Koran Sulindo – Bulan September tampaknya akan dikenang menjadi bulan kelabu yang menyisakan “noda hitam” dalam perjalanan sejarah negeri ini. Selain peristiwa 30 September 1965, kita juga mengenal Peristiwa Madiun 1948 yang dikenal sebagai “Madiun Affair”. Selain menyisakan duka yang mendalam, penguasa selalu menciptakan kebohongan-kebohongan untuk menutupi kebenaran sejarah kedua peristiwa itu.
Itu sebabnya, sebagian besar masyarakat kita kini mengidap “penyakit” anti-komunis yang mendalam. Peristiwa Madiun dijadikan sebagai dasar untuk membenci dan membenarkan pemberangusan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan simpatisannya pada 1965/1966. Kendati tidak pernah terungkap dengan jelas, masyarakat kadung percaya kepada propaganda rezim fasis militer Soeharto: PKI “memberontak” dan “membunuhi” ulama dan santri di 1948. Benarkah?
Selain Soeharto, peneliti dan sejarawan jarang memotret peran Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) kala itu dalam tragedi yang merenggut nyawa anak bangsa. Mereka hanya tahu Peristiwa Madiun merupakan pemberontakan PKI melalui Front Demokrasi Rakyat (FDR) berkisar 18 September hingga 21 September 1948. Dalam tempo singkat, pemerintah mempropagandakan PKI telah membunuh pejabat-pejabat negara baik sipil, militer, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh pendidikan maupun tokoh agama.
Namun, berangkat dari pidato Soekarno pada 19 September 1948 sebagaimana dikutip DN Aidit dalam bukunya Aidit Menggugat Peristiwa Madiun mengatakan, “Bahwa peristiwa Solo dan Peristiwa Madiun tidak berdiri sendiri, melainkan adalah suatu rangkaian tindakan.” Dari pidato ini, Aidit meyakini Peristiwa Madiun adalah provokasi pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir. Provokasi yang berkaitan dengan program pemerintah Hatta soal Reorganisasi dan Rasionalisasi (Re-Ra) untuk membentuk tentara “profesional”.
Seperti yang diungkapkan Larisa M. Efimova dalam Stalin and Indonesia: Soviet Policy towards Indonesia 1945–1953 fokus utama kaum komunis di Indonesia pada masa itu untuk mempersatukan Partai Komunis, Partai Sosialis dan Partai Buruh dalam satu partai pelopor kelas buruh. Soal ini bahkan dilaporkan Muso ke Komunis Internasional ketika sedang berada di Praha. Dari sini menjadi jelas bahwa “pemberontakan” sama sekali bukan agenda kaum komunis waktu itu.
Di samping itu, Muso juga menganjurkan membentuk front nasional untuk melawan imperialisme Belanda yang disokong Amerika Serikat (AS) saat itu. Usulan ini bercermin dari Partai Komunis Tiongkok yang juga membentuk front nasional untuk melawan kaum fasisme Jepang. Pembentukan front nasional ini meliputi organisasi massa seluas mungkin yang terdiri atas semua partai politik nasional, kelompok dan pemimpin Indonesia yang telah dipilih.
Lalu bagaimanakah awal mula peristiwa Madiun itu? Menurut R. Kreutzer dalam The Madiun affair : Hatta’s betrayal of Indonesia’s first social revolution, kisah itu bermula pada Januari 1948 bersamaan dengan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. Kejatuhan ini disebabkan oleh perbuatan licik dari partai politik Islam Masyumi yang bekerja sama dengan Soekarno (Presiden RI) dan Hatta (Wakil Presiden RI). Hal ini bisa terjadi dengan hasutan Dr. Graham, wakil AS dalam Komisi Jasa-jasa Baik di bawah pengawasan PBB, yang bermaksud mencapai penyelesaian secara damai dalam persengketaan antara Belanda dan Indonesia.
Kreutzer mengatakan, di bawah pimpinan Komisi tersebut telah diperoleh persetujuan antara Belanda dan Indonesia yang dinamakan menurut nama kapal perang AS di masa perundingan berlangsung dan tercapainya persetujuan: Perjanjian Renville. Dengan tekanan AS yang berat, maka delegasi Republik Indonesia di bawah Amir Syarifuddin menerima “Renville”. Mengutip Kahin, Kreutzer menyebut Graham mengancam bahwa AS tidak bisa menahan tindakan Belanda apabila Indonesia tidak menerima perjanjian itu.
