Hoaks Merusak Ekonomi?

Hoaks Merusak Ekonomi?

Ilustrasi

Koran Sulindo – Serial terbaru serial film televisi Amerika “Homeland Season 7”, yang tayang awal tahun lalu, bercerita tentang konspirasi memanfaatkan kabar bohong (hoaks) dan akibatnya bagi pemerintahan di Amerika Serikat. Serial sebelumnya kisah utamanya tentang perang agen Central Intelligence Agency (CIA) menghabisi teroris.

Film itu seolah menegaskan musuh utama negara bukan lagi teroris bersenjata tapi tindak terorisme menggunakan hoaks sebagai senjata utamanya. Isu kabar bohong dan disinformasi pada era digital telah menggeser persoalan terorisme, yang dulu selama bertahun-tahun menduduki posisi teratas isu utama dunia.

Isu hoaks telah berkembang menjadi isu utama yang amat mengganggu jalannya pemerintahan di dunia ini di berbagai bidang, tidak terkecuali di Indonesia. Pelaku dan pengambil keputusan di sektor ekonomi, baik level makro maupun mikro, sektor pasar saham dan riil, membutuhkan informasi akurat untuk mengambil keputusan.

Karena itu, bisnis penyuplai data dan informasi latar belakang yang akurat untuk bisnis merupakan bisnis tersendiri yang terus berkembang. Pada 2013 The Global Risks Reports mengeluarkan laporan “Digital Wildfires in a Hyperconnected World” yang menyebutkan bahwa dampak negatif yang akan dimunculkan oleh penggunaan media sosial akan semakin intensif. Walau kerugian secara finansial masih sulit untuk diukur.

Dampak Hoaks terhadap Ekonomi

Bidang ekonomi merupakan bidang yang sangat sensitif terhadap akurat atau tidaknya informasi. Karena informasi merupakan sinyal terkait dengan bagaimana para pelaku ekonomi bertindak. Pelaku ekonomi sangat sensitif terhadap informasi yang mereka peroleh.

Contoh klasik yang sering dirujuk adalah peristiwa di pasar saham London pada 1800-an. Kala itu, tepatnya pada 1803, Inggris berselisih dengan Prancis dan bersiap-siap untuk berperang. Namun tiba-tiba Wali Kota London menerima surat yang mengabarkan bahwa perselisihan antar kedua negara telah diselesaikan. Ketika wali kota mengumumkan kabar yang belum jelas kebenarannya itu, seketika harga saham secara umum naik sebesar 5%.

Padahal, kabar tersebut adalah kebohongan, yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Namun kabar itu memberi keuntungan para pelaku pasar yang dapat memanfaatkannya.

Pelaku ekonomi senantiasa bereaksi dengan cepat terhadap informasi yang muncul, kadang-kadang tanpa melihat keakuratan informasi yang mereka dapat. Karena terlambat merespon suatu informasi bisa sangat berisiko bagi investasi dan bisnisnya.

Sebagai contoh, ketidakpastian ihwal kesepakatan Brexit baru-baru ini, telah memunculkan berbagai spekulasi liar tentang masa depan ekonomi Inggris, Eropa bahkan dunia. Perdebatan antara parlemen Inggris tentang masa depan Brexit telah melahirkan berbagai isu liar yang menambah ketidakpastian dalam bidang ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bekasi dan anak buahnya yang diduga terkait suap proyek hunian Meikarta milik Grup Lippo, seketika ditanggapi negatif oleh pelaku pasar yang mengakibatkan saham Lippo anjlok. Tapi kasus ini bukan kabar bohong. Berita tersebut akurat.

Setiap hari, reaksi terhadap suatu informasi tertentu yang belum tentu kebenarannya membuat data tentang indikator ekonomi bergerak naik turun seperti roller coaster. Semakin hari semakin terlihat jelas harga saham atau nilai tukar mata uang semakin sering bergejolak ketika merespons informasi yang beredar di media massa dan ruang publik.

Kuantitas vs Kualitas Informasi

Informasi memang tidak pernah ada yang sempurna. Untuk itu diperlukan adanya verifikasi untuk menguji kebenaran dari suatu informasi yang didapat. Dalam era big data, informasi berlimpah. Masalahnya, bukan pada banyak dan lengkapnya suatu informasi, yang sulit adalah bagaimana memilah informasi yang sangat banyak itu.

Seringkali yang terjadi, meningkatnya kuantitas informasi berbanding terbalik dengan kualitas informasi. Di tengah gunung dan belantara informasi ini ada informasi yang akurat tapi sebagian besar bisa pula informasi sampah, yang justru akan menjadi racun bagi yang mengkonsumsinya. Lingkungan kita telah tercemar oleh berbagai macam informasi yang bisa menyesatkan.

Sebagai contoh, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memborong 10 ton cabai dari petani untuk menenangkan mereka yang resah karena isu adanya impor cabai yang akan menyebabkan harga cabai turun drastis. Padahal kegiatan impor tidak ada, dan informasi yang beredar luas itu hanya hoaks.

Pada zaman ini keakuratan sebuah informasi akan berhadapan langsung dengan kecepatan informasi tersebut. Dalam dunia yang serba cepat ini sering kali informasi yang datang paling cepat–bukan yang paling akurat–yang akan lebih dulu direspons. Tindakan kita lebih didorong atas informasi paling awal yang muncul di benak kita. Ini berbahaya karena informasi tercepat tidak selalu disaring oleh mekanisme penyaringan informasi yang memadai.

Dalam konteks bisnis pemberitaan, redaksi memiliki kemampuan jurnalistik untuk verifikasi menyaring informasi yang mereka terbitkan dalam bentuk berita di media mereka. Tapi kini informasi yang muncul lewat media sosial bisa menyebar tanpa mekanisme filter sama sekali. Karena itu, kemampuan untuk menafsirkan peristiwa atau informasi tertentu dengan benar sangat dibutuhkan.

Lalu Bagaimana?

Filsuf ekonomi dan demokrasi asal Inggris John Stuart Mill (1806-1873) menyatakan masing-masing orang memiliki kebebasan dalam berpendapat. Setiap pendapat dan pemikiran individu harus dihargai. Namun setiap individu juga memiliki kelemahan yang sangat mendasar: manusia cenderung dapat yakin dan percaya pada suatu keyakinan atau pendapat tertentu yang belum terbukti kebenarannya. Ini yang membuat individu amat rentan termakan hoaks.

Berdasarkan teori Mill, individu terlalu mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Seringkali individu tidak bisa membedakan mana informasi yang benar atau salah. Ini seperti ditunjukkan oleh hasil riset Helena Webb dan koleganya (2016) untuk berbagai kasus rumor, ujaran kebencian, dan hasutan di Inggris yang tersebar melalui media sosial. Dalam situasi seperti ini, bagi pelaku bisnis tidak ada cara lain kecuali meningkatkan kemampuannya dalam menyaring dan mengolah informasi yang masuk.

Sedang bagi pihak pemerintah, mereka harus membuat aturan yang bisa mencegah dan membatasi munculnya berbagai berita hoaks ini. Walau di sisi lain tindakan ini akan dianggap sebagai suatu tindakan yang kurang demokratis.

Masyarakat yang cerdas akan mampu mengambil keputusan yang rasional, tidak emosional semata. Ini merupakan hal yang tidak mudah dan perlu waktu yang lama, tapi harus segera dimulai agar kita tidak terbelenggu pada kabar bohong yang semakin banyak menyebar di lingkungan kita. [Eko Widodo; Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi, Universitas Katolik Atma Jaya]. Tulisan ini disalin dari theconversation.com.