.
Saat KA Cepat Jakarta-Bandung beroperasi paling lambat pada awal 2020 mendatang, maka waktu tempuh antara Halim Perdanakusuma-Tegalluar sekitar 48 menit. Akan tetapi, waktu tempuh dari Tegalluar ke pusat Kota Bandung dengan moda transportasi berbasis jalan raya bisa memakan waktu hingga 1-1,5 jam. Karena itu, diperlukan moda transportasi berbasis rel agar waktu tempuh bisa dipersingkat.
Modernisasi
KAI juga berkomitmen melaksanakan modernisasi secara besar-besaran sarana perkeretaapian nasional, antara lain mengganti 1.000 unit kereta lama dengan armada baru dan mentransformasi seluruh kereta menjadi kereta listrik.
Dari total 1.700 kereta yang saat ini dimiliki KAI, 51 persen di antaranya berusia lebih dari 30 tahun.
“Hampir 51 persen kereta yang kita miliki, usianya 30 tahun ke atas. Dari sisi keamanan fine, tetapi ini kan banyak yang sudah dikategorikan sulit. Misalnya reclining-nya berat. Jadi fasilitas sarananya akan kami perbarui,” kata Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro, di Jakarta Rabu (18/4/2018), seperti dikutip beritasatu.com.
PT KAI akan meremajakan 886 sampai 1.000 kereta hingga 2019. Kereta-kereta baru dipesan dari PT Industri Kereta Api (Inka). Tahun lalu, KAI sudah memesan kepada Inka sebanyak 438 kereta yang direncanakan selesai pada tahun ini. Sebelum masa angkutan Lebaran 2018 ini, PT KAI akan menerima total 10 trainset (set kereta), di mana setiap satu set kereta terdiri atas 14 kereta.
Untuk satu kereta dibutuhkan dana sekitar Rp 4 miliar. Karena itu, perkiraan kebutuhan KAI untuk merealisasikan belanja 1.000 kereta sekitar Rp 4 triliun.
Dirut PT KAI ingin kereta yang nantinya dioperasikan oleh KAI hanyalah kereta-kereta dengan sumber tenaga listrik. Saat ini, kereta listrik yang dioperasikan KAI adalah kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek yang dioperasikan melalui anak perusahaan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan kereta Bandara Soekarno-Hatta. Juga Kereta Bandara Kualanamu yang dijalankan oleh anak perusahaan lainnya, yaitu PT Railink.
Jika seluruh kereta yang dioperasikan nanti adalah kereta-kereta listrik, PT KAI meminta kewenangan untuk merawat prasarana perkeretaapian diserahkan kepada PT KAI. Sekarang ini, perawatan prasarana menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemhub), sedangkan perawatan sarana oleh PT KAI.
Untuk perawatan prasarana perkeretaapian sekarang ini, Kemhub menyerahkannya kepada PT KAI dengan menggelontorkan anggaran setiap tahun. Tahun ini, anggaran yang disebut sebagai dana infrastructure, maintenance, and operation (IMO) itu dialokasikan kepada PT KAI Rp 1,3 triliun.
Menurut Edi, pagu anggaran tersebut masih jauh di bawah kebutuhan yang mencapai Rp 3,4 triliun. [DAS]