Di samping ancaman, Graham juga menjanjikan bahwa Indonesia akan mendapatkan bantuan dari AS apabila menyetujui Perjanjian Renville. Janji yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang “berdaulat dan bersatu”. Lewat sebuah dokumen rahasia yang didapatkan Kreutzer, soal Perjanjian Renville ini dalam percaturan politik nasional pada saat itu digambarkan Partai Sosialis awalnya menolak Renville meski Amir secara pribadi menyetujuinya.
Akan tetapi Kabinet beranggotakan berbagai partai. Selain dari Sayap Kiri, suatu front kiri dari Partai Sosialis, PKI dan PBI, juga duduk PNI dan Masyumi yang sejak 13 November 1947 menyatakan dukungan kepada Kabinet Amir Syarifuddin dengan mendapat beberapa kursi menteri, serta PSII, partai Islam kedua dalam Kabinet. Menurut dugaan tokoh-tokoh dari PNI dan Masyumi, partai-partai mereka akan dapat menerima Renville. Itulah yang menyebabkan Partai Sosialis dihadapkan pada problem yang amat sulit.
Sementara kedua partai koalisi tadi sudah siap menerima Renville. Partai Amir Syarifuddin, Partai Sosialis, tidak. Hal seperti ini tentu tidak lazim. Jadi, Partai Sosialis berdasarkan informasi ini menerima juga Renville, sebagai hasil maksimal yang mungkin dicapai. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Sidang Kabinet berikutnya dibuka Amir Syarifuddin dengan pengumuman bahwa PNI dan Masyumi kesudahannya menolak Renville, dan mencabut dukungan mereka terhadap Kabinet.
Maka, kala itu Amir mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali mandat kepada Kepala Negara. Ia bertindak demikian tanpa lebih dahulu berunding dengan kawan-kawan separtai. Amir merasa kena jebakan lawan.
Kabinet Hatta
Setelah itu Presiden Soekarno meminta Hatta menyusun kabinet baru. Seperti yang ditulis dalam buku Manuskrip Sejarah 45 Tahun PKI yang terbit pada 2014, Kabinet Hatta resmi terbentuk pada 29 Januari 1948. Di dalamnya duduk orang-orang dari partai atau aliran lain, nasionalis, Katolik, “Sosialis Kanan”, di samping aliran Masyumi yang diwakili Hatta-Sukiman-Natsir. “Pada hakikatnya Kabinet VI Republik Indonesia adalah kabinet Masyumi yang dipimpin Drs. Mohammad Hatta,” tulis buku itu.
Menurut Supeno, tokoh Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) dalam Sejarah Singkat Gerakan Rakyat untuk Kebebasan jilid I mengungkapkan, lahirnya Kabinet Hatta disambut gembira pihak Belanda dan AS. Sikap demikian, menurut Supeno, menjadi wajar mengingat kedua negara tersebut mengetahui betul sosok Hatta. Terlebih lagi program kabinetnya membuka jalan untuk melikuidasi hasil-hasil RI dan menguntungkan Belanda serta AS.
Ia menyebutkan, program kabinet Hatta terdiri atas empat pasal. Pertama, menyelenggarakan Persetujuan Renville – persetujuan yang awalnya mereka tolak. Kedua, mempercepat pembentukan negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Ketiga, rasionalisasi untuk angkatan bersenjata dan terakhir pembangunan. Sejak itu, dalam waktu singkat Hatta acap mondar-mandir Yogyakarta – Jakarta dan mengadakan perundingan dengan Hubertus Johannes van Mook sebagai perwakilan pemerintah Belanda. Namun, hasilnya tidak pernah diumumkan.
Perundingan-perundingan semacam itu, kata Supeno, sering diselenggarakan pada 12 hingga 13 Maret 1948 serta diikuti antara 10 April dan 16 Juni pada tahun yang sama. Kemudian, kegiatan diplomasi lainnya adalah berupa kunjungan-kunjungan wakil luar negeri ke ibu kota Yogyakarta, terutama wakil-wakil dari AS. Menurut Supeno, campur tangan kaum imperialis terhadap masalah dalam negeri Indonesia semakin mendalam. “Dan ini semua merupakan latar belakang ‘Peristiwa Madiun’ yang tragis,” tulis Supeno.
