Hari Martir di Panama yang diperingati setiap 9 Januari menempati posisi penting dalam sejarah nasional negara tersebut. Ia bukan hanya hari berkabung untuk mengenang korban jiwa dalam kerusuhan 9 Januari 1964, tetapi juga penanda panjangnya perjuangan Panama merebut kedaulatan atas Terusan Panama yang selama puluhan tahun berada di bawah kendali Amerika Serikat.
Tragedi berdarah itu menjadi simpul sejarah yang menghubungkan masa kolonialisme modern, konflik diplomatik, hingga lahirnya Perjanjian Torrijos-Carter yang mengubah arah hubungan kedua negara. Dilansir dari laman National Today dan Office of the Historian, berikut sejarah Hari Martir Panama.
Akar persoalan Hari Martir tidak dapat dilepaskan dari sejarah awal pembangunan Terusan Panama. Pada awal abad ke-20, Amerika Serikat memperoleh hak untuk membangun dan mengoperasikan terusan yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik tersebut. Awalnya, Amerika Serikat menegosiasikan Perjanjian Hay–Herrán dengan Kolombia pada tahun 1903 untuk mendapatkan hak atas tanah di sekitar terusan yang direncanakan.
Namun, Senat Kolombia menolak meratifikasi perjanjian itu. Pada saat yang sama, Panama sedang berada dalam proses memisahkan diri dari Kolombia. Presiden Amerika Serikat saat itu, Theodore Roosevelt, melihat peluang strategis dan mendukung perjuangan kemerdekaan Panama dengan mempertimbangkan pentingnya pembangunan terusan.
Dukungan tersebut membuahkan hasil ketika Panama memproklamasikan kemerdekaannya, dan pada 18 November 1903 Amerika Serikat menandatangani Perjanjian Hay–Bunau-Varilla dengan perwakilan Panama.
Perjanjian Hay–Bunau-Varilla memberikan hak permanen kepada Amerika Serikat atas Zona Terusan Panama yang membentang di sepanjang tanah genting. Namun, perjanjian ini sejak awal menuai kontroversi. Phillippe-Jean Bunau-Varilla, yang bertindak sebagai perwakilan Panama dalam negosiasi, memasuki perundingan tanpa persetujuan formal dari pemerintah Panama dan bahkan telah tujuh belas tahun tidak tinggal di Panama.
Terusan Panama akhirnya dibuka pada tahun 1914, tetapi banyak warga Panama mempertanyakan keabsahan perjanjian tersebut dan memandangnya sebagai simbol ketimpangan dan campur tangan asing dalam kedaulatan nasional.
Seiring berjalannya abad ke-20, ketegangan antara Panama dan Amerika Serikat semakin meningkat. Kendali penuh Amerika atas Zona Terusan menimbulkan rasa terpinggirkan di kalangan rakyat Panama, yang merasa wilayah strategis di jantung negaranya justru dikuasai pihak asing. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada Januari 1964.
Pemicu langsungnya adalah sengketa mengenai hak pengibaran bendera Panama di Zona Terusan. Pada Januari 1963, Presiden John F. Kennedy sebenarnya telah menyetujui pengibaran bendera Panama dan Amerika Serikat secara bersamaan di semua lokasi non-militer di Zona Terusan sebagai simbol pengakuan kedaulatan. Namun, setelah Kennedy terbunuh, kebijakan tersebut tidak dilaksanakan secara konsisten.
Sebulan setelah kematian Kennedy, Gubernur Zona Terusan Panama, Robert J. Fleming, Jr., justru mengeluarkan perintah eksekutif yang membatasi arahan presiden. Bendera Panama dan Amerika Serikat dilarang dikibarkan di depan sekolah, kantor polisi, kantor pos, dan bangunan publik lainnya di Zona Terusan. Keputusan ini memicu kemarahan penduduk Zona yang memandangnya sebagai bentuk kemunduran dan penegasan dominasi Amerika.
Warga Zona merespons dengan mengibarkan bendera Amerika di berbagai tempat. Ketegangan memuncak di Sekolah Menengah Balboa ketika penurunan bendera memicu boikot kelas, aksi protes siswa, dan dukungan luas dari orang dewasa di wilayah tersebut.
Pada 9 Januari 1964, situasi berubah menjadi kerusuhan terbuka. Bentrokan antara petugas Kepolisian Zona Terusan dan penduduk setempat pecah setelah bendera Panama dirusak, sebuah tindakan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap martabat nasional. Mahasiswa Panama menjadi korban dalam bentrokan tersebut.
Ketika polisi Zona Terusan kewalahan menghadapi eskalasi kekerasan, Angkatan Darat Amerika Serikat dikerahkan. Selama tiga hari kerusuhan, sekitar 22 warga Panama dan empat tentara Amerika tewas. Insiden ini bahkan menyebabkan terputusnya hubungan diplomatik antara Panama dan Amerika Serikat untuk sementara waktu.
Tragedi 1964 menjadi titik balik penting. Dalam beberapa bulan, hubungan diplomatik memang dipulihkan, tetapi kedua pihak menyadari bahwa status Terusan Panama tidak bisa lagi dipertahankan dengan perjanjian lama. Pada tahun 1967, Amerika Serikat dan Panama mencapai kesepakatan awal tentang tiga perjanjian baru terkait status terusan.
Namun, ketidakstabilan politik di Panama menghambat proses tersebut. Presiden Panama Marco Robles kalah dalam pemilihan umum 1968 dari Arnulfo Arias Madrid, dan hanya sebelas hari setelah Arias menjabat, kudeta yang dipimpin Kolonel Omar Torrijos menggulingkannya. Pemerintahan baru terbentuk di tengah ketidakpastian, dan negosiasi dengan Amerika Serikat pun mengalami kemunduran besar.
