Koran Sulindo – Menurut Pieter Drooglever (sejarawan Belanda), perkembangan nasionalisme Indonesia tidak menyentuh orang-orang Papua sama sekali.
Jelas, kondisi objektif di Papua tidak memungkinkan lahirnya gerakan kemerdekaan yang menggelora seperti di Jawa. Apalagi mengharapkan Bung Karno mengembangkan kegiatannya di Irian Barat. Belanda saja baru mulai memperhatikan perkembangan di Papua setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan dari Sabang hingga Merauke. Tapi apa makna dari kejadian-kejadian sebagai berikut?
Pada 14 Agustus 1945, di Kampung Harapan, Jayapura, dikumandangkan lagu Indonesia Raya oleh Frans Kaisiepo, Marcus Kaisiepo, Nicolas Youwe dan kawan-kawan.
Di Biak, Frans Kaisiepo mengadakan sebuah upacara pengibaran bendera merah putih dan mengumandangkan “Indonesia Raya” pada 31 Agusuts 1945. Padahal, itu tanggal lahir Ratu Wilhelmina dan diperingati Belanda sebagai “Hari Ratu”.
Papua Bestuurschool mempertemukan Sugoro, mantan Digulis, dengan antara lain, Frans Kaisiepo, Nicolas Jouwe, Marcus Kaisiepo, Marthen Indey, Corinus Krey, Lucas Rumkorem, Silas Papare. Sebagai anggota polisi Hindia Belanda, Marthen Indey pernah ditugaskan untuk melatih Batalyon Papua yang dibentuk Sekutu untuk menghadapi Jepang. Pertemuan-pertemuan mereka melahirkan usaha perlawanan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia di Irian Barat. Rencana perlawanan tanggal 25 Desember 1945 yang melibatkan anggota Batalyon Papua, polisi serta orang sipil gagal, karena sudah ketahuan oleh penguasa Belanda. Sugoro, Marthen Indey, Silas Papare dan Lukas Rumkorem ditangkap dan dipenjara di Jayapura.
Rencana perlawanan berikutnya yang ditetapkan pada 17 Juli 1946, dan dipimpin Penggoncang Alam, seorang pejuang dari Minangkabau, juga gagal.
Setelah dua kegagalan itu, para pejuang kemerdekaan mendirikan organisasi. Yang pertama adalah Komite Indonesia Merdeka (KIM) di Jayapura, bulan Oktober 1946. Ini merupakan cabang dari KIM yang didirikan di Melbourne, 29 September 1945, dengan tujuan membela dan mempertahankan Proklamasi 1945 dan memulangkan mantan tahanan Digulis ke tanah air tanpa campur tangan Belanda. Setelah Dr. Gerungan meninggalkan Papua, KIM dipimpin Marthin Indey.
Silas Papare kembali ke kampung halamannya di Serui dan bertemu dengan Dr. G.S.S.J Ratulangi yang diasingkan NICA, 5 Juli 1946. Dengan bimbingan Ratulangi, di Serui berdiri Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII). Pengaruh KIM dan PKII meluas di wilayah Papua. Hal ini ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi kemerdekaan. Di Manokwari, Petrus Wattebossy bersama S.D. Kawab, mendirikan Gerakan Merah Putih (GMP). Di Sorong, Perintis Kemerdekaan didirikan oleh Sangaji Malan pada 1946. Kegiatan menentang pemerintah Belanda dibayar Sangaji Malan dengan penjara di Jayapura selama 12 tahun.
Lalu, 17 Agustus 1947, di Sorong juga, didirikan Persatuan Pemuda Indonesia (PPI), yang beranggotakan tidak hanya para pemuda Papua, tapi juga dari suku bangsa lainnya yang tinggal di Sorong. Kebanyakan dari mereka bekerja di Nederlandsch Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij.
Di Biak, berdiri cabang KIM yang kemudian berubah nama menjadi Partai Indonesia Merdeka (PIM) yang dipimpin oleh Lucas Rumkorem. Akibatnya Rumkorem ditangkap dan dipenjara di Jayapura.
Marthen Indey berkunjung ke Ambon, 7 Januari 1947 dan bertemu dengan tokoh Maluku pro-Indonesia. Kemudian, 23 Maret 1947, Marthin Indey ditangkap pemerintah kolonial Belanda dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun.
Pada Maret 1948, terjadi pemberontakan di Biak melawan Belanda. Meskipun pemberontakan berlangsung hanya sehari, namun pemerintahan Belanda dibuat kewalahan sehingga minta bantuan dari Jayapura. Petro Jandi dihukum mati, Stevanus Joseph dihukum seumur hidup dan dipenjara di Cipinang, Jakarta. Sedangkan yang lainnya dihukum antara 2 hingga 9 tahun. Tahun 1949, Frans Kaisiepo menolak menjadi Ketua Delegasi Nederlands Nieuw Guinea ke Konperensi Meja Bundar.
Dapatkah kita meremehkan dan menghapus begitu saja semua aksi dan perlawanan para pejuang yang mempertaruhkan kebebasan bahkan jiwanya?
