Berhembusnya isu belum cairnya sisa anggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024 sehingga tahapan pemilu menjadi tersendat mendapat tanggapan dari pemerintah.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan mengawal pemilu dengan sebaik-baiknya, termasuk anggaran Pemilu Serentak 2024. Menurut Mahfud, semua yang diperlukan dalam Pemilu 2024, termasuk instrumen hukum, anggaran, kelembagaan, dan penjadwalan sudah dibicarakan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR, dan Bawaslu.
Maka pemerintah meminta agar KPU bekerja secara profesional. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
“Saudara, kepada KPU saya ingin menyampaikan pesan, anda harus sungguh sungguh bekerja, menyelenggarakan Pemilu ini dengan sebaik baiknya, dengan penuh profesionalitas, karena apapun yang anda lakukan, itu pasti ada yang menggugat. Tidak ada Pemilu yang tidak ada gugatan. Sejak dulu terjadi seperti itu,” ujar Mahfud pada acara peluncuran Kanal Pemilu di salah satu stasiun televisi swasta di Jakarta, Senin (1/8).
Persoalan anggaran
Mengenai isu belum cairnya anggaran pemilu, Mahfud menegaskan bahwa tidak ada keterlambatan pencairan. Ia mengklaim bahwa Pemerintah sudah membahas dengan penyelenggara pemilu.
“Supaya tidak ada salah paham, misalnya ada berita hari hari ini, bahwa Pemilu agak tersendat karena pemerintah dananya lambat cair, itu tidak juga. Karena sudah dibicarakan dengan KPU dan semua stakeholders. Dana yang diperlukan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah,” ujar Mahfud, Rabu (3/8/2022).
Mahfud mengatakan, kalau saat ini belum cair, KPU bisa membuat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Karena itu pemerintah menjamin sudah ada anggaran yang disediakan untuk Pemilu 2024.
“Cuma kalau sekarang belum cair, itu gampang, KPU tinggal membuat DIPA-nya saja. Kalau DIPA-nya sudah jadi kan gampang. Kalau belum ada, DIPA belum bisa, karena itu melanggar keuangan negara. Oleh sebab itu pemerintah menjamin hal ini. Tahun berikutnya anggaran disediakan, berikutnya lagi disediakan,” jelas Mahfud.
Usulan KPU sudah disetujui seperti kenaikan biaya panitia meski tidak 10 persen. Soal pembangunan gedung-gedung di daerah belum disetujui.
Sebelumnya, KPU mengungkap anggaran Pemilu 2024 untuk sarana dan prasarana kantor masih belum dicairkan. Tak hanya itu, anggaran untuk mobilitas pun hingga saat ini juga belum cair.
“Memang kan kalau dana belum cair ya seret. Tapi, yang dioperasional yang belum dipenuhi itu di antaranya untuk sarana prasarana kantor, kemudian sarana mobilitas,” ujar Ketua KPU Hasyim Asyari di Kantor KPU, Jakarta Pusat. [DES]
