Koran Sulindo – Dana kampanye partai politik pada Pemilu 2019, menarik untuk dibicarakan. Apakah setiap partai politik memiliki sumber pendanaan seperti saham di perusahaan publik? Tengok saja calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno harus menjual saham untuk membiayai dirinya maju di pilpres.
Bagaimana dengan PDI Perjuangan? Mengingat partai berlambang moncong putih itu kembali mengajukan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden. Apa tanggapan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto soal saham tersebut?
Hasto menjawab PDI Perjuangan itu punya saham. Namun, sahamnya bukanlah saham perusahaan publik seperti dimiliki Sandi.
Hasto mengatakan pihaknya hanya punya saham dalam bentuk kepercayaan rakyat. Berbeda dengan Sandiaga yang menjual sahamnya, Hasto mengatakan mereka tak mau melepas saham itu. Karena itulah ketika ada upaya-upaya yang merugikan rakyat dari kader PDIP, dengan seketika partai akan memecatnya.
“Karena yang kami punya adalah saham kepercayaan rakyat,” kata Hasto, disela-sela Safari Politik Kebangsaan IV menyusuri Banten, Kamis (20/12/2018).
“Berbeda dengan yang di sana (kubu Prabowo-Sandi), dia betul-betul punya saham murni perusahaannya. Ketika kami tanya apa keberhasilan Pak Sandi? Jawabannya adalah untuk dirinya, yakni mengelola perusahaan untuk dirinya sendiri,” imbuh Hasto.
Ketua DPP PDI Perjuangan yang ikut mendampingi di Safari itu, Djarot Saiful Hidayat mengamini pernyataan Hasto. Mantan wali kota Blitar dua periode itu mengatakan PDI Perjuangan memiliki saham dalam bentuk kepercayaan masyarakat dan pemilik saham partai sendiri adalah akar rumput itu sendiri.
“Saham itu dimiliki mereka-mereka yang menikmati hasil-hasil pembangunan yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi – Pak Jusuf Kalla. Mereka ah pemilik saham itu,” kata Djarot.
“Saya yakin, dengan merasa memiliki, dan menginginkan pembangunan berkelanjutan yang di masa Pak Jokowi ini, dia akan memilih Pak Jokowi lagi di 2019,” imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Dana Gotong Royong
Pada bagian lain Hasto menyatakan bahwa dana bantuan parpol dari APBN tidak digunakan untuk kepentingan kampanye Pemilu 2019. Untuk kepentingan kampanye, partai berlambang moncong putih itu sistem gotong royong namun memastikan akuntabilitasnya melalui audit independen.
Sesuai peruntukannya yang diatur undang-undang, dana bantuan parpol dari APBN itu dipakai untuk pembiayaan pendidikan politik. Berbicara sebelum melaksanakan Safari Politik Kebangsaan IV menyusuri Banten, Hasto mengatakan, PDIP adalah salah satu parpol yang memperkuat lembaga kepemimpinan negara lewat kaderisasi parpol.
“Kami punya sekolah kepala daerah. Seluruh caleg, bukan hanya mengikuti psikotes, tetapi juga mengikuti sekolah partai. Itu dana APBN yang dipakai,” kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (20/12/2018).
Sementara untuk dana kampanye pemilu, PDI Perjuangan memakai sejumlah sumber, yang pertama adalah iuran anggota. PDI Perjuangan adalah parpol pertama yang punya rekening gotong royong yang diaudit akuntan publik.
Sumber kedua adalah caleg yang bergotong royong. Dana para caleg itu dikelola sendiri. Cuma semuanya harus dilaporkan kepada partai.
“Laporannya kami integrasikan bersama-sama ke KPU,” kata Hasto.
Sumber ketiga adalah dana dari DPP PDI Perjuangan yang diperoleh dengan bergotong royong yang adalah tradisi partainya. Sebagai contoh, di Pilgub Jawa Tengah, demi memenangkan cagub Ganjar Pranowo, Wakil Ketua DPR Utut Adianto menyumbang Rp 150 juta untuk kampanye pemenangan.
“Ini model yang kami bangun, sehingga beban tak hanya di calon kepala daerah atau caleg saja, tapi kita pikul bersama-sama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul,” ujar Hasto.
“Di pilpres kami juga gotong royong. Contoh kami ke daerah. Safari politik misalnya. Ini kan gotong royong. Di situ itu yang kami kampanyekan adalah Pak Jokowi-KH Ma’ruf juga,” kata Hasto. [CHA]