Penundaan penyelesaian Papua yang diterima oleh delegasi RI di Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan konsesi besar kepada kolonialisme Belanda. Terbuka jalan untuk merealisasi pemisahan Papua dari Indonesia yang sudah direncanakan Belanda. Pada 27 Desember 1949, van Eechoud menyatakan Papua berada di bawah pemerintahan Ratu Belanda, padahal dia tahu beberapa tokoh Papua dan juga negara boneka Belanda tidak menyetujuinya. Tapi Belanda tak peduli. Tahun 1956, Belanda mengubah UUD Kerajaan dan memasukkan Irian Barat sebagai salah satu bagian negaranya.
Pendukung separatisme tidak pernah menyinggung atau mempersoalkan partisipasi atau persetujuan penduduk Papua atas pemisahan yang jelas melanggar kedaulatan Indonesia atas Hindia Belanda yang diakui Belanda di KMB. Jadi siapa yang menganeksasi Papua? Juga tidak bicara tentang janji menyelesaikan soal Papua dalam waktu satu tahun yang terus dilanggar Belanda.
Pemisahan ini kemudian “disulap” menjadi “bukti” oleh pendukung separatisme, seolah-olah Papua tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia. Mereka tidak sadar atau dengan sengaja menyembunyikan taktik licik Belanda untuk memisahkan Papua dari Indonesia melalui Konferensi Malino, Konferensi Denpasar dan KMB.
Setelah Papua dicaplok Belanda (inilah yang sesuai dengan fakta sejarah, bukan Indonesia yang “menganeksasi” Papua), mulailah mengalir uang untuk infrastruktur dan pendidikan guna melahirkan sebuah elite pro-Belanda dan anti-Indonesia. Seperti kata sejarawan politik Australia, Richard Chauvel, pada akhir 50-an, kebijakan Van Eechoud ditransformasi menjadi sebuah program eksplisit untuk melatih dan memimpin sebuah elite politik.
Drooglever menulis: “Bagi mereka, pendidikan adalah koreri gaya baru, dan mereka tahu harus bersyukur kepada orang Belanda. Oleh karena itu, sangat banyak dari mereka bersikap positif terhadap para mantan guru Belanda. Pada 27 Desember 1954, pada lustrum pertama gubernemen mandiri mereka, 1.500 pemuda Papua berdemonstrasi di depan rumah gubernur di Hollandia untuk menyatakan kesetiaan mereka….”.
Elite Pro-Belanda
Merekalah yang dianggap Belanda sebagai wakil “sah” rakyat Papua, karena pro-Belanda. Menurut Richard Chauvel, awal 60-an terbentuk sudah sebuah elite kecil dan jumlahnya mencapai kira-kira 10 ribu orang. Dalam 10 tahun, Belanda berhasil melahirkan sebuah lapisan masyarakat yang dibutuhkan untuk melanggengkan dominasinya di Irian Barat.
Dalam menanggulangi kekurangan personel aparat keamanan dan pemerintahannya, Van Eechoud yang berfilsafat anti ‘amberi’ (Amber=pendatang), mendatangkan orang-orang Indo-Eropa. Dia menolak orang Ambon dan Timor, walau satu ras dengan orang Papua.
Jadi Belanda-lah yang mengembangkan kesadaran yang bertentangan dengan nation building Indonesia. Belanda juga yang memelihara mentalitas anti ‘am-beri’. Tak heranlah kalau di Papua kental sekali dan selalu ditegaskan garis pemisah antara Orang Asli Papua (OAP) dan Orang Pendatang. Itulah warisan yang ditinggalkan pendidikan Belanda yang digencarkan sejak tahun 50-an.
Sementara itu, dalam keadaan diduduki Belanda, mereka yang pro-Indonesia tidak berpangku tangan. Dengan segala keterbatasannya, mereka terus bergerak.
Sebelum RIS bubar, Petrus Wattebossy, Marthen Indey, S.D. Kawab dan Corinus Krey bergabung dalam Partai Irian Dalam Republik Indonesia Serikat. Desember 1951, terjadi pemberontakan yang dipimpin T.J.Teppy, seorang sersan KNIL, H.A. Wanda dan Kortgas Griapon. Di daerah Kokonao-Mimika, 27 Oktober 1957, berdiri Persatuan Kebangsaan Indonesia di Irian Barat yang mengadakan aksi damai pembacaan Sumpah Pemuda, 28 Oktober. Benyamin Felubun, setelah menjalani hukumannya di penjara Digul, 10 Oktober 1958, bersama kawan seperjuangannya membentuk “Untuk Pembebasan Irian” yang kemudian berubah menjadi Persatuan Semangat Pemuda 1945.
Sebelum Papua dipisah dari Indonesia, Frans Kaisiepo, Marthen Indey, Lucas Rumkorem, dan kawan-kawan lainnya tidak dianggap Belanda sebagai wakil Papua. Mereka dianggap sebagai perwakilan semu dari Papua. Pikiran seperti itu diwarisi oleh akademisi Hendry Apituley, yang tidak menganggap orang Maluku yang pro-RI sebagai wakil Maluku.
