Koran Sulindo – Relawan Perjuangan Demokrasi organisasi sayap PDI Perjuangan menyebutkan, Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Perekonomian dan Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan wajib diganti dari jabatannya, jika Presiden Joko Widodo berencana melakukan pergantian komposisi di Kabinet Indonesia Maju.
Pasalnya kedua orang tersebut, diduga Abe Tandatasik selaku DPN Repdem terlibat sindikat mafia impor beras dan melakukan pemiskinan kaum tani di Indonesia lantaran kebijakan tidak pro rakyat.
“Selain melakukan pemiskinan kepada kaum tani, mereka juga ternyata tidak mendukung food estate seperti yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi agar bagaimana kedepannya Indonesia bisa swasembada pangan,” terang Abe dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (18/4).
Abe mengatakan, kebijakan impor pangan yang dilakukan Muhammad Lutfi selaku Mendag RI benar-benar telah mencoreng muka Presiden Jokowi yang tengah gencar-gencarnya mendorong agar pemerintah mesti gunakan produk dalam negeri.
“Kebijakan impor beras yang disampaikan kedua menteri tersebut benar-benar telah membuat hancur lebur harga hasil pertanian di dalam negeri, dan otomatis memiskinan petani,” tegas Abe.
Airlangga juga, lanjut Abe, yang semestinya diharapkan mampu mendorong perekonomian di dalam negeri bergerak maju, justru cuma jadi pebisinis yang sama sekali tidak menguntungkan rakyat di setiap kebijakannya.
Selain itu juga terang Abe, Airlangga Hartarto sepertinya tidak lagi fokus membantu Presiden Jokowi untuk mensejahterakan rakyat, lantaran sibuk bermanuver menyiapkan diri Pilpres 2024. Sehingga kata Abe, Airlangga ini sudah wajib untuk dikeluarkan dari formasi kabinet Jokowi.
“Kita ingin, para menteri-menteri ini bekerjalah membantu rakyat yang saat ini menghadapi persoalan pandemi Covid-19, seperti yang dilakukan Presiden Jokowi. Negara harus hadir ditengah-tengah rakyat menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi yang melanda bangsa dan dunia saat ini,” jelas Abe.
Kemudian lanjut Abe, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga harus diganti personil puncaknya terutama Abdul Halim Iskandar dan wakilnya Budi Arie Setiadi.
“Kedua orang pembantu Presiden Jokowi ini juga telah mencoreng muka kepala negara dengan isu jual beli jabatan di kementerian yang mereka pimpin,” ungkap Abe.
Ditengah-tengah Presiden Jokowi yang sedang gencar-gencarnya melakukan reformasi birokrasi dan membersihkan budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme kenyataannya di kementerian tersebut, kata Abe justru mempraktekan budaya kuno dengan memperjualbelikan jabatan.
“Menteri dan Wakil Menteri Desa PDTT, Ini soal sindikat mafia jual beli jabatan. Jelas ini perlawanan terhadap program reformasi birokrasi,” kata Abe. [Wis]