Koran Sulindo –Meski jelas ada upaya terang-terangan untuk meningkatkan tensi politik, stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara tetap terjaga dalam keadaan kondusif.
Salah satu faktor terpenting yakni keberhasilan TNI dan Polri mengelola aspek keamanan dan ketertiban umum sebagaimana seharusnya.
Menurut DPR RI, Bambang Soesatyo masyarakat tidak perlu cemas menyikapi gerakan-gerakan yang provokatif maupun pernyataan-pernyataan yang cenderung menakut-nakuti.
“Aktivitas pemerintah dan DPR yang tetap fokus pada tugas-tugas kenegaraan maupun kegiatan pembangunan menjadi bukti bahwa Indonesia sangat stabil dan kondusif,” kata Bambang dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/12).
“Tidak ada kepanikan atau kemarahan dari pemerintah, kendati penghinaan dan upaya pembunuhan karakter yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo nyaris tak berkesudahan.”
Bersama TNI dan Polri, pemerintah dan DPR, Bambang memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 akan berlangsung aman dan damai.
Pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden tetap akan menjadi pesta demokrasi sekaligus menjadi ruang bagi semua komponen masyarakat melaksanakan kedaulatannya.
Di sisi lain, meski ada upaya untuk mengeskalasi tensi politik dengan sejumlah gerakan, pernyataan provokatif hingga penghinaan kepada Presiden RI.
Ia berharap masyarakat hendaknya tidak terpancing atau cemas, karena segala sesuatunya bisa dikelola sebagaimana mestinya oleh aparat keamanan dan maupun penegak hukum. Semua pihak diharapkan ambil bagian untuk menyejukan suasana.
Bambang lebih lanjut mempersilakan untuk berkampanye sambil menyuarakan kritik kepada pemerintah. Namun, jangan sampai kebebasan mengemukakan pendapat itu disalahgunakan dengan melancarkan penghinaan kepada bangsa dan negara, menghina lambang negara, atau memprovokasi publik.
“Menuju pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2019, sangat ideal jika semua kekuatan politik lebih mengedepankan program-program yang realistis dan solutif. Para politisi diharapkan bisa menjadi panutan, sehingga etika dan moral patut dijunjung tinggi,” kata Bambang.
Meningkatnya tensi politik karena kampanye belakangan mengarah kepada kampanye emosional dengan menggunakan media hoaks, politik identitas, dan politisasi agama.
Sebelumnya menurut hasil survei Komnas HAM dan Litbang Kompas menemunkan potensi konflik menjelang Pilpres dan Pileg 2019 dianggap relatif tinggi. Termasuk di antaranya adalah tingkat diskriminasi ras dan etnis di Indonesia yang mencapai 80 persen.
Di sisi lain, tingginya tingkat diskriminasi ras dan etnis ternyata tak diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk melapor. Sejauh ini data menunjukkan korban diskriminasi berani melapor kepada Komnas HAM hanya sebatas 0,7 persen, sementara laporan kepada kepolisian sebanyak 59,7 persen.
Survei juga menunjukkan masalah-masalah diskriminasi masih dianggap bukan persoalan HAM serius sehingga diposisikan sama dengan kasus-kasus kriminal biasa. Naiknya tensi politik akibat hajatan demokrasi harus diwaspadai agar tak sampai terjadi hal-hal yang melenceng dari nilai dan prinsip penghormatan HAM. [SAE/TGU]
