Ilustrasi: Antrian nasabah sebuah bank/ist

Koran Sulindo – Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo meminta masyarakat tidak terpengaruh oleh isu penarikan uang secara massal (rush). Rush tidak berdasar karena sistem keuangan dan perbankan Indonesia saat ini sehat.

“Sistem keuangan, sitem perbankan sehat, jadi tidak ada dasar untuk ada kegiatan yang disebut rush,” kata Gubernur BI, usai peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di Istana Negara Jakarta, Jumat (18/11).

Agus menunjuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen, sedangkan inflasi pada kisaran 3 persen. Transaksi berjalan dan neraca pembayaran juga berjalan baik.

Rush money di Indonesia sudah pernah terjadi ketika krisis moneter tahun 1997-1998 yang berujung tumbangnya rezim pemerintahan Soeharto.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution menghimbau masyarakat tidak termakan isu rush karena kondisi perekonomian Indonesia dalam keadaan baik.

“Jangan terlalu sensitif terhadap isu macam-macam. Enggak ada alasan untuk terjadi rush. Kalau ada yang hembuskan itu dalam situasi seperti ini normal saja,” kata Darmin.

Seruan menarik uang di bank secara massal (rush money) muncul berbarengan dengan aksi demo pada 25 November 2016 nanti. Hasutan agar menarik uang itu digaungkan lewat media sosial dan WhatsApp.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai ajakan penarikan uang secara besar-besaran memiliki tujuan lebih besar dari sekadar menyalurkan aspirasi. Ajakan yang tersebar di media sosial itu seolah-olah bertujuan menuntut proses hukum calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap menistakan agama.

Sri Mulyani mengatakan kepolisian sudah menindaklanjuti kasus Ahok dan menetapkannya sebagai tersangka. Oleh karena itu, Sri meyakini bahwa gerakan rush money yang bisa merusak perekonomian ini memiliki target lain.

“Kalau merusak dan terutama merusak kepentingan masyarakat miskin, tentu itu sangat bertentangan erat dengan apa yang mereka mau tuju kan?” kata Menkeu, seperti dikutip Kompas.com

Sri Mulyani meminta masyarakat tidak terpengaruh isu itu. Menurut Menkeu, stabilisasi sektor keuangan berhubungan erat dengan upaya pemerintah menciptakan lapangan kerja hingga mengentaskan kemiskinan. [DAS]