Ilustrasi: Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko/setkab.go.id

Koran Sulindo – Pemerintah menggagalkan penyelundupan senjata yang akan digunakan untuk upaya adu domba membuat kekisruhan saat pengumuman hasil Pemilu resmi oleh KPU pada 22 Mei 2019 nanti.

“Sangat mungkin. Tuduhannya, ujung-ujungnya adalah pemerintah, ujung-ujungnya TNI-Polri menjadi korban tuduhan,” kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (20/5/2019), melalui rilis media.

Menurut Moeldoko, senjata yang diselundupkan antara lain senjata api dengan peredam dan senjata untuk penembak runduk.

“Intelijen kita telah menangkap upaya penyelundupan senjata. Orangnya ini sedang diproses. Tujuannya pasti untuk mengacaukan situasi,” katanya.

Pemerintah menyatakan membuka informasi itu kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman.

ā€¯Untuk itulah kami rapat di Menko Polhukam menyepakati hindarkan TNI-Polri dari senjata amunisi tajam. Tidak ada lagi sekarang amunisi tajam itu, dilarang. Berikutnya kita menghindari kontak langsung dengan massa,” katanya.

Aparat keamanan sudah siap menjaga kondisi sewaktu 22 Mei 2019 tidak menggunakan peluru tajam. Sebanyak 28 ribu personel aparat keamanan disiapkan untuk menjaga Jakarta hari itu.

Moeldoko juga mengimbau masyarakat tidak perlu berkumpul unjuk rasa dan tidak membawa senjata.

Moeldoko menambahkan, kepolisian telah menangkap teroris baru-baru ini. Pada saat ditangkap, teroris itu mengaku akan memanfaatkan situasi pengumpulan massa pada 22 Mei 2019.

Sebelumnya, Moeldoko telah mengimbau melalui pimpinan serta aparat keamanan di daerah agar masyarakat daerah mengurungkan niatnya untuk mengikuti demonstrasi tertentu di Jakarta pada 22 Mei.

“Ada upaya keras dari daerah-daerah untuk memberikan pengertian kepada masyarakat untuk tidak datang ke Jakarta. Memang ada yang datang secara sporadis, ya, ada. Tetapi, saya yakin jumlahnya tidak seperti yang digembar-gemborkan selama ini,” kata Moeldoko. [Didit Sidarta]