Partai Revolusioner

Partai Revolusioner

Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri

Koran Sulindo– Kongres IX Partai Nasional Indonesia (PNI) di Solo, 25 Juli 1960, memasuki salah satu mata acara utama: pidato Presiden RI Soekarno. Dari atas mimbar, suara Bung Karno menggelegar:

“PNI seharusnya bukan partai tengah, tetapi PNI adalah partai kiri. Siapa yang mengatakan bahwa PNI itu partai tengah, dia sebenarnya menderita penyakit kiri-fobia. Apa sebab PNI saya masukkan dalam partai kiri? Ya, oleh karena PNI berdasarkan marhaenisme. Oleh karena PNI dari marhaenismenya toh menerima dengan senang hati Usdek, menerima dengan senang hati Manifesto Politik, menerima dengan senang hati sosialisme Indonesia….”

Penegasan itu disampaikan Bung Karno di tengah merebaknya “konservatisme“ di tubuh PNI sejak kemenangan di Pemilu 1955. Kongres IX di Solo itu menandai kebangkitan kembali peran PNI di pentas politik nasional.

Dalam kongres ini, yang terpilih sebagai ketua umum adalah Ali Sastroamidjojo, salah seorang pendiri PNI di masa pergerakan, yang juga dikenal dekat dengan Bung Karno. Dengan segera, DPP PNI dibawah kepemimpinan Ali Sastroamidjojo melakukan perubahan organisasi untuk memulihkan kewibawaan pimpinan pusat.

Partai juga membuka peluang bagi para aktvis muda yang berhaluan nasionalis-radikal untuk berkiprah di jajaran DPP, DPD, hingga ke tingkat cabang. Dengan begitu, perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam pimpinan partai meningkat pesat.

Gerak revolusioner semakin menguat setelah Kongres PNI X di Purwokerto, Mei 1963. Dalam kongres ini, Ali Sastroamidjojo kembali terpilih sebagai ketua umum. Sekretaris jenderal-nya terpilih Surachman, tokoh muda yang sebelumnya aktif di PETANI, ormas sayap PNI yang bergerak di kalangan petani.

Selain itu, beberapa tokoh GMNI juga masuk dalam jajaran DPP PNI. Kehadiran para tokoh muda dengan garis politik nasionalis-radikal ini membuat PNI semakin menggelora.

Tema baru dalam propaganda dan indoktrinasi partai merefleksikan perubahan ini. Pidato-pidato para pemimpin partai pada waktu itu terpusat pada “kebutuhan kembali kepada kaum marhaen“, dalam rangka membangun persatuan antara partai dan ormas di dalam Front Marhaenis yang kuat, serta tekad untuk menjadikan PNI sebagai “partai pelopor“.

Perkembangan ini memuncak saat dicetuskan “Deklarasi Marhaenis“ dalam pertemuan Badan Pekerja Kongres PNI di Lembang, Bandung, November 1964. Deklarasi Marhaenis tersebut, antara lain, berbunyi, sebagai berikut.

Bahwasanja perdjuangan untuk membela kaum Marhaen dan menentang musuh2nja, jaitu kapitalisme, nekolim, dan feodalisme adalah suatu perdjuangan jang paling terhormat, sutji, dan mulia.

Partai Nasional Indonesia/Front Marhaenis adalat alat bagi kaum Marhaen untuk memperdjuangkan dan merealisasikan tjita2ja jaitu: Kemerdekaan penuh, sosialisme, dan dunia baru…..

Oleh karena itu, setiap Marhaenis harus senantiasa membadjakan diri dan mendidik dirinja di dalam teori dan praktek perdjuangan rakjat untuk dapat mendjadi Marhaenis jang lebih baik lagi, sebagai murid2 jang terbaik dan terperdjaja dari Bapak Marhaenisme Bung Karno, jang sekaligus djuga adalah perasan NASAKOM.

Retorika “Deklarasi Marhaenis” bukanlah sekadar tanggapan taktis terhadap iklim Demokrasi Terpimpin, melainkan merupakan tanda-tanda perubahan nyata sikap PNI terhadap isu-isu dasar yang berkembang saat itu. Pimpinan PNI mulai menatap kondisi-kondisi domestik serta kelompok yang dalam tingkah lakunya memberi peluang bagi imperialisme. Gerak politik PNI berhasil mengimbangi PKI dan tokoh-tokoh Angkatan Darat dalam pentas politik nasional.

Hubungan Presiden Soekarno dengan jajaran pimpinan PNI, terutama dari kalangan muda, semakin terjalin akrab. Pada bulan April 1964, misalnya, suatu delegasi yang berjumlah 26 aktivis muda PNI diterima Bung Karno di Istana Negara untuk membicarakan usaha-usaha pengembangan partai. Bung Karno menantang mereka untuk menjadikan PNI sebagai “partai pelopor“.

Dalam masa kepemimpinan Ali Sastroamidjojo-Surachman, PNI berhasil menyelenggarakan perayaan ulang tahun partai secara besar-besaran pada 4 Juli 1965. Acara yang digelar di Stadion Senayan, Jakarta, itu berhasil menghadirkan sekitar 100.000 orang, mengalahkan acara yang digelar partai-partai lain di masa itu. Ketika Bung Karno hadir untuk memberikan pidato dalam acara tersebut, ia pun terkagum-kagum saat melihat lautan manusia di hadapannya.

Sejak Peristiwa Gestok 1965, PNI—kemudian menjadi unsur utama Partai Demokrasi Indonesia (PDI)—mengalami masa surut. Baru setelah dipimpin Megawati Soekarnoputri, PDI yang kemudian bertranformasi menjadi PDI Perjuangan bangkit kembali. Di masa reformasi, PDI Perjuangan telah dua kali menjadi pemenang pemilihan umum (1999 dan 2014).

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri

Kini, Pemilu 2019 sudah di depan mata. Jalan sebagai partai revolusioner—tentunya disesuaikan dengan gerak zaman—merupakan pilihan rasional untuk memenangkan hati dan suara rakyat. [Imran Hasibuan, Pemimpin Redaksi Koran Suluh Indonesia]