Penunjukan Panglima TNI Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) diharapkan mampu segala macam keruwetan masalah agraria atau pertanahan. Berbagai masalah agraria yang dirasa perlu segera ditangani adalah maslah mafia tanah dan program reforma agraria.
Pengamat politik Universitas Brawijaya Wawan Sobari Ph. D. di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis mengatakan bahwa penggantian Sofyan Djalil oleh Hadi merupakan bentuk penyegaran yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
“Menurut saya dibutuhkan figur baru seperti Hadi Tjahjanto. Ini diharapkan bisa mengakselerasi program reformasi agraria dan kemudian tata ruang wilayah yang lebih disiplin,” ujar Wawan.
Wawan menjelaskan, Hadi Tjahjanto yang memiliki latar belakang TNI tersebut diharapkan bisa memberikan pendekatan yang berbeda dalam upaya untuk mengakselerasi program reformasi agraria dan tata ruang wilayah.
Menurutnya, berkaitan dengan tata ruang wilayah memang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun, pemerintah pusat diharapkan bisa melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk akselerasi reformasi agraria dan tata ruang tersebut.
“Menurut saya, pemerintah pusat harus mulai turun tangan dan bekerja sama dengan daerah,” ucapnya. Ia menambahkan, berkaitan dengan tata ruang wilayah, berdasarkan hasil riset yang dilakukannya masih ada indikasi permainan yang dilakukan oknum-oknum tertentu terkait masalah perizinan.
“Karena mohon maaf, tata ruang itu adalah salah satu hal yang bisa menjadi permainan terkait izin. Saya sudah banyak melakukan riset terkait hal itu,” katanya.
Mafia tanah
Selain masalah reforma agraria dan tata ruang wilayah masalah lain yang dipandang perlu ditangani adalah merajalelanya mafia tanah di Indonesia.
Anggota DPR RI Anwar Hafid berharap terpilihnya Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN dapat memberantas mafia tanah di Indonesia.
“Saya mendukung pelantikan itu, karena dibutuhkan sosok yang tegas dan berani dalam mengatasi persoalan pertanahan di Indonesia,” katanya di Jakarta, Rabu.
Hafid mengatakan masalah pertanahan menjadi persoalan yang terus dibahas bersama mitra kerja mereka yakni Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Negara (BPN).
Menurutnya, Hadi adalah sosok yang lahir dari institusi TNI dengan jiwa NKRI yang sangat kuat dan selalu berkomitmen bersama rakyat.
“Presiden selalu mengingatkan tanah rakyat untuk diselesaikan, dan Menteri ATR yang baru punya keberanian melaksanakannya,” katanya.
Lebih lanjut hafid mengemukakan bahwa persoalan pertanahan saat ini dimana masyarakat diperhadapkan dengan korporasi.Salah satunya persoalan tanah dengan status hak guna usaha (HGU).
“Menteri ATR harus berani membersihkan internal lembaganya dari tingkatan pusat hingga daerah,” ujarnya.
Dia mengingatkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dimana bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Presiden Joko Widodo melantik Zulkifli Hasan Sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 15 Juni 2022.
Pelantikan Zulkifli dan Hadi tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64P Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merupakan Ketua MPR 2014-2019 yang juga merupakan Ketua Umum PAN, menggantikan Muhammad Lutfi. Sementara Hadi Tjahjanto merupakan Panglima TNI 2017-2021, menggantikan Sofyan Djalil. [DES]