Koran Sulindo – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya memang belum menyumbang dana kampanye ke Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dalam bentuk uang.
“PDIP berkontribusi dalam bentuk dukungan struktur bentuk dukungan kepala daerah, mereka bergerak,” kata Hasto, di Jakarta, Kamis (3/1/2018).
Menurut Hasto, setiap partai bisa menyumbang secara langsung dan tidak langsung. Misalnya Golkar membantu dengan pengalaman tata kelola pemerintahan. PPP membantu dengan mengkonsolidasikan basis massa Islam.
“Bagi yang punya media, ya bisa menjadi corong untuk menyampaikan kebenaran politik. Bagi kami yang penting bergotong royong,” katanya.
Sebelumnya, Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Wahyu Sakti Trenggono menyerahkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LSDK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terhitung laporan dana kampanye yang diserahkan kepada KPU sejak September 2018 hingga Januari 2019.
“LSDK waktu itu jumlahnya Rp 11,9 miliar, lalu laporan kedua kegiatan periode 23 September 2018 sampai 1 Januari 2019 adalah Rp 44,8 miliar. Sehingga total Rp 55,9 miliar,” kata Trenggono, di KPU, Jakarta, Rabu (2/1/2019).
Menurut Trenggono, sumbangan paslon sebesar Rp 32 juta, parpol dalam bentuk barang jasa sebesar Rp 2,1 miliar, perorangan Rp 121 juta, kelompok Rp 37,9 miliar, dan badan usaha Rp 3,9 miliar dan total Rp 44,8 miliar.
Dana dari paslon merupakan perolehan bunga di rekening khusus dana kampanye, sumbangan parpol berasal dari Partai Nasdem dan Partai Perindo dan sumbangan badan usaha non pemerintah adalah PT. Lintas Teknologi Indonesia.
“Kami selesaikan karena cukup memakan waktu karena kami ingin akurat karena kami tidak ingin satu rupiah yang tidak terekam. Laporan maksimal hinggal tanggal 2 Januari pukul 18.00 WIB,” ujarnya.
Dana tersebut lebih banyak digunakan untuk kegiatan konsolidasi seperti di Aceh, Riau, Jambi, Banten, Papua dan Bali. Serta digunakan untuk kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) TKN Jokowi-KH Ma’ruf Amin di Surabaya beberapa waktu lalu.
Dana yang banyak dikeluarkan untuk Alat Peraga Kampanye (APK) dan saksi membutuhkan dana besar. Karena itu, pihaknya akan mengoptimalkan dengan sistem yang efisien untuk ke depan.
“Sekarang jadi pemikiran bagaimana cari dana saksi dengan gerakan parpol koalisi. Kalau bisa dioptimalkan dan kami siapkan sistem agar efisien,” katanya.
Selama ini para pengusaha memberikan sumbangan untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 itu. Kata Trenggono, pihaknya akan mengadakan gathering pada Januari atau Februari 2019 di Hotel Pullman.
“Rencana awal gathering dengan pengusaha tanggal 21 Januari namun masih banyak yang libur sehingga kemungkinan Februari di Hotel Pullman,” kata Trenggono.
Dana Kampanye PDI Perjuangan
Sebelumnya, PDI Perjuangan menyerahkan Laporan Penerima Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambey menyerahkan langsung dana kampanye tersebut yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
“Sumbangan dari para-para Caleg itu sudah mencapai Rp 2 miliar sekian. Kali ini setelah berjalan beberapa bulan, kemudian kita dapat tambahan Rp 11 miliar lebih. Sehingga total dana kampanye kita total Rp 118 miliar,” kata Olly, di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (2/1/2019).
Total Rp 118 miliar ini murni pengeluaran dari para calon legislatif saja dan belum dari badan usaha atau perusahaan lainnya.
“Sumbangan dari badan usaha belum ada, ini masih murni pengeluaran dari para caleg selama 3 bulan ini. Sehingga Rp 118 miliar itu masih murni pengeluaran dari caleg, dari pihak ketiga masuk ke partai belum ada. Penambahan khas partai itu hanya dari jasa giro saja yang ada di khas partai,” katanya.
Olly tak memungkiri jika ada masyarakat atau simpatisan yang ikut memberikan sumbangan atau membiayai kegiatan partai dalam kampanye.
“Iya yang non caleg, pasti ada. Karena kita sudah adakan komunikasi dan beberapa partisipasi yang selama ini membantu PDI Perjuangan sudah bersedia akan membantu di dalam kegiatan PDI Perjuangan dalam beberapa waktu dekat ini,” kata Gubernur Sulawesi Utara tersebut.
Olly memastikan, dana kampanye yang sudah ada saat ini cukup untuk semua pembiayaan dalam pemilu 2019 termasuk untuk pembiayaan terhadap saksi.
“Ya, kita cukup, karena pendistribusian dana pembiayaan dana saksi ini. Ada gotong royong dari seluruh caleg dari tingkat 2, tingkat 1 dan DPR RI. Kita sudah bagi proporsionalnya untuk pembiayaan biaya saksi. PDI Perjuangan tidak kali ini baru ikut Pileg, sudah berkali-kali, sudah bisalah kegiatan-kegiatan seperti ini,” kata Olly. [CHA/DAS]