Indonesia Tawarkan Investor Tiongkok Proyek Infrastruktur Senilai US$ 60 Miliar

Indonesia Tawarkan Investor Tiongkok Proyek Infrastruktur Senilai US$ 60 Miliar

Forum One Belt and One Road di Tiongkok [Foto: Istimewa]

Koran Sulindo – Indonesia mengajak investor dari Tiongkok untuk berinvestasi menggarap proyek baru senilai US$ 60 miliar. Ajakan itu disebut sebagai upaya Tiongkok yang menggagas Belt and Road Initiative. Belt and Road Initiative merupakan strategi kerja sama regional yang digagas Tiongkok untuk kawasan Eurasia dan Afrika.

Akan tetapi, ajakan kepada investor Tiongkok itu bukannya tanpa kekhawatiran mengingat negara itu acap mengajukan syarat jika tak mampu membayar utang, maka pembayarannya bisa diubah dengan pengambilalihan proyek tersebut oleh perusahaan Tiongkok. Itu sudah terbukti di Sri Lanka, Pakistan, Maladewa, Kenya dan beberapa tempat lainnya.

Laporan Channel News Asia pada Rabu (5/12) menyebutkan, terlepas dari letak geografis Indonesia yang strategis dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, negara ini termasuk yang belum memanfaatkan investasi Tiongkok dalam jumlah triliunan dolar untuk menciptakan Jalur Sutra Modern. Adapun proyek yang sempat akan dikerjakan Tiongkok adalah pembangunan kereta api cepat yang menghubungkan Jakarta – Bandung senilai US$ 6 miliar.

Proyek itu akan tetapi mandek karena pembebasan lahannya masih bermasalah. Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin mengatakan, pemerintah telah menjajaki komunikasi mendalam dengan Tiongkok sejak tahun lalu untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur senilai US$ 50 miliar hingga US$ 60 miliar.

Adapun proyek infrastruktur itu meliputi semua wilayah di negara ini. Itu sebabnya, pejabat dan pengusaha Tiongkok telah mengadakan tur ke berbagai pemerintah daerah untuk memastikan proyek-proyek infrastruktur yang bisa mereka danai.

“Kami sadar bahwa kerja sama yang telah dibangun itu tidak boleh dibiarkan berakhir buruk. Kami juga tidak mau seperti negara-negara lain yang dipaksa melepaskan aset mereka karena tak mampu membayar pinjaman,” kata Ridwan.

Untuk semua kesepakatan proyek itu, pemerintah mengajukan agar struktur kerja samanya adalah bisnis ke bisnis. Pemerintah menolak mendapatkan pinjaman berdasarkan hubungan pemerintah ke pemerintah. Karena ini, kata Ridwan, kesepakatan dengan investor Tiongkok menjadi lamban.

Dikatakan Ridwan, pihaknya berharap dalam pembicaraan selanjutnya pada April tahun depan, Tiongkok sudah memberikan responsnya atas penawaran yang diajukan Indonesia pada bulan lalu. Lewat skema bisnis ke bisnis akan mencegah risiko ketika Tiongkok menggunakan syarat pengambilalihan aset karena ketidakmampuan mengembalikan pinjaman.

Investasi Tiongkok disebut akan merekrut pekerjanya dari Indonesia, menggunakan teknologi paling maju, ramah lingkungan dan memungkinkan adnaya transfer teknologi. Adapun proyek yang ditawarkan termasuk 4 pembangkit listrik tenaga air di Pulau Kalimantan senilai US$ 35 miliar. Juga ada beberapa proyek lainnya di Sulawesi Utara dan Bali. [KRG]