Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendalami Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun 2025 Kementerian Agama RI.
FGD tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily dan dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi Kemenag pada Minggu (2/6/2024).
Beberapa pejabat yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Sekretaris Jenderal Kemenag M. Ali Ramdhani, Inspektur Jenderal Kemenag Faisal, Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kamaruddin Amin, Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung, Dirjen Bimas Katolik Suparman, Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pendidikan Islam Abu Rokhmad, Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Suyitno, dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Aqil Irham.
Sekjen Kemenag, Ali Ramdhani, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan komitmen Kemenag untuk menyelaraskan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan visi dan misi pemerintahan baru yang akan memimpin pada tahun 2025.
“Pada saat ini kita tengah melakukan penyelarasan RPJMN di mana di dalamnya memuat program dari setiap kementerian maupun lembaga linier agar selaras dengan visi misi dari presiden terpilih,” ujar Ali Ramdhani.
Ali Ramdhani juga menyampaikan bahwa Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menekankan pentingnya sinkronisasi RKA-KL Kementerian Agama tahun 2025 dengan visi-misi pemerintahan yang akan datang, termasuk dengan 17 Program Prioritas Prabowo-Gibran.
“Kami sudah diminta oleh Menteri kami memahami 17 Program Prioritas Prabowo-Gibran, walaupun kami hari ini masih menunggu proses sinkronisasi dari Bappenas maupun Kementerian/Lembaga yang lain,” jelas Ali Ramdhani di Tangerang.
Diskusi ini menandai langkah awal yang penting dalam memastikan bahwa program-program Kementerian Agama untuk tahun 2025 tidak hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga selaras dengan tujuan dan arah pemerintahan baru.
Komitmen untuk menyelaraskan RPJMN dan RKA-KL dengan visi dan misi presiden terpilih menunjukkan keseriusan Kemenag dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan terkoordinasi. [UN]
