Koran Sulindo – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya menilai bahwa masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah mewujudkan salah satu tujuan utama Pancasila yakni keadilan sosial dalam bidang ekonomi yang belum terwujud sepenuhnya.
“Praksis Pancasila dalam kehidupan berbangsa, instrumen terminalnya adalah keadilan itu. Suatu pijakan yang visioner, namun menyentuh hal yang paling hakiki setiap manusia terjajah yakni rasa keadilan,” kata Hasto saat menjadi keynote speaker dalam webinar bertajuk “Pancasila dan Keadilan Sosial”, yang digelar dalam rangka perayaan Bulan Bung Karno, di Jakarta, Selasa (9/6/2020).
Bung Karno sebagai Bapak Bangsa menyatakan bahwa prinsip keadilan di Pancasila itu hadir sebagai pilar kemakmuran, bahwa “di atas bumi Indonesia Merdeka tidak boleh lagi ada kemiskinan”.
Dengan prinsip gotong royong Pancasila, maka negara dan rakyat Indonesia berdiri di atas tujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang adil di segala bidang kehidupan. Khususnya adil secara politik, adil di bidang hukum, dan adil di bidang ekonomi.
Menurut Hasto, adil di bidang politik harus dijabarkan dalam bentuk keseteraan setiap warga negara, penghormatan atas hak politik untuk berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat.
Adil di mata hukum diwujudkan dalam prinsip kesetaraan dalam hukum, dimana hukum seharusnya bekerja atas dasar keadilan. Masalahnya hukum masih dikooptasi oleh kekuasaan yang digerakkan oleh kepentingan. Terlebih dalam realitas model reproduksi politik yang liberal dan kapitalistik pasca krisis 1997.
“Kita masih lihat, keadilan dalam hukum terhambat oleh reproduksi gaya politik AS melalui NCID. Inilah suprastruktur politik kita hingga begitu liberal kapitalistik,” katanya.
Di bidang ekonomi, secara ideologis dan konstitusional mengatur Indonesia dibangun untuk semua, berdiri di atas semua paham individu atau golongan. Untuk itu bumi, air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai negara; demikian halnya cabang-cabang yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.
“Legalitas ideologis-konstitusional sebagai jalan bekerjanya keadilan sosial sangat kuat. Masalahnya keadilan dalam bidang ekonomilah yang saat ini menjadi persoalan pokok,” katanya.
PDI Perjuangan terus berusaha agar rasa adil di dalam sektor perekonomian ini bisa terwujud. Hasto mengakui pihaknya bersyukur karena memiliki Dasa Prasetya Partai yang berfungsi memastikan kader yang duduk di kursi legislatif berjanji melaksanakan prinsip keadilan sosial di bidang ekonomi sesuai Pancasila.
“Dengan itu, kita berjuang mewujudkan lewat memastikan terlaksananya politik anggaran yang bertujuan memberdayakan rakyat,” katanya.
Dengan legalitas ideologis dan konstitusional, serta basis legitimasi dari harapan perubahan nasib rakyat, maka penjiwaan prinsip keadilan sosial ini harus dijalankan.
“Yakni melalui perubahan secara stuktural dan dilakukan secara progresif,” kata Hasto.
Webinar tersebut menghadirkan juga Sekjen DPP Muhammadiyah Abdul Muti’, Ketua DPP PDIP bidang kaderisasi dan ideologi Djarot Saiful Hidayat, Walikota Semarang Hendar Prihadi, Sekjen Transparency International Indonesia Y.Danang Widoyoko, dengan Bonnie Triyana sebagai moderator.
Pesertanya, selain wartawan, adalah ratusan pengurus PDIP tingkat kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.
Harus Berinovasi
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Djarot Saiful Hidayat membuka webinar “Peringatan Bulan Bung Karno 2020”.
Menurut Djarot, peringatan bulan Bung Karno semakin semarak. Di bulan Juni ini, masyarakat Indonesia turut “meresapi” pemikiran, cita-cita, dan perjuangan Bung Karno. Meski saat ini bangsa Indonesia tengah dihadapkan dengan pandemi corona, masyarakat tetap berusaha untuk berinovasi.
Djarot sebagai Ketua Panitia Bulan Bung Karno mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat dan kader partai yang ikut menyemarakkan pelbagai lomba, satu di antaranya lomba nge-vlog tentang sejarah Bung Karno.
“Meski menghadapi pandemi, seluruh kader ditantang untuk berinovasi,” katanya.
Djarot pun tak menyangka di webinar yang pertama ini, masyarakat sangat antusias mengikuti. Tidak kurang dari 500 peserta yang mengikuti.
“Webinar yang pertama kali ini, maksimal peserta 500. Di luar dugaan yang mendaftar lebih dari 500. Peserta yang belum tertampung akan diikutkan webinar kedua,” katanya.
Djarot menerangkan akan ada webinar-webinar selanjutnya dengan berbagai tema, seperti tema Rakyat Sumber Kebudayaan Nasional, Kedaulatan Pangan, dan Politik, Kesehatan, dan Berdikari.
“Di samping kita melakukan webinar, kita juga dituntut di masa pandemi bagaimana kita untuk berdikari,” kata Djarot.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, ucap Djarot, menginstruksikan kepada seluruh kader partai untuk tetap berjuang di daerah masing-masing.
“Untuk berdikari di aspek pangan, kesehatan, energi, keuangan, dan pertahanan,” tutur Djarot. Masyarakat Indonesia, menurut Djarot, tidak boleh menyerah dan harus optimis. “Kita akan bangkit,” katanya.
Djarot melalui webinar yang pertama ini juga menyampaikan terima kasih kepada sejumlah narasumber, yakni Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, dan Sekjen Transparency International Indonesia Yohanes Danang Widoyoko.
“Atas nama DPP rasa hormat dan terima kasih. Semoga pemikiran-pemikiran bisa kita kaji secara mendalam dan dapat diaplikasikan,” katanya.
Terdapat 3 peristiwa penting pada bulan Juni. 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, HUT Bung Karno ke-119, dan Haul Bung Karno yang ke-50. Penting bagi sebuah bangsa untuk tidak melupakan sejarah pendiri bangsa.
“Webinar pertama juga dalam rangka mengisi spirit itu. Kita yakin di tengah pandemi seperti ini, spirit akan membangkitkan semangat kita semua agar bangsa ini menjadi bangsa pemenang,” kata Djarot. [CHA]
