Megawati Soekarnoputri menerima gelar Doktor Honoris Causa ke-8 dari Fujian Normal University. Ia melewati jalan berliku menuju kursi kekuasaan.
Koran Sulindo – Pada Senin (5/11/20198) pagi ini waktu China, Megawati Soekarnoputri berdiri di hadapan para guru besar, senat, dan dewan Fujian Normal University (FNU), Fuzhou, Republik Rakyat Tiongkok. Itu kali kedelapan Presiden RI kelima itu menerima gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa). Kali ini penghargaan itu diberikan dalam bidang Diplomasi Ekonomi dari Fujian Normal University, salah satu universitas bergengsi di negeri tirai bambu tersebut.
“Kita tentunya merasa senang, dan bangga, sekaligus memberikan apresiasi,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Mendampingi Megawati dalam penerimaan gelar itu antara lain Rokhmin Dahuri dan M. Prananda Prabowo.
Dalam orasinya Megawati memaparkan pandangan politik dan ekonominya, termasuk relasi kedua bangsa yang memiliki hubungan historis khususnya menjelang penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika 1955. Saat Bung Karno mengajak Republik Rakyat Tiongkok untuk membuka diri.
Sebelumnya, Megawati sudah menerima tujuh gelar doktor kehormatan dari Universitas Waseda Tokyo di Jepang (2001); Moscow State Institute of International Relation di Rusia (2003); Korea Maritime and Ocean University di Korea Selatan (2015); Universitas Padjadjaran Bandung (2016); Universitas Negeri Padang (2017); dan Mokpo National University di Korea Selatan (2017), Doktor Honoris Causa bidang politik pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2018).
Seusai penerimaan gelar HC, Megawati bertemu dengan pelajar Indonesia yang berada di Kampus FNU. Setelah itu ia langsung menuju Seoul, Korea Selatan, untuk menjadi salah satu keynote speaker pada The KOR-ASIA Forum, yang bertajuk ‘Perdamaian di Semenanjung Korea, Peluang Asia untuk Kemajuan.”
“Kehadiran Ibu Megawati mengingat peran Megawati yang selama ini aktif mendorong perdamaian di Semenanjung Korea,” kata Hasto.
Sebelumnya, Megawati hadir di auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Padang Sumatera Barat, pekan lalu dalam acara penganugerahan gelar Doktor Kehormatan pada politisi Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim. Tahun lalu, Megawati dianugerahi gelar yang sama di sana.
“Kalau mau tahu saya dan dato Anwar Ibrahim bisa dikatakan politisi satu angkatan. Usia kami saya selalu bilangnya plus 17, beliau juga begitu pasti,” kata Megawati, yang didapuk memberikan testimoni dalam acara itu.
Presiden RI ke-5 itu menyebut ada kesamaan sifat politik antara dirinya dengan Anwar. “Bagi saya dato adalah seorang akademisi yang tidak berhenti. Dato contoh nyata akademisi terus-menerus aktif dalam sebuah politik yang panjang. Saya yakin dato meletakkan gelar akademis bukan untuk kebohongan politik, kebenaran politik harus dipertanggungjawabkan bukan hanya ilmiah tetapi etika dan moral,” katanya.
Jalan politik yang ditempuh kedua tokoh itu tak jauh berbeda, tapi yang jelas tak mengedepankan politik yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan.
“Perjalanan politik yang kami pilih, bukan perjalanan politik yang berjalan dibentangkan karpet merah,” kata Megawati.
Selain kesamaan, ada juga perbedaan antara dirinya dengan Anwar. “Saya belum jadi masuk penjara,” kata putri kedua Presiden RI ke-1 Soekarno itu.
Menurut Megawati, Anwar Ibrahim adalah akademisi yang tidak berhenti pada tataran teori. Sosoknya adalah contoh nyata akademisi yang meleburkan diri dalam perjuangan politik.
“Kebenaran dalam politik harus dapat diverifikasi dan dipertanggung-jawabkan, bukan hanya secara ilmiah, tapi juga mengedepankan etika dan moral. Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran meski kekuasaan menguburnya ke dasar bumi. Oleh sebab itu onward never retreat.”
Megawati mendorong Anwar terus memperjuangkan persatuan bagi Malaysia yang multietnis seperti Indonesia. Megawati dan Anwar sama-sama sepakat bahwa keberagaman merupakan kodrat.
Keberagaman bukan alasan untuk berkonflik. “Tidak mungkin suatu bangsa maju tanpa persatuan. Tidak ada yang lebih berharga dari persatuan dan kesatuan bagi setiap negara,” kata Megawati.
Tsunami di Negeri Jiran
Pada Mei 2018 lalu, Malaysia menyaksikan reformasi, setelah 20 tahun berselang dari Indonesia. Sorak-sorai bersahutan di negeri berpenduduk mayoritas Melayu itu. Pemilu Malaysia lalu memang luar biasa dalam banyak hal. Bagi sebuah negeri yang politiknya tak jauh dari garis komunal, hasil mengejutkan Pemilu Raya itu memberi harapan pada tertempahnya meritokrasi dalam menjalankan pemerintahan.
Pemilu Malaysia itu menunjukkan kepada bangsa-bangsa bahwa perubahan kekuasaan bisa berjalan tanpa darah yang tertumpah dan korban jiwa berjatuhan.
Mahathir Mohamad memenangkan kembali Pemilu itu, dan menaikkan kembali Anwar Ibrahim ke lingkaran atas politik negeri jiran itu. Dalam pakta dengan Mahathir, Anwar akan menjadi perdana menteri dalam 2 tahun, namun keluar penjara dulu pada Juni 2018 lalu.
