Koran Sulindo – Ribuan pegawai instansi pemerintah yang tergabung dalam Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN) menyatakan dukungan kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) di putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.
Temu akbar KNASN itu digelar di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4).
“Selama ini yang konsisten memperjuangkan buruh dan pegawai rendah di instansi pemerintah adalah PDIP. Tak ada keraguan dan kami seratus persen mendukung Ahok-Djarot,” kata Ketua Presidium KNASN, Mariani, di Jakarta, Sabtu (8/4), seperti dikutip pdiperjuangan-jatim.com.
Jika pasangan Ahok-Djarot menang, diharapkan para pegawai tidak tetap, pegawai kontrak, honorer, dan pegawai tetap non-PNS, diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
“Inilah harapan sekaligus perjuangan kami. Secara konkret akan diwujudkan dalam dukungan di Pilgub DKI,” katanya,
Terdapat sekitar 12 ribu pegawai honorer yang tergabung dalam KNASN. Sampai saat ini organisasi tersebut mempunyai 10 DPW, termasuk di DKI Jakarta.
KNASN menyatakan bersemangat karena PDI Perjuangan menjadi pengusung revisi UU ASN. Salah satu usulan adalah pekerja honorer diakui dalam revisi UU ASN.
“Sejak Juli 2016 dicetuskan revisi UU ASN, kami merasakan bahwa PDIP sangat kencang mendorong dan konsisten mendukung para pakerja non-PNS,” kata Mariani.
Pertemuan itu dihadiri Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, anggota DPR dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka, sejumlah pengurus DPP PDIP, serta sejumlah anggota DPRD PDIP dari beberapa daerah.
Berpihak pada Wong Cilik
Pada kesempatan yang sama, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur harus melalui perjuangan yang berpihak pada wong cilik. Termasuk didalamnya para pegawai honorer, pegawai tidak tetap, dan pegawai kontrak.
“Kini, Pak Ahok dan Djarot melalui kebijakan berpihak pada rakyat serta memberikan gaji pegawai di Jakarta sangat lebih dari cukup ditambah tunjangan-tunjangan,” kata Hasto.
Pasangan Ahok-Djarot membuat terobosan hingga ada tunjangan bagi pegawai honorer.
Selama kepemimpinan Ahok-Djarot, lanjut Hasto, taman kota dibangun, anak-anak dan ibu-ibu bisa bersosialisasi bersama, serta taman yang tadinya gersang dan kumuh kini menjadi ruang hijau untuk dialog bagi rakyat.
“Kepemimpinan Ahok-Djarot berorientasi kepada masyarakat miskin dengan mengeluarkan KJP dan KJS,” kata Hasto.
Dukungan PDIP kepada Ahok-Djarot tidak lain karena kinerja pasangan itu yang menjalankan Pancasila secara penuh.
Ahok saat menjadi gubernur membangun masjid di Daan Mogot dengan desain lima menara serta berkonsep kebudayaan Betawi. Juga ada Islamic Center di Jakarta Utara.
“Bahkan, sekarang ada program umrah dan insentif para imam masjid, muazin, ustaz, dan juga marbot masjid,” katanya.
Permasalahan banjir, Ahok membentuk pasukan oranye yang bersemangat membersihkan sungai-sungai. Ada taman yang dibangun oleh pasukan hijau. Rakyat di bantaran sungai dipindah ke rusun yang manusiawi dan membina masyarakat secara sosial, ekonomi, dan berkeadilan.
“Ahok-Djarot merekrut rakyat untuk bekerja dan mengabdi kepada daerah. Korupsi diberantas, pimpinan DPRD yang korupsi pun diberantas. Kalau pemerintahan Ahok-Djarot mampu menjadikan pemerintahan yang memihak rakyat, maka kita harus dukung,” kata Hasto. [DAS]