Belanda bukannya tidak tahu akan prinsip Uti Possidetis Juris dan juga sadar bahwa posisinya dalam hal Papua sulit dibenarkan oleh hukum internasional. Maka keluarlah taktik licik berikutnya: self-determination. Dalam “Rasisme dan Separatisme di Papua” (Sulindo, 13 Oktober 2019) sudah disinggung soal ini. Apakah pendukung self-determination Papua tidak sadar bahwa dukungannya itu berarti membenarkan dan berpihak kepada Belanda yang justru menggunakan hak menentukan nasib sendiri sebagai pelampung penyelamat politik Belanda?
Setelah merasa kuat dengan dukungan elite Papua yang sudah dipupuknya, langkah berikutnya adalah membentuk New Guinea Council (Dewan Nugini) dengan mengeluarkan “Manifesto from the first Papuan People’s Congres, 1961”. Inilah implementasi “self-determination” a la Van Mook! Hal ini sudah disinggung dalam “Sekali Lagi soal Papua” (Sulindo, 4 September 2019).
Menurut Nicolas Jouwe, peristiwa 1 Desember 1961 itulah yang seringkali dijadikan dasar klaim pemimpin Papua sekarang bahwa negara Papua pernah ada, tetapi dirampas oleh konspirasi Indonesia, AS dan juga Negara Kolonial Belanda. Sebuah dasar palsu atau ilusi yang dibangun secara bertahap dari Konferensi Malino, Denpasar, KMB, dan pernyataan van Eechoud, 27 Desember 1947. Puncaknya adalah perubahan UUD Kerajaan 1956 yang memasukkan Irian Barat sebagai bagian Belanda.
Di pihak lain, Australia mendukung usaha Belanda untuk melanggengkan dominasinya di Papua melalui ide menyatukan Papua Barat dan Papua Timur dalam sebuah Federasi Melanesia. Ide ini diwarisi oleh sementara pemimpin separatisme yang selalu menekankan persamaan ras penduduk Papua dengan penduduk negara-negara di Pasifik seperti Vanuatu sebagai dasar persatuan. Penduduk NTT, walau rasnya Melanesia, tapi karena tidak menuntut berpisah dari Indonesia, agaknya sudah “dihapus” rasnya.
Orang yang dengan jujur meneliti fakta sejarah yang berkaitan dengan upaya Belanda untuk kembali menjajah dan taktik-taktik liciknya untuk mencaplok Irian Barat, pasti akan dengan mudah mengerti bahwa politik konfrontasi Bung Karno yang melahirkan Trikora adalah akibat dan jawaban kepada semua usaha dan taktik jahat kolonial Belanda itu. Sukarno memang borjuasi, tapi lain dengan Hatta dan Syahrir. Bung Karno sampai sekarang sangat dibenci Belanda dan kaum separatis. Sebaliknya, Hatta dan Syahrir mereka sanjung. Bung Karno betul-betul membela integritas wilayah Indonesia di hadapan kolonialisme Belanda yang menganeksasi Irian Barat. Kita tinggal pilih: berpihak kepada Sukarno yang borjuis tapi anti-nekolim atau berpihak kepada nekolim Belanda yang ingin terus mengangkangi Irian Barat. Itulah hakikat masalahnya.
Pendukung separatisme menginterpretasi konfrontasi Bung Karno sebagai “tidak demokratis”, “serakah”, bahkan “agresi” untuk “menganeksasi” Irian Barat! Mereka lupa bahwa Irian Barat telah dicaplok dan ketika itu di bawah kekuasaan penuh Belanda! Bagaimana mengharapkan Bung Karno ‘terjun’ di Papua untuk melakukan pekerjaan politik?
Irian Barat, dari segi wilayah, setelah dikembalikan statusnya pada 1963, sebagai bagian dari Indonesia sejak kemerdekaan 1945, sebenarnya sudah selesai masalahnya. Tak perlu ada Pepera. Apakah penduduk Pulau Sulawesi dan pulau-pulau lainnya memerlukan Pepera untuk menjadi bagian dari Indonesia? Apalagi Bung Karno menyatakan Indonesia keluar dari PBB, Januari 1965. Siapa yang bisa membantah bahwa PBB pada hakikatnya adalah alat kaum imperialis? Indonesia kembali ke PBB karena pemerintahnya sudah berubah watak, dari anti-nekolim menjadi antek setianya.
Sudah tentu pendukung separatisme bisa bilang, mengapa orang harus tunduk kepada prinsip hukum internasional Uti Possidetis Juris? Kalau bukan prinsip itu yang menjadi patokan, lalu apa penggantinya?
Menurut Drooglever, dalam perang Korea, sumbangan Belanda menyangkut orang Papua. Seratus orang Papua menjadi bagian dari detasemen Belanda yang dikirim ke Korea. Banggakah penduduk Papua dijadikan ‘cannon fodder’, umpan meriam oleh imperialis Belanda? [Tatiana Lukman]
