Musso, salah satu tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI), pada Mei 1948 kembali ke tanah air dari Uni Soviet. Setelah memperoleh kembali kedudukannya sebagai ketua partai tersebut, ia segera mendapat dukungan dari banyak politisi dan komandan pasukan.
Salah satunya adalah mantan perdana menteri Amir Sjarifuddin, yang kabinetnya baru jatuh. Kejatuhan Kabinet Amir Sjarifuddin ini adalah, karena dianggap merugikan Indonesia dalam Perjanjian Renville. Ia diganti dengan Mohammad Hatta, yang ditunjuk oleh Presiden Sukarno sebagai Perdana Menteri dan untuk membentuk kabinet baru.
Amir Sjarifuddin kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR). FDR kemudian bekerja sama dengan berbagai organisasi berpaham kiri seperti PKI, Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), dan lainnya. Seperti tokoh Musso, Amir Sjarifuddin bertekad untuk menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia.
PKI dan FDR bersama Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh Indonesia (PBI), Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), kemudian berusaha merebut kekuasaan di Jawa. Karena, merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. Mereka lalu melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan di Surakarta.
Ketika semua perhatian tertuju pada Surakarta yang sedang carut-marut, di Madiun, pada 18 September 1948, Musso memproklamirkan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia.
Tindakan Musso dan kawan-kawannya ini memicu konflik berdarah, yang baru selesai di Desember 1948.
Pada 30 September 1948, Madiun berhasil direbut oleh Pasukan Republik. Amir Syarifuddin bersama beberapa tokoh lainnya ditangkap, dan dieksekusi dengan tembakan pada 19 Desember 1948 malam. Musso berhasil kabur, namun akhirnya tertembak mati juga pada 31 Oktober 1948.
Selama masa Orde Lama, peristiwa ini disebut sebagai Peristiwa Madiun, bukan Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Baru di era Orde Baru keluar sebutan Pemberontakan PKI Madiun. [NiM]
Baca juga: