Tito Karnavian ketika dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Kepala BNPT/setkab.go.id

Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo mengatakan banyak yang berprasangka buruk soal pencalonan perwira tinggi Polri untuk mengisi posisi Penjabat Gubernur, yang diwacanakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Menurut Presiden Jokowi, pengisian posisi penjabat gubernur itu masih lama.

“Nanti kalau masuk ke meja saya baru saya jawab. Yang dulu-dulu juga enggak ada masalah. Dulu juga banyak loh yang dari TNI, dari Polri, ya biasa-biasa saja,” kata Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/1), seperti dikutip setkab.go.id.

Polri Kaji Lagi

Sementara itu Polri tengah mengkaji kemungkinan menarik kembali usulan dua nama perwira tinggi (Pati) menjadi penjabat (Pj) gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan kajian itu dilakukan oleh Divisi Hukum Polri.

“Sedang dikaji oleh Divisi Hukum Polri,” kata Setyo di Lapangan Tembak Senayan, Selasa (30/1).

Kajian dilakukan oleh Divisi Hukum Polri untuk melihat apakah pengusulan nama perwira tinggi Polri untuk menduduki kursi penjabat gubernur bertentangan atau tidak dengan aturan perundang-undangan yang ada. Para ahli sambungnya, juga akan diundang untuk memberi masukan seputar hal yang tengah menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.

“Ini lagi dikaji undang-undang apa yang mendukung dan bertentangan. Pasti undang ahli untuk memberikan masukan,” ujarnya.

Polri mengusulkan nama Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Mochamad Iriawan untuk menjadi Pj Gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Irjen Martuani Sormin untuk menduduki jabatan Pj Gubernur Sumatera Utara.

Namun, usulan tersebut mendapatkan  sorotan tajam dan pro dan kontra di masyarakat. [YMA/DAS]