Demi mengawal keamanan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk Pemilu 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggandeng Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengingat adanya sejumlah data sensitif yang mereka kelola.
Anggota KPU, Idham Holik mengatakan pihaknya menjamin data Sipol tidak akan disalahgunakan oleh pihak-pihak lain. KPU mengatakan, perlindungan data adalah yang paling utama.
“Prinsipnya perlindungan data itu, yang utama, ya, karena itu, kan, bersifat privasi diatur dalam peraturan perundang-undangan,” kata dia.
Untuk menjaga keamanan data, Idham mengatakan pihaknya berusaha membuat aplikasi Sipol tersebut anti-retas. KPU juga menyebut telah mempersiapkan Gugus Tugas untuk menangani masalah keamanan data tersebut.
“Insya Allah keamanannya aman dan tadi juga kita sudah rapat koordinasi dengan BSSN, dengan pihak kepolisian berkaitan dengan keamanan siber,” kata Idham di Gedung KPU RI, Jumat (17/6).
Mengenai teknik keamanannya, kata Idham, KPU melibatkan sejumlah lembaga negara dan disebut sudah memberikan dukungan.
“Semua lembaga negara terkait keamanan siber semuanya memberikan dukungan penuh terhadap kami sehingga nanti ke depan insyaallah aplikasi-aplikasi kami jauh lebih aman dari sebelumnya,” kata Idham.
Sipol merupakan salah satu fasilitas yang digunakan KPU dalam tahap pendaftaran partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Sistem ini telah digunakan oleh KPU pada Pemilu Serentak 2019, tepatnya di tahun 2017 dan 2018 saat tahap pendaftaran peserta Pemilu 2019.
Parpol akan mengunggah daftar anggota partainya melalui Sipol dengan melampirkan kartu identitas alis KTP dan Kartu Anggota (KTA).
Namun saat ini, KPU tengah melakukan pembaharuan sistem Sipol dan tengah melakukan migrasi data lama ke data yang baru.
“Ini merupakan updating dari aplikasi yang lama, ya. Kenapa harus ada migrasi data? Karena kita, kan, di-update software-nya. Di-update sama halnya kalau software dikasih sistem lainnya harus migrasi data,” jelas Idham. [PAR]