Ia melanjutkan, dari empat pasal program kabinetnya, Hatta mengutamakan pelaksanaan Re-Ra. Perlu diketahui, sejak Revolusi Agustus meletus “Sayap Kiri” dari revolusi yang dipimpin PKI berhasil membentuk pasukan-pasukan bersenjata rakyat yang cukup besar dan kuat. Ketika Amir Syarifuddin menjabat Menteri Pertahanan dan yang terakhir sebagai Perdana Menteri sekaligus, kekuatan-kekuatan tersebut dipelihara dan dijaga baik-baik. Ketika Amir tak lagi duduk dalam kabinet, juga tokoh-tokoh komunis dan tokoh-tokoh progresif lainnya, pasukan bersenjata tersebut tetap dijaga.
Di samping itu, kata Supeno, pengaruh PKI dalam TNI juga tidak bisa diremehkan. Hatta tentu saja mengetahui semua ini. Maka, PKI harus dipreteli. Untuk mengupayakan hal tersebut, maka pertama-tama yang dilakukan Hatta adalah melenyapkan pengaruh PKI dalam angkatan bersenjata RI dan membubarkan pasukan-pasukan bersenjata yang langsung dipimpin PKI. Berdasarkan fakta itu, tujuan program Re-Ra menjadi jelas: menghabisi “kaum merah”. Selain ditujukan untuk PKI, juga ingin mengganti opsir-opsir TNI terutama yang bersimpati kepada kaum kiri.
Pertemuan antara kelompok imperialis dengan Hatta, kata Supeno, terletak pada kenyataan, kedua-duanya menganggap komunisme sebagai musuh terbesar dan paling berbahaya. Dengan demikian, tampaknya tesis kaum progresif Belanda pada akhir tahun 20-an menjadi benar: Hatta menaruh simpati pada fasisme. Kebencian Hatta terhadap komunisme barangkali juga disebabkan sebuah peristiwa yang tidak akan ia lupakan selama hidupnya. Ia dipecat dari Konferensi Internasional Anti Imperialisme dan Kolonialisme pada 1930. Ia dianggap nasionalis reformis.
Sejak Hatta melaksanakan politiknya dalam pemerintahan, Indonesia lambat laun berubah menjadi neo-koloni. Perubahan tersebut karena peran utama dari Hatta. Sesungguhnya, kata Supeno, watak Hatta sebagai komprador asing dengan jelas dicerminkan dalam manifesto 1 Novembernya pada 1945. Dalam manifesto itu Hatta mengatakan “kita akan memerlukan pertolongan bangsa asing dalam pembangunan negeri kita berupa kaum teknik dan kaum terpelajar, pun juga kapital asing.”
Program Re-Ra
Tepat pada Maret 1948, Hatta melaksanakan program Re-Ra. Kali pertama yang kena program ini adalah Divisi V (Jawa Timur). Di sini program Hatta ini sama sekali tanpa hambatan. Mulus. Bahkan Divisi V segera dimobilisasi dan pemerintah pusat segera memerintahkan agar Divisi IV (Panembahan Senopati) menjalankan program Re-Ra. Tidak seperti Divisi V, program Hatta ini mendapat penolakan secara tegas. Divisi ini dipimpin oleh Kolonel Sutarto.
Di masa Jepang, Sutarto masuk Peta, daidan Wonogiri dan diberi pangkat shodanco. Untuk menunjukkan protes terhadap kebijakan Re-Ra, Divisi Panembahan Senopati berdemonstrasi. Aksi itu mendapat dukungan dari rakyat Surakarta. Pasalnya, sosok ini dicintai rakyat karena berjasa besar dalam melucuti tentara Jepang dan melancarkan revolusi di Surakarta. Selama perang kolonial pertama pada Juli 1947, ia memimpin pasukannya di front Semarang. Karena pengaruhnya yang besar itu, Sutarto dijadikan musuh nomor satu oleh AS.
Penolakan serupa sesungguhnya datang dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Akan tetapi, Hatta berkeras. Ia bahkan mengeluarkan dekrit pada 15 Mei 1948, atas nama Menteri Pertahanan dan Wakil Presiden, Mohammad Hatta mengeluarkan Dekrit Re-Ra dan membubarkan TNI-Masyarakat, Tentara Laut Republik Indonesia, Dewan Kelaskaran Seberang dan Pepolit, melalui Penetapan BP KNIP dalam UU Nomor 3/1948. Penertiban terhadap pasukan-pasukan yang dibubarkan diserahkan kepada Divisi Siliwangi.
Hatta sebagai Perdana Menteri pada 17 Juni 1948, tanpa disangka mengeluaran satu komunike yang menyatakan, bahwa pemerintah RI menganggap usul yang diajukan wakil-wakil Australia dan AS sebagai hal yang baik. Usul yang diajukan Critchley (Australia) dan de Bois (AS) adalah membentuk suatu pemerintah federal sementara, mengurangi angkatan perang dan agar Republik menyerahkan kedaulatan pada pemerintah federal sementara itu.
