Saya melihat dua peristiwa ini sebagai dua sisi dari satu persoalan. Di satu sisi, orang masih berani mendirikan koran baru ketika banyak perusahaan media justru menutup percetakan. Di sisi lain, negara mulai memikirkan bagaimana mengembalikan sebagian nilai ekonomi kepada mereka yang menghasilkan berita.
Keduanya memberikan harapan. Namun, harapan membutuhkan fondasi ekonomi yang sehat dan keberanian editorial yang konsisten.
Kita tidak perlu memaksa masyarakat kembali membeli koran setiap pagi. Zaman sudah berubah. Pembaca memiliki banyak pilihan, dan media harus mampu menyesuaikan diri. Namun, kita juga tidak boleh menyerahkan masa depan informasi kepada beberapa perusahaan teknologi yang menguasai distribusi dan perhatian publik.
Koran cetak boleh berkurang, tetapi kebutuhan masyarakat terhadap jurnalisme yang bermutu tidak pernah kehilangan relevansi.
Bahkan, ketika AI mampu menghasilkan ribuan paragraf dalam hitungan detik, pekerjaan wartawan yang turun ke lapangan, memeriksa dokumen, mengonfirmasi sumber, dan mengungkap fakta justru semakin penting.
Sebab, mesin bisa menyusun kalimat. Tetapi, siapa yang bertanggung jawab ketika kalimat itu ternyata bohong?
Maka, selamat datang Swara Indonesia Raya. Semoga namanya membawa keberanian, bukan sekadar nostalgia. Semoga percetakannya di Bekasi terus bekerja, wartawannya memperoleh penghidupan layak, dan redaksinya berani mengoreksi siapa pun yang berkuasa.
Sementara itu, DPR perlu memastikan bahwa perubahan UU Hak Cipta melindungi pencipta karya jurnalistik tanpa mematikan akses masyarakat terhadap berita.
Kita membutuhkan media yang sehat, wartawan yang sejahtera, platform yang bertanggung jawab, dan negara yang tidak menjadi makelar pembagian uang.
Sebab, demokrasi tanpa pers yang kuat ibarat kapal tanpa kompas. Ia mungkin tetap bergerak, bahkan dengan mesin yang sangat canggih. Tetapi, siapa yang menjamin kapal itu menuju arah yang benar?
Cak AT – Ahmadie Thaha | Kolumnis
