Koran Sulindo – Gambar atau foto Bung Karno termasuk yang dilarang Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dipasang dalam alat peraga kampanye partai politik untuk Pemilihan Umum 2019. “Itu tak diperkenankan ada dalam alat peraga kampanye. Bukan tidak suka. Bukan pengurus parpol sehingga tak boleh dalam alat peraga kampanye,” tutur Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Jakarta, Senin kemarin (26/2). Selain Bung Karno, yang juga dilarang antara lain foto/gambar Bung Hatta, Soeharto, Baharuddin Jusuf Habibie, Jenderal Besar Soedirman, dan K.H. Hasyim Asy’ari.
Ketentuan KPU itu menuai protes dari politisi senior PDI Perjuangan, Emir Moeis. Ia mengatakan, ketentuan KPU tersebut merupakan tindakan yang tidak cerdas. “Bung Karno itu tokoh bangsa, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia. Bung Karno juga tak bisa dilepaskan dari konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Karena itu, KPU mestinya malah mengajurkan semua partai politik yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berasaskan Pancasila memasang gambar atau foto Bung Karno dalam alat peraga kampanyenya,” tutur Emir Moeis, yang juga Pendiri dan Pemimpin Umum Koran Suluh Indonesia, Selasa (27/2).
Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira. Ia menilai langkah KPU yang melarang penggunaan gambar tokoh nasional merupakan tindakan yang berlebihan. Menurut dia, para tokoh tersebut bukan simbol terlarang sehingga KPU tak perlu membuat aturan seperti itu.
“Menurut saya terlalu berlebihan sampai seperti itu, kecuali simbol itu terlarang. Ini kan tokoh nasional. Mungkin kandidat atau partai punya hubungan kesejarahan,” ujar Andreas di Gedung Parlemen Senayan, Selasa juga.
Dalam penilaian Andreas, alasan untuk tidak memperbolehkan penggunaan gambar atau foto tokoh nasional tidaklah kuat dan mendasar. “Mereka itu figur atau tokoh yang punya hubungan kesejarahan, punya relasi identifikasi yang kuat dengan parpol atau kandidat, sehingga hal-hal seperti itu seharusnya tidak perlu diatur karena menjadi berlebihan KPU mengatur,” katanya lagi.
Lebuh lanjut Andreas mengatakan, mungkin bukan hanya PDI Perjuangan yang merasa terganggu dengan adanya larangan seperti itu, tapi juga partai politik lain atau kelompok lain. “Kalau anak-anak muda pasang foto Che Guavara atau Madonna atau bahkan Leonel Messi di situ baru tidak relevan. Kan lebih relevan memasang foto tokoh nasional karena mereka justru tokoh yang harus diidolakan bangsa ini,” ujar Andreas. [PUR]
