PDI Perjuangan: Sikap Dubes Arab Saudi Ganggu Hubungan Kedua Negara

PDI Perjuangan: Sikap Dubes Arab Saudi Ganggu Hubungan Kedua Negara

Ilustrasi/Istimewa

Koran Sulindo – PDI Perjuangan menilai sikap Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia,Osama bin Mohammed Abdullah al Shuaibi, berpotensi mengganggu hubungan baik kedua negara. Karenanya, PDI Perjuangan mendukung Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) memprotes sikap Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia itu.

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Hamka Haq, pihaknya sudah mengamati dan mencermati perkembangan situasi politik dalam negeri pascapolemik yang dimunculkan Osama. Yang bersangkutan mencuit seakan ada organisasi sesat di Indonesia terkait pembakaran bendera bertuliskan huruf tauhid.

Hamka menyebut pernyataan Dubes Osama bahwa Reuni 212 merupakan reaksi keras terhadap dibakarnya bendera tauhid oleh seseorang atau organisasi sesat dan menyimpang sebulan yang lalu.

“Ini sebagai pernyataan seorang diplomat yang telah mencampuri urusan dalam negeri bangsa Indonesia dan melanggar kode etik serta prinsip-prinsip diplomatik,” kata Hamka di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

PDI Perjuangan menyesalkan sikap tersebut. Hal itu berarti telah menuduh secara implisit bahwa organisasi kepemudaan GP Ansor sebagai organisasi yang sesat. Padahal, GP Ansor bernaung di bawah ormas Islam terbesar di Indonesia, NU.

“Sikap Dubes Saudi Arabia tersebut berpotensi mengganggu hubungan baik yang selama ini sudah terjalin,” ujar Hamka.

Hubungan yang terganggu bukan hanya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Saudi Arabia. Tetapi juga antara bangsa Indonesia dengan bangsa Arab Saudi.

Atas dasar itulah PDI Perjuangan mendukung sikap tegas PBNU yang meminta Kerajaan Saudi Arabia memulangkan Dubes Osama. Harus ada pejabat baru yang menggantikan, dan dia sebaiknya memahami kode etik diplomatik, sekaligus bisa menghargai atau tidak mencampuri urusan dan kedaulatan bangsa dan pemerintah Indonesia.

“PDI Perjuangan percaya, bahwa Pemerintahan Jokowi yang responsif dan memegang teguh etika diplomasi politik internasional, akan menindaklanjuti sikap dari PBNU,” kata Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) itu. [CHA]