Koran Sulindo – Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan percepatan serah terima jabatan (Sertijab) Panglima TNI untuk menghindari kegamangan sekaligus mengantisipasi ancaman yang bisa datang sewaktu-waktu terjadi karena akan terjadi dualisme.
“Sebenarnya secara `de facto` dan `de jure` pada saat Presiden melantik, panglimanya sudah Pak Hadi,” kata Gatot, usai upacara sertijab Panglima TNI kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (9/12), seperti dikutip antaranews.com.
Menurut Gatot, dalam akademi perbedaan tahun dalam prosesi pergantian Panglima TNI sangat berpengaruh.
“Pergantian panglima biasanya kan beda setahun atau dua tahun. Namun, Pak Hadi ini beda empat tahun dengan saya, sehingga di akademi itu sangat sungkan sekali. Agar tidak terjadi kegamangan saya menyerahkan tongkat komando,” katanya.
Percepatan sertijab ini juga untuk mengantisipasi ancaman yang datang tanpa di duga-duga.
“Ingat, ancaman, tantangan tidak memberi tahu kalau dia datang. Dalam kondisi ada dualisme ini sangat berbahaya. Oleh karenanya, saya menyerahkan secepatnya tongkat komando kepemimpinan TNI,” katanya.
Menurut Gatot, percepatan sertijab itu tidak ada nuansa politiknya.
“Ini dilakukan agar semua berjalan dengan benar dan sesuai,” katanya.
Dalam pidatonya, Jenderal Gatot kembali mengingatkan para prajurit TNI untuk terus menjaga netralitas selama tahun politik,yaitu pada pemilihan kepala daerah serentak berlangsung tahun 2018 serta pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden 2019.
“Menghadapi semua tantangan ini saya ingin mengingatkan kepada segenap prajurit TNI untuk sungguh-sungguh teguh memegang prinsip netralitas serta terus memedomani Sapta Marga Sumpah Prajurit dalam setiap langkah tindakan,” kata Gatot.
Sementara Panglima TNI yang baru, Marsekal Hadi Tjahyanto mengatakan akan menjaga netralitas TNI pada penyelenggaraan pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Hadi bertekad membangun TNI yang profesional, independen dan modern.
“Memasuki tahun politik yang merupakan proses demokrasi, TNI akan memegang teguh netralitas dari atas sampai bawah. Demikian pun pengamanan pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019, harus mengutamakan asas hukum dan perundangan-undangan yang berlaku,” kata Hadi.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ade Supandi, Wakil Kepala Polri Sarifuddin, Kepala BNN Budi Waseso dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam acara serah terima jabatan itu.
Proses pergantian TNI berlangsung cukup cepat. Presiden Joko Widodo mengajukan nama Hadi ke DPR pada Selasa (5/12). Komisi I DPR pada Rabu (6/12) mengadakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Hadi dan pada Kamis (7/12) sidang paripurna DPR menyetujui pengangkatannya menjadi Panglima TNI. Pada Jumat sore, Presiden melantik Hadi menjadi Panglima TNI yang baru.
Sebelum menjadi Panglima TNI, Hadi adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Ia lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986. [DAS]
