Koran Sulindo – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama adalah pilihan yang logis. Alasannya, pembangunan infrastruktur adalah merupakan syarat fundamental bagi sebuah bangsa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Percepatan pembangunan infrastruktur adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak bagi Indonesia mengingat masih relatif terbatas dan tidak meratanya kondisi dan ketersediaan infrastruktur. Masih rendahnya indeks daya saing Indonesia di antara negara-negara di dunia salah satunya disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur,” kata Basuki, pada Malam Orasi Penerima Anugerah Hamengku Buwono IX dalam rangka Dies Natalis ke-69 UGM, di Pagelaran Kraton, di Yogyakarta, Rabu (19/12/2018) malam, seperti dikutip ugm.ac.id.
Menurut Basuki, antara 2015-2018 pemerintah telah membangun 64 ruas tol, 51 bendungan, 7 pos lintas batas negara, 7 sistem penyediaan air minum, dan satu juta rumah.
Langkah-langkah pemerintah menghadapi tantangan besar, mulai dari anggaran yang terbatas, adanya keraguan bahkan resistensi sejumlah kalangan terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur, hingga tantangan implementasi teknis di lapangan yang membutuhkan keseriusan, kerja keras dan dedikasi yang sangat tinggi.
“Banyak isu yang beredar di publik yang bersifat kontraproduktif terhadap terhadap pembangunan infrastruktur,” katanya.
Basuki menyadari pada sejumlah proyek yang dibangun masih ditemukan kelemahan, namun tetap yakin pembangunan infrastruktur benar-benar akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke, meningkatkan daya saing, serta mewujudkan keadilan sosial bagi semua.
UGM memberikan HB IX Award kepada Basuki atas jasa dan keteladanan selama menjabat sebagai menteri.
“Beliau mempunyai ide-ide luar biasa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur serta mempunyai integritas yang tinggi sebagai pribadi dan pejabat pemerintah,” kata Rektor UGM, Panut Mulyono. [DAS]
