Ketua Umum Asosiasi Kelompok Usaha Rakyat (Akurindo) Emir Moeis mengatakan, sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi terhadap PDB mencapai sekitar 60%. Selain itu, UMKM juga menyerap tenaga kerja cukup besar, yakni 117 juta orang atau sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional.
Hal itu disampaikan Emir Moeis saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 Akurindo Tahun 2022 di Park Hotel, Cawang, Jakarta. Acara yang dilakukan secara offline dan online melalui aplikasi zoom meeting ini diikuti lebih dari 100 pelaku UMKM dari 20 provinsi di Indonesia, dan dilaksanakan selama dua hari, mulai 25 hingga 26 Februari.
Menurut Emir, saat ini sektor UMKM tak hanya digerakkan oleh kaum pria namun terdapat perempuan-perempuan tangguh yang terus berusaha meningkatkan pendapatan keluarga dengan membuka usaha di sektor ini.
“Peran perempuan sangat besar dalam pemulihan ekonomi. Ini bisa menjadi momentum kita untuk lebih mengoptimalkan peran perempuan lewat sektor UMKM dan Akurindo harus ambil bagian di dalamnya,” ujar Emir.
Munas yang mengambil tema “Peran Strategis Perempuan Dalam Pengembangan UMKM Sebagai Kekuatan Ekonomi Nasional” ini membahas perubahan rancangan anggaran dasar, anggaran rumah tangga (AD/ART), dan pemilihan sekaligus pelantikan pengurus baru periode 2022 – 2027.
Para pelaku UMKM dengan berbagai latar belakang usaha yang mengikuti Munas merupakan perwakilan dari 34 provinsi, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Seluruh Provinsi se-kalimantan, Sulawesi Utara, Bali, NTB, dan NTT.
“UMKM memiliki daya tahan tinggi yang mampu menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global. Akurindo akan berkolaborasi dengan pemerintah membangkitkan sektor dalam rangka pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda negeri ini,” kata Emir.
Potensi perempuan dalam UMKM
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dari sekitar 65 juta unit UMKM yang ada di Indonesia, sebagian besar dijalankan oleh perempuan. Sekitar 52,9% usaha mikro di Indonesia dijalankan oleh perempuan, untuk sektor usaha kecil, 50,6% adalah perempuan, dan pada usaha menengah 34% juga dijalankan oleh perempuan.
Eni Widiyanti Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian PPPA mengatakan, posisi kewirausahaan perempuan harus terus ditingkatkan. “Meskipun Indonesia membutuhkan waktu sekitar 276 tahun untuk mencapai kesetaraan gender, namun kini mulai banyak bermunculan wirausaha perempuan yang cukup banyak di Indonesia,” katanya.
Menurut Eni, ada beberapa alasan kenapa kaum perempuan perlu didorong untuk terjun di bidang koperasi dan UMKM karena perempuan dinilai lebih cakap dalam mengolah bahan-bahan hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Bahan hasil produksi sumber daya alam ini diolah untuk meningkatkan nilai ekonominya dan dipasarkan.
Pada Munas, Yunita Rebeca Marbun, Ketua Akurindo menegaskan terkait pemberdayaan UMKM perempuan pihaknya akan bersinergi dengan Kementerian PPPA serta instansi terkait lainnya. Selain membantu akses pembiayaan lanjut Yunita Akurindo akan membuka akses pemasaran baik secara offline maupun secara digital.
“Kami akan berkolaborasi dengan lintas instansi di antaranya Kementerian PPPA agar pelaku UMKM khususnya perempuan bisa naik kelas dan go internasional. Melalui wadah Akurindo, pelaku UMKM bisa berperan lebih aktif dan membantu pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Yunita.
Wadah memperjuangkan ekonomi rakyat
Anggota Komisi XI DPR Masinton Pasaribu juga menyampaikan harapan agar Akurindo menjadi asosiasi kelompok usaha rakyat yang mampu memperjuangkan dan menjadi wadah pergerakan ekonomi rakyat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara.
Masinton mengatakan Akurindo sebagai wadah perjuangan ekonomi kerakyatan harus menjadi organisasi yang kuat dan produktif. “ Dengan semangat ekonomi kerakyatan jangan lelah memaksa negara untuk memajukan UMKM. DPR sebagai perpanjangan lidah rakyat akan mendukung itu,”ujarnya.
Senada dengan Masinton, Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM, Santoso, yang ikut hadir dalam acara itu mengapresiasi keberadaan Akurindo dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. “Karena memajukan UMKM bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemenkop dan UKM saja, melainkan tanggung jawab kita semua termasuk Akurindo,” katanya.
Berbagai program strategis Kemenkop dan UKM bisa disinergikan dengan Akurindo. Di antaranya, pembiayaan melalui Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, izin usaha mikro kecil (IUMK), pengurusan hak cipta hasil kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Nomor Induk Koperasi (NIK) bila UMKM ingin tergabung dalam wadah koperasi, dan sebagainya.
Kegiatan Akurindo
Tahun ini, Akurindo dan Koperasi MSP akan kembali menggelar setidaknya dua MSP Expo yakni di Provinsi Banten pada Juni 2022 atau bertepatan dengan ritual Seba Budaya Baduy, dan Virtual Expo bertepatan dengan event Pertemuan G-20 pada bulan Oktober 2022 yang berlokasi di Bali.
“Pameran di Banten akan lebih banyak menampilkan aneka kerajinan khas suku Baduy serta juga produk UMKM perwakilan anggota Akurindo dari provinsi lain di Indonesia,” Ujar Yunita.
Sementara untuk Virtual Expo di Bali, Akurindo akan kembali melibatkan ratusan UMKM binaan dari seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Emir Moeis, Akurindo akan mengoptimalkan trend digital terkini yakni Metaverse pada ajang Virtual Expo di Bali tersebut.
“Bali sebagai pusat pariwisata internasional ditambah makin banyaknya masyarakat Indonesia yang aktif di Metaverse dapat dibayangkan perputaran ekonomi digital khususnya selama G-20 pasti sangat besar, apalagi saat ini kita sudah mulai menerapkan digitalisasi keuangan. Akurindo akan memanfaatkan tren Metaverse ini selama pelaksanaan MSP Expo di Bali nanti,” pungkas Emir. [PAR]
