Koran Sulindo – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan presiden pertama Soekarno mengajarkan agar setiap pemimpin memahami amanat penderitaan rakyat (Ampera).
“Memahami Ampera akan menjadikan pemimpin mampu berbicara dengan bahasa rakyat,” kata Hasto, saat penutupan sekolah partai untuk calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di Wisma Kinasih Depok, akhir pekan lalu.
Hasto menyampaikan instruksi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, agar para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dilatih benar-benar dapat menjadi kekuatan pelopor.
Para calon pemimpin itu harus mampu mewujudkan watak pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selain itu mereka harus berkomitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang antikorupsi.
Seluruh para calon yang diusung PDI Perjuangan akan mendapatkan dukungan penuh dari partai.
“Jalankan strategi pemenangan pilkada dengan menerapkan metode gotong royong, dan tempatkan perjuangan memenangkan pilkada sebagai pergerakan bersama yang menyatu dengan kekuatan rakyat,” kata Hasto.
Panca Prasetya
Pada penutupan sekolah partai itu, seluruh peserta mengambil sumpah Panca Prasetya berupa komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang ideologis, merakyat, mampu memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, serta berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.
Pada saat akhir pengambilan sumpah yang dipimpin Kepala Sekolah Komarudin Watubun, mendadak petir menggelegar kuat. “Sumpah saudara-saudara sekalian, para calon kepala dan wakil kepala daerah, disaksikan oleh alam raya dengan petir menggelegar tadi,” kata Komarudin.
Sekolah partai ini berlangsung selama 6 hari sejak dibuka Megawati Soekarnoputri pada Selasa (30/8/).
Sekolah partai berikutnya untuk menghadapi pilkada serentak 2017 ini, akan digelar pekan mendatang.
Harus Paham Ideologi Partai
Sekolah partai angkatan ke-3 itu digagas untuk mencetak kader berkualitas terutama dari segi ideologi.
“Yang lebih penting kita lakukan di sini dari aspek ideologi, bagaimana mereka kita doktrin untuk memahami betul ideologi PDI Perjuangan,” kata Komarudin.
Ideologi PDIP dimaksud, antara lain menyangkut pemikiran Bung Karno. Saat ini dan ke depan pemikiran Proklamator RI itu disebutnya masih relevan. Materi lain yang disampaikan adalah konsep pemikiran Nawacita dan Trisakti.
“Selama ini kan mereka hanya banyak yang mendengar saja, oh program pemerintah Jokowi itu Nawacita kemudian Trisakti. Tapi mereka tidak tahu, jadi di sini kita kupas semua,” kata Komarudin.
Para calon pemimpin ini juga digembleng kedisiplinan, problem utama Indonesia saat ini. Komaruddin mengatakan, meskipun mengubah perilaku manusia tidak semudah seperti membalik telapak tangan, namun kedisiplinan harus selalu ditegakkan.
Cabut Dukungan bagi Pelanggar Panca Prasetya
Terhadap kepala daerah yang melanggar Panca Prasetya, PDI Perjuangan akan mencabut dukungan.
“Ingat, janji itu diakhiri ancaman sanksi, bahwa DPP akan mencabut dukungan terhadap kepala daerah yang melanggar Panca Prasetya,” kata Komarudin.
Panca Prasetya merupakan kontrak politik calon kepala daerah yang diusung PDIP di pilkada serentak 2017, yang bentuknya janji setia ke rakyat dan PDIP sebagai pengusung.
“Kesetiaan dan memenuhi janji kepada rakyat dan partai pengusung merupakan salah satu indikator integritas pemimpin. Semoga sekolah partai ini bisa mencetak para pemimpin yang berintegritas sehingga menjadi solusi untuk membangun bangsa,” kata Komarudin.
Sementara itu Sekretaris Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan perilaku ingkar janji tentu bukan pendidikan politik yang baik bagi rakyat . Hal itu tentu saja juga merugikan partai pengusung yang telah menyiapkan program visi misi untuk kesejahteraan rakyat dan telah mengerahkan seluruh sumberdaya untuk memenangkannya di pemilu daerah.
Menurut Eva, lemahnya etika ini berbahaya, karena bisa mengantar pada perilaku pelanggaran hukum.
“Tindakan korupsi yang masih akut di negeri ini juga disebabkan lemahnya etika dan kesantunan di dunia politik kita,” kata Eva.
Masalah ini, sebut Eva, termasuk dalam butir membangun pemerintahan yang bersih (zero tolerance) terhadap korupsi dan KKN dari Panca Prasetya kepada rakyat.
Panca Prasetya juga mencantumkan butir janji untuk membangun politik berkeadaban dengan memenangkan pilkada secara bersih. [CHA/pdiperjuangan-jatim.com/DAS]
