Sulindomedia – Perempuan Presiden Pertama Indonesia, Megawati Soekarnoputri, meminta pemerintah memprioritaskan profesi bidan. Menurut dia, bidan merupakan ujung tombak tenaga kesehatan di daerah, terutama desa terpencil. “Ini harus dicarikan solusinya. Peran bidan sangat penting, terutama dalam membantu keselamatan bayi dan sang ibu saat melahirkan,” kata Megawati ketika menjadi pembicara kunci dalam seminar “Mencari Solusi Rekruitmen PNS yang Adil bagi Bidan PTT” di Jakarta, Senin kemarin (2/5/2016). Megawati adalah Pelindung Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PB IBI).
Megawati menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Kalimantan. Dia merasa prihatin karena di sana perhatian terhadap bidan masih minim. Padahal, sebagai lini terdepan, pelayanan kesehatan mulai dari kesehatan, persalinan, dan nifas menjadi tugas bidan di desa. Terutama di desa terpencil, peran bidan sangat dibutuhkan masyarakat. “Bagaimana kesehatan anak sejak kandungan, kelahiran, dan proses tumbuh kembang anak sampai usia lima tahun, itu ditangani bidang. Selain itu, bidan juga melayani program KB, gizi, promosi, dan preventif kesehatan,” papar Megawati.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan ini juga menegaskan, bidan di desa yang sudah menjadi pegawai tidak tetap (PTT) harus diupayakan masuk menjadi calon pegawai negeri sipil (PNS). Terlebih, syarat bagi bidan PTT ikut seleksi CPNS adalah adanya batasan usia harus di bawah 35 tahun.
Sementara itu, di atas 35 tahun di arahkan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun, diharapkan, dedikasi para bidan yang sudah mengabdi di masyarakat menjadi prioritas perhatian. “Pertimbangkan masa pengabdian para bidan desa. Bukan hanya pertimbangan bagi badannya, tapi faktor psikologisnya juga. Hubungan emosional dan kedekatan dengan masyarakat yang dibangun bertahun-tahun di desa,” tuturnya.
Megawati mengkritisi bila masalah APBN disebut menjadi alasan. Bagi dia, itu kurang relevan. Selama ini, gaji bidan PTT Pusat sudah dialokasikan dari APBN dan di APBN 2016 memperlihatkan postur anggaran skema gaji yang sudah tepat. “Jika menjadi PNS daerah, anggaran sebenarnya tetap dari APBN dengan mekanisme transfer daerah untuk belanja pegawai, Dana Alokasi Umum,” ujarnya.
Apalagi, kebijakan moratorium perekrutan PNS yang diterapkan dikecualikan untuk tenaga kesehatan serta tenaga pendidik. Ini diingatkan agar menjadi prioritas pemerintah. “Bidan adalah aparat negara yang jadi ujung tombak tenaga kesehatan, khususnya para bidan desa,” tuturnya.
Menurut dia, selain bidan yang perlu diprioritaskan menjadi CPNS, profesi ini perlu ditambah sesuai luas wilayah dan jumlah penduduk. Penambahan bidan ini terutama dilakukan untuk desa-desa. “Meskipun mereka bekerja sebagai ujung tombak dalam menyelamatkan kelahiran manusia, nasibnya masih belum juga jelas,” katanya.
Karenanya, Megawati dalam acara yang juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menpan-RB Yuddy Chrisnandi, dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menekankan agar pemerintah memprioritaskan nasib mereka. Megawati bahkan berjanji akan menanyakan langsung masalah tersebut ke Presiden Jokowi agar para bidan PTT tersebut segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). “Pak Yuddy maunya rapi [soal APBN]. Tapi ingat, ini bukan barang. Ini orang yang menyambung nyawa dari pulau ke pulau,” kata Megawati.
Megawati tidak sepakat kalau pemerintah masih beralasan dan selalu berlindung di belakang minimnya APBN untuk mengangkat para bidan sebagai PNS. Menurut Megawati, itu masalah klasik yang harus dicari solusinya. “Kalau bicara soal APBN, APBD, saya orang yang mengerti. Saya 12 tahun di DPR, jadi wapres dan jadi presiden. Saat saya jadi presiden, saya bilang, ‘Jangan ngomong enggak ada uang.’ Sebagai presiden, saya tahu tidak ada uang. Setiap menteri harus berpikir mencari uang, untuk kepentingan rakyat, yang memang jauh lebih penting,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga banyak menyampaikan cerita bahwa nasib yang dialami para bidan itu sangat erat hubungannya dengan sikap para laki-laki yang tidak memahami bagaimana perjuangan melahirkan. “Saya pernah di Papua, ditanya, ‘Ibu mau lihat yang mau lahiran enggak? Bisa ditemani, rumahnya di tengah hutan.’ Saya mikir, kalau terjadi apa-apa, bagaimana? Nah, apakah Bapak-Bapak mengerti yang soal begitu? Ada banyak persoalan yang harus dihadapi bidan, ada bayi sungsang, ada yang tak bisa normal karena pinggulnya kecil, dan lain-lain,” tutur Megawati.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam sambutannya menyatakan, Presiden Jokowi sudah mengadakan rapat terbatas pelayanan publik, yang intinya pelayanan publik harus ditingkatkan, kualitas harus diperbaiki, dan presiden juga akan melihat terus bagaimana perkembangan di lapangan. Terkait dengan masalah bidan PTT, Pratikno sudah membicarakannya dengan Menpan-RB dan Menteri Kesehatan, yang pada prinsipnya pemerintah akan mencarikan solusi terbaik yang tidak menabrak regulasi. “Jadi, kami tentu saja sangat ingin memfasilitasi dan mendengar agar permasalahan ini cepat selesai. Saya sudah kunjungi Menkes, juga sudah bahas dengan Menpan-RB, dan dibicarakan lagi dengan Menkes. Sudah banyak solusi yang disiapkan. Memang ada kendala, di undang-undang. Kami ingin mencari solusi, nanti akan dipaparkan Menpan dan Menkes,” katanya.
Terkait dengan permintaan Megawati agar dirinya menyampaikan ke presiden untuk secepatnya menyelesaikan masalah bidan PTT, Pratikno juga berjanji secepatnya menyampaikan hal itu ke presiden. “Nanti saya sampaikan ke presiden bahwa ini masalah yang hanya dimengerti oleh ibu-ibu. Maka, kami akan mencari solusi yang tidak melanggar regulasi. Prinsipnya, harus segera ada solusi agar masalah ini tidak berkepanjangan,” ujarnya. [CHA]