Meski demikian, Torrijos, seperti para pendahulunya, tetap berkeinginan mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Di pihak lain, para pejabat Amerika juga melihat pentingnya penyelesaian masalah Terusan Panama. Menteri Luar Negeri Henry Kissinger menyampaikan kekhawatiran serius dalam pertemuan dengan Presiden Gerald Ford pada tahun 1975.
Ia menyatakan bahwa kegagalan negosiasi akan menghancurkan posisi Amerika Serikat di forum internasional dan memicu kerusuhan di seluruh Amerika Latin. Pada tahun 1973, pemerintahan Richard Nixon menunjuk Ellsworth Bunker, seorang diplomat berpengalaman, untuk memimpin delegasi Amerika Serikat.
Fokus Bunker bukan lagi pada kendali permanen atas Zona Terusan, melainkan memastikan penggunaan Terusan Panama secara terus-menerus oleh Amerika Serikat. Antara 1973 dan 1976, Bunker dan timnya berhasil menyusun serangkaian rancangan perjanjian dengan pemerintah Panama yang kelak menjadi dasar Perjanjian Torrijos-Carter.
Negosiasi semakin rumit menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1976. Presiden Ford mendukung perjanjian, tetapi lawan utamanya, Ronald Reagan, menentangnya. Calon presiden dari Partai Demokrat, Jimmy Carter, pada awalnya juga tampak skeptis.
Dalam debat Oktober 1976, Carter bahkan menyatakan tidak akan menyerahkan “kendali praktis atas Zona Terusan Panama dalam waktu dekat.” Namun, setelah memenangkan pemilu, pandangan Carter mulai berubah. Penasihat dekatnya, Sol Linowitz, serta calon Menteri Luar Negeri Cyrus Vance, meyakinkannya tentang pentingnya perjanjian baru. Carter kemudian menjadikan penyelesaian negosiasi dengan Panama sebagai prioritas dan menunjuk Linowitz sebagai rekan negosiator bersama Bunker.
Meskipun Carter dan Torrijos sama-sama menginginkan kesepakatan, tantangan terbesar justru datang dari dalam negeri Amerika Serikat. Agar berlaku, perjanjian harus diratifikasi oleh Senat dengan mayoritas dua pertiga. Banyak senator menentang penyerahan kendali Zona Terusan kepada Panama.
Salah satu penentang paling vokal adalah Strom Thurmond, senator dari Carolina Selatan, yang memandang terusan sebagai aset strategis vital bagi keamanan Amerika Serikat. Ia bahkan menyatakan bahwa hilangnya terusan akan berkontribusi pada “pengepungan Amerika Serikat.” Kaum konservatif juga meragukan Torrijos, yang mereka anggap pro-komunis.
Menghadapi oposisi kuat ini, pemerintahan Carter menyusun strategi intensif. Mereka memasarkan perjanjian kepada publik melalui ratusan forum penjelasan kebijakan. Torrijos menjamu para senator Amerika di Panama untuk meyakinkan bahwa ia bukan musuh Amerika maupun seorang komunis. Dukungan juga datang dari aktor John Wayne, seorang konservatif dan teman Torrijos, yang secara terbuka mendukung negosiasi.
Para negosiator akhirnya sepakat menyerahkan dua perjanjian terpisah ke Senat. Perjanjian pertama, Perjanjian tentang Netralitas Permanen dan Pengoperasian Terusan Panama, menyatakan bahwa Amerika Serikat tetap memiliki hak menggunakan kekuatan militernya untuk mempertahankan netralitas terusan. Perjanjian kedua, Perjanjian Terusan Panama, menetapkan berakhirnya Zona Terusan pada 1 Oktober 1979 dan penyerahan penuh Terusan Panama kepada rakyat Panama pada 31 Desember 1999. Kedua perjanjian ini ditandatangani pada 7 September 1977.
Proses ratifikasi berlangsung alot dan penuh perdebatan. Banyak senator berupaya menambahkan amandemen untuk menggagalkan dukungan. Namun, setelah lebih dari enam bulan, Senat akhirnya meratifikasi Perjanjian Netralitas pada 16 Maret 1978 dengan suara 68 berbanding 32, dan Perjanjian Terusan Panama pada 18 April 1978 dengan selisih suara yang sama. Undang-undang implementasi Perjanjian Torrijos-Carter kemudian ditandatangani Presiden Carter pada 27 September 1979.
Perjanjian Torrijos-Carter menjadi salah satu pencapaian terbesar Presiden Jimmy Carter. Bagi Amerika Serikat, perjanjian ini membantu meredam tuduhan imperialisme, terutama dari negara-negara yang bersekutu dengan Uni Soviet. Bagi Panama, perjanjian ini merupakan kemenangan sejarah atas perjuangan panjang yang telah menelan korban jiwa, termasuk para martir 9 Januari 1964.
Meski hubungan kedua negara sempat kembali menegang setelah kematian Torrijos pada 1981 dan invasi Amerika Serikat ke Panama pada 1989 untuk menggulingkan Manuel Noriega, proses penyerahan terusan tetap berjalan. Pada tahun 1999, Terusan Panama resmi diserahkan sepenuhnya kepada Panama dan sejak saat itu dikelola oleh negara tersebut.
Dalam konteks inilah Hari Martir diperingati setiap 9 Januari. Ia menjadi simbol perlawanan, pengorbanan, dan harga mahal yang harus dibayar sebuah bangsa untuk menegakkan kedaulatannya. Tragedi 1964 tidak hanya dikenang sebagai kerusuhan berdarah, tetapi juga sebagai pemantik perubahan besar yang akhirnya mengembalikan Terusan Panama ke tangan rakyatnya sendiri. [UN]