Kompromi Anwar Ibrahim itu mencekat hati. Adalah Mahathir yang menjebloskan Anwar ke penjara dengan berbagai tuduhan absurd. Selama dekade terakhir Anwar dan keluarganya mengalami duka dan bencana karena pak tua itu, tapi toh tetap bersedia bekerja sama.
Dengan segala contoh itu, Tsunami Rakyat di negeri tetangga tersebut nampaknya menunjukkan mereka siap menuju era baru, ketika komunitas berbeda bersatupadu, secara keras kepala, menuju perubahan ke Malaysia yang lebih baik.
Cerita Anwar itu memang berbeda dari kisah Megawati sejak berlarat-larat dari bawah melawan pemerintahan diktatorial Jendral Soeharto. Dalam sejarah Indonesia hingga saat itu Megawati terbukti adalah tokoh yang dapat membuktikan diri bersih dan tahan banting. Dia satu-satunya tokoh dalam panggung politik saat itu yang pernah mengalami pahit-getirnya penindasan Orde Baru. Tragedi 27 Juli 1996 merupakan klimaks nasib buruk yang dialami Megawati dan orang-orang yang setia mendukungnya. Dan Megawati melawan. Ia kemudian juga menjadi simbol perlawanan rakyat.
Setelah disingkirkan melalui Kongres Medan saat itu, posisi Mega justru semakin kuat. Ia menjadi kekuatan baru sekaligus simbol bagi siapa saja yang masih percaya pada prinsip-prinsip moral dan etika dalam berpolitik.
Setelah itu perlahan Megawati jadi tumpuan harapan banyak orang. Kaum marjinal, orang miskin di perkotaan, pegawai swasta rendahan, kaum buruh sampai gelandangan. Megawati adalah representasi dari represi yang berlangsung saat Soeharto berkuasa.
Megawati telah menjadi sosok pelarian dan tumpuan harapan dari kesesakan masyarakat yang aspirasinya selalu terganjal kekuasaan.
Ia menjadi simbol lawan pemerintahan Orde Baru. Dosa-dosa politik Megawati, dalam kaca mata penguasa saat itu, di antaranya adalah potensi menggoyang kemapanan, penolakan terhadap konsep mayoritas tunggal, serta perbedaan cara memandang perubahan sikap politik masyarakat. Kini “dosa-dosa politik” Megawati tersebut justru menjadi keunggulan.
Megawati memang muncul di tengah pluralisme kekuatan politik dan figur politisi lain yang menonjol. Namun Megawati memiliki bekal berupa kelebihan dibandingkan yang lain. Pertama, sikap konsisten dan ketegasan. Kedua, Megawati adalah figur yang jauh dari sensasi. Ketiga, rekor politik Megawati bersih. Ia juga bukan orang yang pernah mengecap madu kekuasaan pada era Orde Baru.
“Tunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan tidak pernah sirna. Ucapkan hati nurani dengan suara lantang agar semua orang mendengar,” kata Megawati, pada akhir 1996, saat melakukan safari mengunjungi rumah tahanan Salemba dan Pondok Bambu, di depan warga PDI pendukungnya yang menjadi terdakwa Peristiwa 27 Juli.
Kemaslahatan Rakyat
Hingga sekarang Megawati selalu yakin politik harus selalu diselenggarakan dalam rangka untuk mencapai tujuan utamanya, yakni kemaslahatan rakyat.
“Politik itu kan sebenarnya memang kemaslahatannya untuk rakyat, kalau ada perbedaan, kita tidak perlu harus ikut mencaci maki dan sebagainya,” kata Megawati, usai menghadiri penganugerahan doktor kehormatan kepada Anwar Ibrahim, pekan lalu.
Ia mengibaratkan dalam sebuah negara ada tata kelola pemerintahan, dan dalam tata pemerintahan itu tentulah ada saluran untuk memperdebatkan ide dan gagasan termasuk di parlemen. Di sanalah masing-masing fraksi yang mewakili partai politik bisa menyampaikan kritik atas kebijakan pemerintah.
Menjadi masalah jika perbedaan justru diumbar dengan keluar dari sistem itu. Sehingga perbedaan pendapat terkesan dijadikan sebagai ajang pertempuran yang tidak sehat.
“Padahal kita ini satu bangsa satu negara. Dan siapakah yang akan terkena dampaknya di kemudian hari? Itu sebenarnya rakyat. Apakah kita selalu akan mempermainkan rakyat?” katanya.
Megawati dan Anwar Ibrahim mengajari warga kedua negara tak mengedepankan politik yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. “Saya dengan Anwar Ibrahim itu sama-sama politisi tidak dari karpet merah. Meski saya anak Bung Karno tapi saya tidak mudah menapaki jalan politik saya,” kata Megawati.
Menurut Megawati, politik menurut Bung Karno tak boleh berjarak dengan rakyat. Begitu putusan politik itu salah, pasti suatu saat akan diturunkan oleh rakyat. Pendidikan politik terpenting adalah pendidikan untuk dapat organisir rakyat.
Bung Karno berpesan pada Megawati rakyat adalah cakrawati, rakyat adalah hulu dan akhir tujuan politik.
“Ini bukan omong kosong, saya dapat rasakan, dikejar saja, rasanya kalau ndak kuat jantung kita itu copot. Namun sejarah mencatat Anwar Ibrahim menyatukan Malaysia yang multietnis,” katanya.
Megawati mengatakan ia dan Anwar sama-sama memperjuangkan keberagaman di negara masing-masing. Itulah hal kodrati yang tak seharusnya menjadi alasan perpecahan. [Irwansyah/Didit Sidarta]