Mengetahui Sutarto menolak programnnya, Hatta kemudian menyusun strategi. Menurut Supeno, Kolonel Sutarto menjadi target untuk dilenyapkan. Itu lalu menjadi kenyataan setelah permulaan Juli 1948, Sutarto dibunuh secara pengecut di waktu malam hari. Ia ditembak dengan jarak dekat dari belakang. Pemerintah tidak pernah serius menuntaskan pembunuhan ini. Walau pembunuhnya dapat ditangkap, tetapi pengusutan tidak dilakukan. Malahan jaksa agung melepaskannya kembali dengan alasan tidak dapat dituntut.
Menurut Aidit, dalam Aidit Menggugat Peristiwa Madiun pada 1964, teror terhadap Kolonel Sutarto itu berkaitan dengan program Re-Ra Kabinet Hatta-Sukiman-Natsir. “Karena kasusnya tidak pernah tuntas, maka saya tidak heran kalau pembunuhan terhadap Sutarto merupakan pelaksanaan program Re-Ra dengan cara spesial,” kata Aidit.
Setelah peristiwa itu, pimpinan nasional dan wakil-wakil dari luar negeri mengadakan pertemuan pada 21 Juli 1948. Komplotan – begitu Supeno menyebutnya – itu membahas penggulungan dan pelenyapan PKI dari panggung politik Indonesia. Pada hari itu di sebuah tempat peristirahatan Sarangan – di lereng timur Gunung Lawu – pertemuan itu dihadiri dua orang dari AS dan enam orang dari Indonesia. Dua orang AS itu adalah Gerard Hopkins, penasehat urusan politik luar negeri Presiden Truman serta H.Mevle Cochran, wakil AS dalam Komisi Jasa-jasa Baik.
Sedangkan perwakilan Indonesia adalah Soekarno, Hatta, Sukiman, Natsir, Mohammad Rum dan Kepala Kepolisian Negara Sukanto. Dalam pertemuan itu dibicarakan apa yang dikenal dengan nama Red Drive Proposals yaitu rencana AS untuk membasmi kaum komunis dan kaum revolusioner lainnya yang disetujui oleh pemerintah Hatta. Ketika pertemuan itu diberitakan dalam berbagai koran dan majalah, tidak ada bantahan sama sekali dari pihak yang hadir dalam pertemuan itu.
Sebagai pelaksanaan Red Drive Proposals, pemerintah Hatta menerima US$ 56 juta dari State Department AS lewat Biro Konsultasi AS di Bangkok. Suar Suroso lewat bukunya Akar dan Dalang yang terbit pada 2013 menyebutkan, pembendungan pengaruh komunisme di Eropa dan Jepang memang merupakan kebijakan luar negeri AS lewat Presiden Truman pada 1948. Kebijakan Truman itu lalu dikenal sebagai “Doktrin Truman”. Intinya membendung perluasan pengaruh komunis. Semula kebijakan tersebut ditujukan untuk Eropa dan Jepang, lalu segera meluas ke negara-negara lainnya termasuk Indonesia.
Sejak itu, mulailah provokasi-provokasi terhadap PKI. Dimulai dari penculikan dua anggota PKI Solo pada awal September 1948. Setiap kejadian peristiwa buruk, PKI atau FDR selalu menjadi kambing hitam. Gedung-gedung Pesindo, Partai Sosialis dan Sarbupri (Serikat Buruh Perkebunan) di Sragen, Nganjuk, Tulungagung diserbu dan diduduki oleh tentara. Kesatuan Brigade Mobil Polisi Bojonegoro di bawah pimpinan Asmaun dilucuti dan masih banyak kejadian lainnya.
Puncak dari provokasi itu adalah Peristiwa Madiun yang menelan korban jiwa anak bangsa dari kedua belah pihak. Dari semua penjelasan itu, kata Kreutzer, sudah terang dan nyata di Madiun tidak ada suatu perebutan kekuasaan atau coup d’etat. Indonesia melalui tangan-tangan Hatta, Jenderal Nasution dan pemimpin-pemimpin Masyumi yang reaksioner, jatuh di bawah penindasan imperialisme Amerika. Dan merekalah yang bertanggung jawab atas peristiwa itu. [Kristian Ginting]
Catatan: Artikel ini merupakan pembaruan dari Hatta di Pusaran Peristiwa Madiun 1948.